JIKA buruh menuntut upah layak, para guru menuntut upah seperti buruh. Guru honorer memang ironi. Kerjanya mencerdaskan anak bangsa tetapi kesejahteraannya bikin urut dada.
Awal November lalu, saat publik penasaran dengan pengumuman upah minimum tahun depan, para guru honorer di Samarinda mengadu pada dewan. Dalam wadah Forum Guru Honorer se-Samarinda, kala itu sang ketua, Makulau menyampaikan keluhan nasib sejawatnya yang tak kunjung membaik.
Di hadapan anggota dewan yang tiap bulan menerima take home pay jutaan rupiah, para guru ini berkisah bagaimana mereka bertahan dengan gaji ratusan ribu rupiah yang pembayarannya kadang dirapel tiga bulan.
Makulau berharap para anggota dewan bisa memperjuangkan nasib mereka. Setidaknya, mereka dapat SK dari pemerintah daerah. Sebab, banyak dari mereka yang hanya dapat SK honorer dari sekolah meski sudah mengajar belasan tahun.
“Kami mengajar untuk memajukan kualitas pendidikan anak-anak. Namun, di sisi lain, kami tidak diberi gaji sesuai kelayakan hidup di Samarinda,” ucap Makulau kala audiensi dengan DPRD Samarinda awal November lalu.
Seperti yang diungkapkan Dian (26), guru honorer di sebuah SD di Samarinda. Dian mengatakan, gaji para guru honorer jauh dari upah minimum kota (UMK). Untuk gaji honorer di Samarinda itu saja sejauh dia tahu, kisarannya Rp 300–750 ribu saja.
Itu pun dibayar kadang dua bulan sekali. Jika di Samarinda angkanya di Rp 300 ribu, kondisi lebih parah bisa terjadi di daerah pelosok desa-desa yang dibayar hanya Rp 200 ribu tiap bulan.
“Apakah uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apalagi, jika guru honorer tersebut sudah berkeluarga dan memiliki anak,” ujar Dian yang sudah tiga tahun jadi guru honorer.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idhamsyah mengatakan, saat ini yang perlu diangkat PNS adalah para guru honorer. Menurut dia, para guru itu sudah banyak berkorban. Di sisi lain, para guru ini bekerja bukan karena uang. Namun, benar-benar ingin mengabdi menjadi pendidik.
“Menurut saya, para guru honorer inilah yang sebaiknya diangkat jadi pegawai negeri. Kalau tidak bisa diangkat pegawai negeri, paling tidak, mereka menjadi guru kontrak atau PPPK,” kata Idham.
Sebab, Idham melihat banyak guru honorer yang tetap mengabdikan diri meski menerima gaji yang tak sesuai standar. Mereka rela menghabiskan waktu dan tenaga. Sebab itulah, pemerintah perlu memberikan penghargaan terhadap para guru. “Tetapi sekarang lebih baik. Sebab, ke depannya Gubernur Kaltim Isran Noor mau menggaji guru honorer Rp 3 juta,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Hetifah Sjaifudian mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengusahakan kesejahteraan guru honorer, salah satunya dengan PPPK. “Seperti ASN. Tetapi tidak dapat (uang) pensiun saja,” jelasnya.
Hetifah tak menampik masih ada guru honorer yang hanya dibayar dari sekolah dengan dana minim. Namun, pengangkatan memang tak bisa dilakukan dengan sekadar mau. Tetapi ada hal lain seperti kemampuan keuangan negara dan berapa alokasi yang diperjuangkan nantinya.
Meski begitu, keperluan guru PNS masih besar. Dia menyebut, Indonesia masih butuh sekitar 900 ribu guru PNS. Karena itu, guru tak bisa dimoratorium. Sementara itu, dilansir dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK), secara keseluruhan, Kaltim lebih banyak PNS dibandingkan non-PNS. Dari data tersebut, jumlah guru ada 44.321 orang dengan 23.971 orang berstatus PNS. Sisanya sekitar 20 ribu guru berstatus bukan PNS. (rom/k16)
