MANAGED BY:
SABTU
22 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

BALIKPAPAN

Senin, 25 November 2019 10:05
Kemenlu Beber Kasus WNI, Judha: Kalau Ada Masalah Baru Sadar
WAWANCARA: Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha memberikan penjelasan tentang permasalahan warga Indonesia di luar negeri. Dina Angelina/KP

PROKAL.CO, Pemangku kepentingan se-Kalimantan mendapat bimbingan teknis dari Kemenlu. Kegiatan yang digelar di Balikpapan itu, mengingat Kalimantan memiliki “jalur tikus” ke Malaysia.

 

BALIKPAPAN – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia  mengadakan bimbingan teknis penanganan permasalahan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Bimbingan teknis (bimtek) untuk pemangku kepentingan di daerah se-Kalimantan ini kali pertama di Kalimantan.

Tahun lalu, bimtek serupa dilakukan di berbagai lokasi seperti Mataram, Malang, dan Medan. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha menjelaskan, pemilihan lokasi bimtek di Kalimantan justru bukan karena banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Borneo.

Bimtek dilakukan karena di Kalimantan memiliki area perbatasan dengan Malaysia yang kerap jadi jalur tikus keluar masuk WNI secara ilegal. “Malaysia merupakan konsentrasi masyarakat Indonesia terbesar di seluruh dunia,” sebutnya.

Berdasarkan data Kemenlu terdapat 2,9 juta WNI di luar negeri yang tersebar di seluruh dunia. Di mana 1,25 di antara angka tersebut berada di Malaysia. Ini pun angka yang secara resmi terdaftar.

Kemenlu memprediksi jumlah yang belum melaporkan diri bisa lebih banyak lagi. Total kemungkinan WNI di luar negeri sekitar 9 juta. Akibat berangkat menuju negeri orang tanpa jalur dan dokumen resmi, PMI sulit mendapatkan perlindungan dan hak-hak saat terlibat masalah di luar negeri.

Judha mengungkapkan, masalah terbesar WNI di luar negeri, yakni dalam keimigrasian sekitar 50 persen dan ketenagakerjaan sekitar 30 persen, sisanya soal pidana dan perdata. Contoh pelanggaran yang dilakukan PMI seperti berangkat kerja menggunakan visa wisata yang berlaku hanya 30 hari.

Kemudian ada yang berangkat sudah sesuai prosedur, namun tidak diberi pemahaman hukum keimigrasian setempat. Misalnya ketidaktahuan bahwa izin kerja melekat dari pemberi kerja. Sementara saat mereka tidak betah, tidak bisa langsung ingin pindah kerja. Bukti bahwa masalah terletak pada tahapan awal.

PMI belum mengenal agen dan pemberi kerja mereka dengan baik hingga belum siap mental. Padahal saat nanti pasar global semakin luas, maka semakin banyak orang yang terdorong untuk menjadi PMI. Di mana, Kalimantan yang memiliki wilayah perbatasan juga menjadi ‘pintu’.

Sebagai satu-satunya wilayah yang berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia. Kalimantan merupakan salah satu pulau yang warganya banyak bermigrasi ke luar negeri, khususnya Malaysia dan Arab Saudi. Selain itu, Kalimantan telah berhasil menjalankan sejumlah inisiatif pencegahan permasalahan PMI dan penyelesaiannya.

Dia membeberkan, permintaan pekerja sektor domestik sangat besar dibanding pekerja sektor formal. Permintaan terbesar dari Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Maka karena itu sektor yang rentan, PMI harus dibekali pemahaman dan persiapan yang matang. Ini sulit dilakukan jika mereka memilih diam-diam pergi tanpa jalur dan dokumen yang resmi.

“Warga kita kalau sudah ada masalah baru sadar mereka yang tidak punya status izin tinggal resmi akan sulit mendapatkan perlindungan,” katanya.

Sebab kemampuan Indonesia sangat terbatas di luar ketika status PMI tidak resmi. Berbeda bantuan yang bisa diberikan jika mereka memiliki izin legal. Sebagian besar masalah yang terjadi karena mereka tidak punya izin tinggal.

“Negara bisa membantu mereka mendapatkan hak untuk dikunjungi, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk dapat bantuan hukum, dan lainnya. Tapi ketika dia undocumented sulit mendapatkan hak itu,” bebernya. Apalagi pekerja informal atau sektor domestik lebih rentan.

Bahkan secara proporsi lebih banyak pekerja sektor domestik dibanding formal. Kemenlu mendorong bagi yang ingin berangkat sebagai PMI, maka bisa meningkatkan skill dulu agar mereka bisa bekerja di sektor formal. “Jadi mereka yang berangkat memang punya keahlian dan bekerja di sektor formal. Perlindungan dan remunerasi lebih baik,” sebutnya.

Dalam penanganan masalah dan pencegahan, Kemenlu membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dari pusat sampai daerah. Isu perlindungan WNI ini harus didekati secara komprehensif. Tidak hanya penanganan di luar, tapi juga dalam negeri biasanya mereka punya keterkaitan.

Misalnya hubungan PMI dengan keluarga di Indonesia yang membutuhkan kerja sama pemerintah daerah untuk menjangkau itu. Menurutnya perlu pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir. Tidak hanya berpikir menyelesaikan kasus, namun juga melakukan langkah pencegahan.

“Apa artinya kalau sudah selesaikan puluhan ribu kasus tapi tidak menyelesaikan akarnya. Maka dari itu dalam konteks kerja sama menangani kasus dan pencegahan, perlu mengadakan bimtek,” imbuhnya.

Ada pun bimtek telah berlangsung selama 18-21 November, Kemenlu menyelenggarakan bimtek terkait penanganan permasalahan WNI di luar negeri untuk pemangku kepentingan di daerah.

Bimtek ini diikuti oleh 76 peserta yang berasal dari seluruh daerah di Kalimantan. Mereka merupakan pejabat atau staf perwakilan Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota, Pengadilan Agama dan kantor perwakilan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di seluruh Kalimantan.

Peserta diberi pembekalan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri. Mulai dari penanganan pengaduan dari keluarga WNl/PMI, masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan di daerah, serta tata surat dan dokumen hukum yang dibutuhkan untuk meneruskan pengaduan permasalahan WNI/PMI di luar negeri. (gel/kri)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 14:45

Sepekan, Enam Pengedar Sabu Diringkus

BALIKPAPAN – Seakan tak ada habisnya, kasus peredaran dan penggunaan…

Jumat, 21 Februari 2020 14:44

RSUD Beriman Tambah Unit Kearsipan, Juga Butuh Spesialis Jantung dan Urologi

BALIKPAPAN – Pengembangan dan inovasi layanan terus dilakukan RSUD Beriman.…

Kamis, 20 Februari 2020 12:13

Tahun Ini Giliran Kecamatan Kota, Selatan, dan Timur

BALIKPAPAN--Pencetakan kartu identitas anak (KIA) di sekolah dasar (SD) di…

Rabu, 19 Februari 2020 11:31

PDIP Resmi Usung Duet Rahmad Mas'ud dan Thorari Aziz di Pilkada Balikpapan 2020

SAMARINDA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyampaikan tahap…

Rabu, 19 Februari 2020 11:23

Begal Bermodal Nilon

BUKANNYA mendapat untung, aksi percobaan begal Andi Idris (18) malah…

Rabu, 19 Februari 2020 11:22

Rp 400 M untuk Proyek DPU, Kerja Mulai April, November Harus Tuntas

Tak ingin terkendala waktu, Dinas PU mempercepat lelang proyek-proyek fisik…

Rabu, 19 Februari 2020 11:13

Pegang Suket? Segera ke Disdukcapil

  BALIKPAPAN–Dalam sehari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak…

Selasa, 18 Februari 2020 11:40

Dapat Suntikan Rp 1 M untuk Saluran Sekunder, Proyek DAS Ampal Terganjal Lahan

Salah satu kunci mengurai genangan air di kawasan MT Haryono…

Senin, 17 Februari 2020 12:12

Masa Pemeliharaan hingga Setahun, Jalan dan Drainase Masih Prioritas

BALIKPAPAN—Sejumlah proyek pengerjaan jalan maupun drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan…

Senin, 17 Februari 2020 12:12

Festival Pesisir, Puncak Balikpapan Fest 2020, Wagub Mau Tiap Tahun

Balikpapan Fest 2020 yang menjadi rangkaian ulang tahun ke-123 Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers