DALANG di balik kasus illegal tapping di Samarinda dan Kutai Kartanegara yang tersebar di kawasan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Palaran (Simpang Pasir), dan Kecamatan Anggana masih misterius. Ardiansyah, satu-satunya tersangka yang kini menjalani hukuman di Polresta Samarinda memilih “pasang badan”.
Dari hasil pemeriksaan, pria itu tak banyak buka mulut terkait aktivitas penyulingan minyak mentah ilegal di kawasan Sambutan. Padahal, lokasi penangkapan dirinya di Jalan Telkom, dengan tiga lokasi lain tidak berjauhan. Menjadi satu-satunya pelaku yang bisa dibekuk polisi, sementara lainnya berlenggok bebas.
Kaltim Post kembali meminta keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Samarinda AKP Damus Asa. Perwira balok tiga itu menerangkan, sampai saat ini hanya Ardiansyah saja yang ditetapkan tersangka. Sementara keterangan yang didapatkan belum jelas. "Ya dia (Ardiansyah) saja, anehnya enggak tahu asal minyak tersebut," jelasnya. Disinggung soal informasi pengiriman minyak olahan ilegal, Damus hanya dapat berkata singkat. "Sama, saya tidak tahu," singkatnya.
Mantan Kasat Reskrim Polres Kukar itu menuturkan, Ardiansyah tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi lainnya. Sempat juga menanyakan tinjauan kembali ke lokasi temuan, Damus menerangkan saat ini belum melakukan kembali. "Sebelumnya kan ada tinjau ulang, untuk sekarang belum ada lagi," terangnya. Damus juga enggan terburu-buru untuk memanggil perusahaan yang terindikasi terlibat.
"Keterangan masih kurang, jadi belum dipanggil," lanjutnya. Alat bukti yang minim membuat kepolisian tak bisa mengusut tuntas kasus illegal tapping. Sedangkan terkait nama Miko, pemilik lahan penyulingan minyak ilegal di kawasan Simpang Pasir, Palaran, juga belum bisa dipastikan perannya oleh kepolisian.
“Keterangan si Rudi yang rumahnya dekat penyulingan itu belum bisa dipastikan,” pungkasnya. Sementara itu, Frans Hukom selaku Legal and Relation Assistant Manager Pertamina EP Field Sangasanga yang kembali dikonfirmasi menuturkan, kerugian akibat illegal tapping tersebut sekitar 32 barrel oil per day (BOPD).
"Jika dirupiahkan mencapai Rp 800-900 juta per bulan," bebernya. Sejak beberapa lokasi penyulingan minyak mentah ilegal terbongkar, produksi field Sangasanga meningkat sekira 100-200 BOPD. "Tentunya peningkatan ini juga peran dari teman-teman produksi," lanjutnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas penyulingan minyak ilegal sudah berlangsung cukup lama. Namun, minimnya saksi yang diperoleh polisi, memutus informasi terkait kerugian angka pasti yang diderita negara akibat aktivitas ilegal tersebut.
Frans menyampaikan, lantaran aktivitas produksi yang terganggu, dana bagi hasil (DBH) juga ikut terdampak. "Tentunya akan berdampak juga ke daerah dan negara," jelas pria berkacamata tersebut. Saat ini, tim gabungan satgas Pertamina EP bersama TNI-Polri masih terus menelusuri tempat-tempat yang dicurigai. Setiap hasil penemuan juga akan disampaikan ke pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.
Soal hasil penyelidikan internal, Frans hanya menjawab akan fokus penyisiran terlebih dahulu. "Saat ini kami fokus pada pengamanan jalur pipa minyak mentah dan memastikan bahwa pipa tersebut bersih dari illegal tapping," terangnya. Ke depan, lanjut Frans, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terutama pada lokasi-lokasi yang rawan menjadi sasaran illegal tapping. Di samping itu, kami akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan (TNI-Polri) untuk membantu dalam meningkatkan pengawasan.
Disinggung rencana menggandeng dinas lain seperti ESDM, Frans belum bisa memastikan. "Kalau untuk itu tidak menutup kemungkinan jika ke depannya dibutuhkan," pungkasnya. (dra/*/dad/riz/k15)
