MANAGED BY:
JUMAT
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 01 Desember 2019 13:38
Pungli di Pertanahan Hambat Investasi

Kasus Gratifikasi di BPN yang Dibongkar KPK

PROKAL.CO, JAKARTA–Penguatan sistem pencegahan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendesak dilakukan. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik penerimaan gratifikasi dalam pelayanan pendaftaran tanah. Praktik culas itu tidak sejalan dengan keseriusan pemerintah memberikan pelayanan di sektor pertanahan, beberapa tahun terakhir. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, otoritas pertanahan sejatinya memiliki perangkat hukum pencegahan korupsi. Di antaranya, Peraturan Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPN. “Seharusnya hal ini (peraturan pengendalian gratifikasi) dipatuhi oleh seluruh pejabat BPN,” ujarnya, kemarin (30/11). 

KPK sebelumnya menetapkan dua pejabat BPN sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Yakni Gusmin Tuarita (mantan kepala Kanwil BPN Jawa Timur) serta Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Kalimantan Barat Siswidodo. 

Gusmin yang juga mantan kepala Kanwil BPN Kalbar itu diduga menerima gratifikasi Rp 22,23 miliar terkait pengurusan hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Uang itu diterima melalui Siswidodo selama kurun 2013–2018. 

Laode meminta inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di BPN untuk lebih serius melakukan pengawasan. Terutama terkait praktik pungutan liar (pungli) atau gratifikasi oleh pejabat BPN.

Bagi KPK, praktik rasuah semacam itu sangat memprihatinkan. “Hal ini tentu bisa saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi,” tegasnya. 

Penerimaan gratifikasi sejatinya dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK paling lambat 30 hari kerja. Pelaporan itu merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Bila pelaporan dilakukan sesuai aturan, tidak ada risiko pidana dalam penerimaan itu. “Namun jika tidak dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja, hal tersebut berisiko pidana,” imbuh dia. (tyo/JPG/rom/k8) 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 13 Desember 2019 13:19

Nego Proyek KFX – IFX Berlanjut, Prabowo Ingin Pastikan Indonesia Tidak Rugi

JAKARTA– Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Jeong Kyeong Doo berjumpa…

Jumat, 13 Desember 2019 11:23

Jadi Pro dan Kontra, Mendikbud Kukuh, Tetap Hapus UN

JAKARTA– Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan…

Kamis, 12 Desember 2019 13:50

KOK BISA..?? Terdakwa Narkotika Kabur di Pengadilan

SAMARINDA–Sidang yang bertumpuk dan pengunjung yang padat di Ruang Soebekti,…

Kamis, 12 Desember 2019 13:46

Perbaikan Runway Sesuai Progres, 16 Desember Bandara APT Pranoto Bakal Kembali Dibuka

SAMARINDA–Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Samarinda ditutup selama 25 hari.…

Kamis, 12 Desember 2019 13:24

Ujian Nasional Akhirnya Dihapus, Ini Gantinya....

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memastikan ujian…

Kamis, 12 Desember 2019 12:11

Selamat Tinggal Koruptor..!! MK Tunda Hak Politik eks Terpidana

JAKARTA– Publik Patut mengapresiasi KPK atas status terdakwa residivis koruptor…

Rabu, 11 Desember 2019 13:25

Efek IKN, Investasi ke PPU Meningkat

SAMARINDA–Pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda menyisakan 2,2 kilometer lagi. Posisinya…

Rabu, 11 Desember 2019 13:25

Bekas Lokasi Penyulingan Kembali Ditemukan

TENGGARONG–Penindakan demi penindakan untuk memutus mata rantai pencurian minyak mentah…

Rabu, 11 Desember 2019 13:24

Membongkar Teka-teki dari Kasus Tewasnya Yusuf Ahmad Gazali

Senyum tipis Yusuf Ahmad Gazali jadi penyemangat Melisari selepas pulang…

Rabu, 11 Desember 2019 13:23

Bakal Pakai Bendungan, Enam PLTA Suplai IKN Baru

BALIKPAPAN–Kelistrikan di lokasi ibu kota negara (IKN) direncanakan mengandalkan pasokan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.