MANAGED BY:
MINGGU
26 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

BALIKPAPAN

Rabu, 04 Desember 2019 11:19
Tak Bisa Miliaran Lagi..!! Dana Hibah Maksimal Rp 200 Juta

Organisasi “Pelat Merah” Dapat Pengecualian

ilustrasi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Besaran dana hibah dalam bentuk uang tunai kini dibatasi. Pemprov Kaltim hanya menyalurkan maksimal Rp 200 juta. Jika lebih dari jumlah tersebut, dapat diberikan dalam bentuk barang. Melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja terkait pemberi hibah.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub 33/2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Pembatasan besaran maksimal itu dilakukan karena selama dana hibah yang disalurkan Pemprov Kaltim nominalnya tidak berbatas.

Lagi pula, banyak ditemukan tidak sesuai pemanfaatannya. Bahkan tidak tepat sasaran. “Ini yang menjadi sasaran penegak hukum. Sehingga munculnya pergub tersebut,” kata Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Iwan Darmawan.

Lanjut dia, batas maksimal dana hibah itu tak berlaku untuk organisasi tertentu. Yang diatur dalam undang-undang. Yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hingga Palang Merah Indonesia (PMI). “Jadi dibolehkan lebih dari Rp 200 juta. Termasuk hibah dalam bentuk barang juga tidak ada nilai batasannya,” imbuhnya.

Iwan menerangkan, yang menjadi atensi pihak pemeriksa, baik Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum (APH), yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan adalah laporan penggunaan dana hibah yang telah disalurkan. Sejak 2005 sampai kini, masih ada pelaporan penerima hibah yang belum disampaikan ke BPKAD Kaltim.

Sehingga pihaknya kesulitan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Penyebabnya bisa dikarenakan lembaga penerima dana hibah tersebut sudah bubar. “Setiap tahun seperti itu. Sampai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018 masih ada penerimanya belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibahnya,” katanya.

Padahal, dalam Pergub 33/2018, telah diterangkan pelaporan hasil penggunaan dana hibah paling lambat disampaikan pada 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Tujuan pelaporan di awal tahun ini guna memastikan dana hibah yang diterima sama dengan uang yang diserahkan BPKAD Kaltim.

“Tapi masih banyak yang tidak menaati aturan tersebut,” keluh Iwan. Selain itu, masih banyak pemberian hibah dalam bentuk barang dalam surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim. Ketentuan itu, telah diatur pada Pasal 15 Ayat 2 Pergub 33/2018. Beleid itu menerangkan, penerima hibah dituangkan dalam SK gubernur Kaltim, yang menyatakan barang yang dihibahkan kepada pihak ketiga.

“Akibatnya, menjadi temuan BPK tahun 2016. Bahwa Pemprov Kaltim belum menetapkan SK berkaitan dengan hibah barang,” terangnya. Dia pun meminta kepada seluruh SKPD agar menyampaikan usulan barang yang akan dihibahkan. Agar ditetapkan dalam SK gubernur.

Dia berharap, pada tahun ini, tidak ada lagi barang dihibahkan ke masyarakat tanpa melalui SK gubernur. Di mana, rancangan revisi Pergub 54/2018 sudah diusulkan. Sehingga diharapkan bisa diterbitkan sebelum akhir 2019.

Salah satu pasal yang diubah adalah mengenai nilai nominal hibah barang yang akan dibuatkan SK gubernur.

“Nanti diusulkan minimal harga satuan barang di bawah jumlah tertentu diberi kewenangan hanya melalui SK kepala SKPD,” tandasnya. Sementara itu, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Effendi menambahkan, sejak 2017 jumlah penerima maupun realisasi penyaluran dana hibah di Pemprov Kaltim terus mengalami peningkatan.

Pada 2017, terdapat 387 penerima dana hibah. Dengan nilai anggaran sebesar Rp 414,042 miliar. Adapun realisasinya sebanyak 301 penerima dana hibah dengan jumlah Rp 341,936 miliar. Sedangkan pada 2018, dianggarkan sebanyak 128 penerima dana hibah senilai Rp 421,844 miliar. Sementara realisasinya sebanyak 123 penerima dana hibah dengan jumlah yang dikucurkan Rp 421,044 miliar.

Kemudian pada 2019, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 243 penerima hibah. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp 139,57 miliar. “Untuk realisasi penerima dana hibah, masih berjalan. Sehingga belum ada data resmi mengenai jumlah penerima dana hibah maupun realisasinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Hibah dan Bansos Tahun 2019 di Hotel Aston Balikpapan, Senin (2/12), Muhammad Kurniawan selaku Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus Inspektorat Kaltim membeberkan, ada beberapa hal terkait laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana hibah yang ditemukan pihaknya. Yakni dana hibah yang disalurkan kepada penerima, jumlahnya tepat. Lalu, sesuai proposal dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kemudian tepat sasaran, yang sesuai tujuan penggunaan dana hibah. Serta tepat waktu terkait dengan pelaporan LPj dana hibahnya.

Terakhir, adalah tepat administrasi. Sesuai bukti dokumen penggunaan dana hibah. Baik secara materiel dan formal. “Pada saat mencairkan dana hibah menggebu-gebu, tapi pada saat melaporkannya pura-pura lupa. Padahal di NPHD ada kewajiban melaporkan,” sindirnya. Kurniawan menerangkan beberapa catatan terhadap penerima hibah 2018 terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang telah disalurkan.

Di mana pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah belum bahkan terlambat dilaporkan sebagaimana ketentuan. Dari evaluasi terhadap 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltim yang diperiksa Inspektorat, semuanya dinyatakan terlambat melaporkan. Selain itu, penggunaan dana hibah belum sepenuhnya sesuai rencana anggaran belanja (RAB) dan NPHD. “Jadi ada sebagian penerima hibah tidak konsekuen dengan apa yang ditulis di NPHD dan RAB,” ungkapnya.

Catatan lainnya, penggunaan dana hibah tidak dicatat atau dibukukan bendahara. Masalah ini terjadi pada penerima hibah dari kelompok tani maupun yayasan kecil, dalam hal ini majelis taklim. Pada penerima hibah tersebut, dana hibah yang digunakan tidak dilakukan pencatatan dengan baik. Sehingga menjadi persoalan ketika inspektorat melakukan pemeriksaan. Dan terdapat kelebihan pembayaran atas progres pekerjaan kepada pelaksana kegiatan.

Kebanyakan pada penerima hibah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. Yang tidak sesuai perencanaan yang dipersyaratkan dalam surat perjanjian. Masalah lainnya, penyerahan barang dari pihak penyedia tidak ada dalam bentuk berita acara penerima. Maupun bukti pengiriman atau ekspedisi. Sehingga pembayaran tidak didukung bukti yang andal.

“Sisa saldo dana hibah yang belum disetor ke kas daerah juga banyak terjadi. Ada kewajiban, kalau dana hibah itu sifatnya kepanitiaan, kalau ada sisa wajib dikembalikan ke kas daerah. Ke depan juga, kalau tidak ada kegiatan sama sekali dalam satu tahun, penerima hibah wajib mengembalikan uangnya ke kas daerah,” papar pria berkacamata ini.

Lanjut dia, pengembalian aset lebih dikedepankan ketimbang penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan dana hibah ini. Inspektorat telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menghitung jumlah kerugian dari penggunaan dana hibah. Sejak 2011, sudah ditemukan 10 kasus penyimpangan penggunaan dana hibah yang diungkap bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan negeri (kejari).

“Ada beberapa dana hibah yang sudah dikembalikan ke kas daerah dan tidak dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Dan pihak aparat penegak hukum juga setuju untuk tidak meningkatkan ke tahapan selanjutnya,” katanya. Salah satu kasus yang telah dihentikan proses penyelidikannya oleh pihak kepolisian adalah dugaan penyimpangan dana hibah di PAUD di Balikpapan pada 2014.

Inspektorat menghitung ada penyimpangan dana sekira Rp 61,095 juta dari Rp 700 juta dana hibah yang disalurkan. Namun telah dikembalikan, sehingga kasus tidak dilanjutkan. Demikian pula di SMP dan SMA swasta di Balikpapan pada tahun yang sama. Pada SMP swasta, dana hibah yang digelontorkan sebanyak Rp 5 miliar dengan dugaan penyimpangan sebesar Rp 539 juta.

Sedangkan di SMA swasta, dana hibah yang diterima sebesar Rp 5 miliar dengan dugaan penyimpangan Rp 379,564 juta. Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan dana hibah yang masih berlanjut adalah pada LPK atau yayasan di Balikpapan yang menerima dana sebesar Rp 15,52 miliar. Dengan dugaan penyimpangan sebesar Rp 1,172 miliar.

“Pihak yayasan masih ngotot. Tapi kami masih menghitung kerugian negaranya, dengan menggandeng BPKP sebagai second opinion,” terang dia. (kip/riz/k15)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 25 Januari 2020 22:35

Polisi Masih Buru Penikam di Warkop

KURANG lebih delapan hari anggota Unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan…

Sabtu, 25 Januari 2020 22:34

Lapak Dirobohkan, Bingung Lunasi Pinjaman Bank

Atas nama izin administrasi, puluhan pedagang kehilangan lapak sekaligus kehilangan…

Sabtu, 25 Januari 2020 22:26

Permendikbud Baru, Proses PPDB Berubah, Kuota Zonasi Sisa 50 Persen

BALIKPAPAN – Tahun ini sejumlah aturan untuk penerimaan peserta didik…

Jumat, 24 Januari 2020 23:42

WADUH BAHAYA..!! Kasus HIV di Kota Ini Naik 8 Persen

  BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mencatat sepanjang…

Jumat, 24 Januari 2020 09:55

Jukir Liar Diangkut

  SEBANYAK 12 juru parkir (jukir) liar di sepanjang Jalan…

Jumat, 24 Januari 2020 09:54

Sabu 1,4 Kg Gagal Beredar, Lima Tersangka Diciduk, 1 Perempuan

BALIKPAPAN – Pengungkapan kasus narkoba kian marak. Lima orang pelaku…

Jumat, 24 Januari 2020 09:53

Sidang Dugaan Pencabulan Anak Bawah Umur, Pembelaan Oknum Polisi Ditolak

BALIKPAPAN- Perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur disidangkan di…

Jumat, 24 Januari 2020 09:53

Tak Ada Izin, Diperingatkan sejak September 2019, Pasar Beller Diratakan

Karena keberadaannya yang ilegal, sejumlah petak pedagang di kawasan Beller…

Kamis, 23 Januari 2020 15:15

Pedagang Takut Biaya Sewa Mencekik

SAAT ini jumlah lapak yang berada di kawasan Pasar Inpres…

Kamis, 23 Januari 2020 15:15

Kapolsek Ancam Pelaku Curas

AKSI kejahatan jalanan yang belum lama terjadi di Balikpapan, khususnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers