FRAKSI-fraksi di DPRD Balikpapan menyorot kinerja PDAM. Bahkan ada wacana membentuk pansus dan menggunakan hak angket gara-gara pernyataan direksi yang terkesan menegasikan kerja DPRD.
“Fraksi kami akan menggunakan pansus hingga hak angket untuk masalah PDAM,” beber fraksi PDIP include PKB yang diwakili Taufik Qul Rahman. Taufik menyoroti masalah produksi PDAM yang memilih menggunakan chemical blast sebagai pengganti kaporit, tawas, atau kapur gamping.
Taufik berpendapat semua jenis itu memiliki fungsi yang sama. Sehingga jangan karena alasan tekanan, PDAM menggunakan pilihan chemical yang lebih mahal. “Fraksi kami meminta ini jadi perhatian bersama dan perlu dilakukan audit,” ungkapnya.
Sindiran keras soal PDAM juga diutarakan Sandy Ardian yang mewakili Fraksi PKS. Dalam rapat penyampaian pandangan terakhir fraksi atas RAPBD 2020, Sandy menuturkan agar Pemkot Balikpapan seharusnya sudah mendapatkan solusi dalam memenuhi kekurangan air baku.
“Kekurangan air baku yang selama ini jadi momok, saya rasa sudah ada solusi atas kunjungan bapak (wali kota) ke luar negeri beberapa waktu lalu,” imbuhnya.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Demokrat Ali Munsjir Halim menegaskan agar secara periodik dan setiap tahun anggaran, PDAM menyampaikan rancangan kerja, anggaran, dan pemaparan kinerja.
Sehingga anggota DPRD dapat melihat kinerja PDAM secara baik, proporsional, transparan, dan akuntabel. “Apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan PDAM, maka langkah berikutnya kita tidak saja bisa audit internal dan eksternal, bisa proses pansus dan hak angket,” tegasnya.
Menanggapi maraknya wacana membuat pansus dan menggunakan hak angket dari wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menuturkan, baik hak interpelasi dan hak angket semua hal yang wajar dan hak semua fraksi untuk melakukan itu.
“Tidak ada yang salah di dalamnya kalau mau lakukan. Silakan saja, itu hak semua fraksi,” tuturnya. Dengan syarat harus disetujui minimal 50 persen anggota. Kemudian catatannya tidak cukup hanya satu fraksi, harus ada anggota dewan lainnya yang menyetujui keinginan tersebut.
Sejauh ini, dia masih melihat kondisi apakah semua fraksi sudah mengarah dan setuju untuk melakukan hak interpelasi maupun hak angket. “Kita liat nanti karena ini perlu dukungan dari fraksi. Kalau sudah disetujui bersama kita lakukan hak interpelasi dan angket,” katanya.
Begitu pula dengan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk membuat PDAM mau terbuka dan transparan. Misalnya menggunakan hak interpelasi terlebih dulu. Tidak perlu buru-buru gunakan hak angket. “Kita tanyakan dulu. Kalau ada jawaban dan memuaskan, ada solusi. Kalau tidak, baru gunakan hak angket,” tuturnya.
Menurutnya, PDAM bisa mencari solusi dalam mengatasi permasalahan kekurangan sumber air baku di Kota Minyak. Apalagi penyertaan modal ke PDAM terus bertambah setiap tahun. “Kenapa tidak digenjot untuk menambah air baku. Kalau studi berkali-kali ke mana-mana, tapi tidak ada penambahan air baku jadi kita sangsi atas studinya,” tutupnya. (gel/ms/k15)
