Pemilu Serentak 2019 sudah usai selepas hasil pencoblosan dirilis KPU awal Agustus lalu. Para peserta yang terpilih pun sudah resmi diangkat. Namun, menurut akademisi Unmul Haris Retno, pengawasan pemilu sejauh ini masih memiliki banyak kelemahan.
Sebut saja penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Retno, Bawaslu tidak punya alat pembanding untuk memverifikasi administrasi di KPU ini. Padahal, penetapan DPT jadi gerbang dimulainya pemilu yang memiliki celah kecurangan.
“Akhirnya akurasi mengawasinya pun lemah,” katanya dalam Workshop Publikasi Pengawasan Penyelenggaran Pemilu, (20/11).
Dosen Fakultas Hukum Unmul itu mencatat ada tujuh masalah penting yang mengemuka dalam pemilu serentak kali ini. Mulai hak memilih dan dipilih, kampanye bermuatan ujaran kebencian, logistik pemilu, netralitas ASN, politik uang, perhitungan suara, hingga kematian penyelenggara pemilu. Belum lagi masalah kapabilitas para pengawas pemilu dan Sentra Gakkumdu untuk menangani pidana pemilu.
“Masih banyak kekurangan dari segi regulasi hingga mekanisme penanganan di sentra Gakkumdu sendiri,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim Mukti Ali Aziz menuturkan, penyelenggaraan pesta demokrasi di Kaltim terbilang cukup baik pada 2019 dengan partisipasi menggunakan hak pilih mencapai 80 persen. “Tapi lemah untuk partisipasi mengawasinya,” ungkap dia.
Itu bisa dilihat saat tujuh kasus netralitas ASN dan 11 kasus politik uang yang dihentikan Sentra Gakkumdu. “Tak ada keaktifan masyarakat untuk mempertanyakannya,” sambung dia.
Sebab itu, perlu langkah efektif memicu kesadaran masyarakat turut mengawasi pemilu di Kaltim. “Bisa berupa sekolah kader pengawas pemilu atau instrumen yang lebih spesifik untuk mengawasi,” tutupnya. (*/ryu/dwi/k8)
