MANAGED BY:
SENIN
13 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 22 November 2019 22:07
Soal Judicial Review UU KPK, Pemerintah Janji Patuhi Apa pun Putusan MK

PROKAL.CO,

JAKARTA– Langkah tiga pimpinan KPK mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang 19/2019 tentang KPK sudah tepat. Selain peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), JR dinilai salah satu opsi hukum yang bisa diambil.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud memang sempat menyampaikan tiga opsi yang bisa dipakai untuk menggugurkan UU KPK. Selain perppu dan JR, masih ada legislative review. Sementara ini, Presiden Joko Widodo belum mau mengeluarkan perppu. Alasannya, sudah ada yang mengajukan JR di MK. Sedangkan legislative review butuh kemauan dari DPR. Karena itu, JR dinilai sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh.

Melalui JR, Mahfud menjelaskan, semua akan diuji hakim MK. ’’Kan di situ akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain,’’ terangnya (21/11). ’’Nanti biar hakim MK yang memutuskan,’’ imbuhnya.

Meski sudah menjadi menteri Jokowi, Mahfud tegas menyatakan bahwa dirinya mendukung keluarnya perppu KPK. Sikap itu masih sama dengan suara yang dia sampaikan sebelum menjabat Menko polhukam. Namun, dia tidak bisa memaksa presiden mengeluarkan perppu. Sebab, hanya presiden yang berwenang. Saat ini presiden memilih menunggu semua proses JR di MK selesai. ’’Itu sudah jelas,’’ katanya singkat.

Berkaitan dengan gelombang pengajuan JR UU KPK, istana tidak mempersoalkan. Mereka juga menanggapi santai banyaknya JR UU KPK. Termasuk JR oleh tiga pimpinan KPK. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Indonesia merupakan negara hukum. Sistem hukum Indonesia sudah mengatur hak JR terhadap sebuah UU. Siapa pun boleh melakukannya. ’’Kita hormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapa pun, JR terhadap UU KPK,’’ ujarnya di kantor presiden, Jakarta.

Pramono meminta semua pihak menghormati proses JR yang berjalan di MK. Saat ini pemerintah pun menunggu putusan MK dan siap melaksanakan apa pun hasilnya. ’’Apa pun yang sudah diputuskan oleh MK, siapa pun harus hormati dan menjalankan itu,’’ ujarnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers