Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok Bakal Terima Gaji Segini, WOW..!!

- Sabtu, 23 November 2019 | 00:44 WIB

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Kabar itu disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir.

Sebagai Komisaris Utama perusahaan plat merah, berapa nantinya gaji yang diterima oleh Ahok? 

Dalam laporan keuangan Pertamina tahun 2018 yang dirilis pada Juni lalu, diketahui bahwa gaji serta tunjangan yang diterima oleh manajemen mencapai USD 47,23 juta atau setara dengan Rp 665,94 miliar (kurs Rp 14.100). Pada laporan tersebut, Pertamina memiliki 11 direksi dan 6 komisaris, yang jika di totalkan menjadi 17 orang petinggi. Namun, besaran gaji yang diterima antara direksi serta komisaris memiliki angka yang berbeda-beda.

Apabila uang sebesar Rp 665,94 miliar dibagikan ke 17 orang tersebut, maka masing-masing orang akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp 39,17 miliar per tahun dan Rp 3,26 miliar dalam sebulan.

Untuk seorang Komisaris Utama, gaji yang ditentukan adalah sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama. Sedangkan, gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Menteri BUMN lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah tunjangan hari raya, tunjangan transportasi serta asuransi purna jabatan. Kemudian, ada juga fasilitas kesehatan dan bantuan hukum. Seperti diketahui, hari ini Erick Tohir menyatakan bahwa Ahok telah diutus sebagai Komisaris Utama Pertamina. Nantinya, kader PDIP itu akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina yang juga sebagai Wakil Menteri BUMN.

“Insya Allah sudah putus. Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina,” katanya. Sementara itu, untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Erick menugaskan Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pahala N Mansury yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Keuangan ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

KONTROVERSI

 Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi sorotan publik Tanah Air.  Setelah lama tak terdengar kiprahnya di kancah perpolitikan, kali ini dia diberi kepercayaan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).

Karir Ahok sendiri terbilang cukup moncer. Dia dikenal sebagai seorang politikus. Pertama dia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pada 2004. Setahun berselang, dia langsung maju dalam Pilkada Bupati Belitung Timur dan berpasangan dengan Khairul Effendi.

Pria yang juga disapa BTP itu terpilih sebagai Bupati Belitung Timur definitif pertama dengan mengantongi suara 37,13 persen. Namun pada 11 Desember 2006, Ahok mundur dari jabatannya demi mengikuti Pilgub Bangka Belitung. Namun nasibnya tak mujur. Dia kalah dari rivalnya Eko Maulana Ali.

Karir politiknya masih terus berlanjut. Mantan suami Veronika Tan itu memutuskan maju sebagai caleg DPR RI. Dia pun berhasil melenggang ke Senayan sebagai perwakilan Partai Golkar dari dapil Bangka Belitung.

Ketika menjadi anggota dewan, Ahok duduk di Komisi II. Pada 2011, dia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses. Laporan itu mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB).

Karir Ahok semakin meningkat setelah bergabung dengan Partai Gerindra. Pada 2012 dia diusung sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Pasangan itu menang dengan suara 1.847.157 (42,60 persen) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82 persen) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Dua tahun berselang tepatnya pada 14 November 2014, Ahok diumumkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan posisi Jokowi yang terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019. Pengangkatan itu pun menuai protes keras dari beberapa pihak seperti Front Pembela Islam (FPI).

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X