SAMARINDA- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ali Hamdi mengatakan Pemprov Kaltim perlu pengimplementasikan secara maksimal Peraturan Daerah tentang Pertanian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi infrastruktur gedung. Hal itu disampaikannya terkait dengan potensi beralihnya fungsi lahan setelah Ibu Kota Negara (IKN) berpindah ke Kaltim.
Seperti diketahui, IKN Indonesia akan berpindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana kedua daerah tersebut merupakan kawasan penyangga pangan di Kaltim.
“Saat ini Kaltim telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pertanian dalam rangka semangat melindungi lahan pertanian. Sebab tidak sedikit lahan pertanian dikonversi menjadi lahan pertambangan juga kelapa sawit. Bahkan saat ini terancam menjadi infrastruktur. Untuk itu kami berharap Perda Pertanian dapat diimplementasi dengan baik untuk melindungi lahan pertanian kita, ucapnya.
Ali Hamdi juga berharap perda tersebut memiliki perda turunan di tingkat kabupaten/kota. Sebab, di dalam perda pertanian tersebut disebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan khusus untuk pengembangan pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.
Dia juga menyebutkan, disamping melindungi lahan pertanian, dibutuhkan pula kebijakan yang pro terhadap petani, salah satunya membatasi masuknya barang hasil pertanian dari luar daerah yang dirasa sangat mengancam petani lokal. “Kalau petani tidak sejahtera walaupun lahannya sudah terjaga pasti secara perlahan akan pindah profesi ke yang lebih menguntungkan,” sebutnya.
Politisi PKS ini juga memiliki harapan yang besar agar petani tidak terbuai dengan tawaran dari para spekulan yang memberikan harga tinggi untuk membeli lahan pertanian milik mereka.
Kami berharap para petani tetap mempertahankan lahan pertanian dan terus menjalankan aktifitasnya sebagai penghasil dan penyangga pangan di Kaltim, harapnya. (agi/adv)
