SANGATTA–Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutim menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Titik api yang diprediksi masih timbul hingga Desember membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kewalahan. Sayang, banyaknya musibah rupanya tidak disokong anggaran yang maksimal untuk tahun ini.
Sekda Kutim Irawansyah mengatakan, berencana memberikan dana Rp 50–60 miliar untuk penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Dana tersebut merupakan angka yang cukup besar dari sebelumnya. Dia ingin, kecamatan mendapat pemerataan APBD untuk pencegahan, penanggulangan dan setelah bencana.
"Alhamdulillah 2020 nanti ada anggaran khusus. Bisa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat pendukung hingga seragam baru yang digunakan di lapangan. Tahun ini usulkan saja dulu," ujarnya.
Dana tersebut, lanjut Irawansyah, rencananya dibagikan sesuai kebutuhan OPD yang mem-backup bencana dan masalah lingkungan. Digunakan untuk sarana-prasarana, reboisasi hingga pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Itu harus ditangkap agar ke depannya karhutla tidak terjadi lagi," katanya.
Dia menginginkan, pembelian motor trail dengan desain bermuatan tangki air, sehingga memudahkan pemadaman api di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, sebagai upaya pencegahan, Sekda meminta BPBD giat menyosialisasikan perihal larangan membakar lahan sembarangan.
"Penanganan karhutla tahun ini cukup baik, sekarang tinggal membentuk tim siaga di setiap kecamatan. Nanti difasilitasi alat yang canggih," jelasnya.
Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kutim Ludi Firmansyah menjelaskan, karhutla merupakan bencana yang cukup besar menyerang Kutim tahun ini. Terpantau dari Januari hingga November, terdapat 150 kasus dengan tingkat kepercayaan 80 persen ke atas. "Artinya, sudah panas sekali. Hal itu harus diantisipasi, agar tahun depan tidak ada lagi yang namanya karhutla," ungkap mantan Plt sekretaris BPBD tersebut.
Dia membenarkan perihal rencana pendistribusian anggaran untuk BPBD. Ludi berharap, pembelian kebutuhan penanganan bencana menjadi skala prioritas.
"Memang Rp 60 miliar dialokasikan untuk bencana dan lingkungan. BPBD dapat Rp 40 miliar, dan Dinas Lingkungan Hidup Rp 20 miliar. Sementara baru dua OPD itu. Mungkin nanti menyasar elemen yang berkaitan," tandasnya. (*/la/dra/k8)
