MANAGED BY:
SABTU
04 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Jumat, 22 November 2019 22:04
Aman, KHL Masih Lebih Rendah dari UMK
ilustrasi

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN – Hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja lajang di Balikpapan menyebutkan, upah minimum kota (UMK) masih lebih tinggi dibanding angka KHL tersebut. Artinya terbilang UMK Balikpapan sudah lebih baik dan aman. Ada pun nominal KHL pekerja lajang sebesar Rp 2.381.535 per Oktober. Sedangkan UMK terbaru diputuskan berkisar Rp 3 juta.

Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnaker Balikpapan Niswaty menuturkan, survei KHL dilakukan secara triwulan oleh anggota Dewan Pengupahan Balikpapan. Mereka terdiri dari beragam unsur mulai dari pengusaha diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, perguruan tinggi, dan unsur pemerintah, yakni Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, dan BPS.

“Survei dilakukan di lima pasar, yaitu Klandasan, Sepinggan, Pandansari, Rapak, dan Pasar Baru,” sebutnya. Hasil survei sekaligus membuktikan bahwa penetapan UMK di Kota Minyak sudah lebih baik dari standar kebutuhan hidup tersebut. Niswaty menjelaskan, UMK diperuntukkan kepada pekerja dengan jabatan yang terendah dengan masa kerja 0-1 tahun.

“UMK ini jaring pengaman agar upah tidak merosot pada tingkat paling rendah. Maka dari itu pemerintah memiliki intervensi terkait penetapan upah terendah,” katanya. Sementara untuk karyawan yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, perusahaan harus menggunakan perhitungan struktur skala upah.

Ada pun aturan struktur skala upah sudah tertuang dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Struktur ini bergantung kebijakan perusahaan karena tidak diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Namun hal yang penting, perusahaan wajib memiliki struktur skala upah tersebut.

Perusahaan mengatur sendiri dan harus melaporkan ke Disnaker. Pihaknya mewajibkan kepada perusahaan untuk menyampaikan struktur skala upah saat mengajukan peraturan perusahaan. “Kalau untuk perusahaan menengah ke atas, rata-rata sudah melaporkan ke Disnaker. Tapi kebanyakan perusahaan kecil belum terlalu memahami cara penyusunan struktur itu,” bebernya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 31 Januari 2020 11:47

Tambah Satu Crane, PT Pelindo IV Matangkan Rencana Pengembangan Semayang

PT Pelindo IV Balikpapan optimistis kinerja sepanjang tahun ini lebih…

Kamis, 30 Januari 2020 15:04

Jadi Favorit, Permintaan Kopi Terus Naik

SURABAYA– Permintaan kopi dalam negeri terus meningkat. Itu tidak terlepas…

Kamis, 30 Januari 2020 14:44

RUU Omnibus Law Optimistis Dongkrak Ekonomi Daerah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kebijakan omnibus law bisa mendorong kinerja…

Kamis, 30 Januari 2020 14:44

Kunjungan Bisnis Terganggu Corona

SAMARINDA – Penyebaran wabah virus corona berpotensi menghambat pengusaha dalam…

Rabu, 29 Januari 2020 13:09

Krakatau Steel Restrukturisasi Utang

JAKARTA – PT Krakatau Steel Tbk berhasil merestrukturisasi utang senilai…

Rabu, 29 Januari 2020 12:07

Target Integrasikan Pelabuhan di Kaltim

BALIKPAPAN - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV siap mendukung berjalannya…

Selasa, 28 Januari 2020 13:40

Garap Mobil Listrik Hyundai Inves USD 750 Juta

JAKARTA– Grab Indonesia bekerja sama dengan PT Hyundai Motor Indonesia…

Selasa, 28 Januari 2020 10:48

Bantu UMKM Perluas Pasar

SAMARINDA- Tak hanya mempermudah pelaku usaha mikro kecil dan menengah…

Selasa, 28 Januari 2020 10:42

Pertahankan Resep Warisan Mertua, Terbantu Marketplace

Menjaga konsistensi rasa masakan dan memuaskan pelanggan menjadi kunci sukses…

Senin, 27 Januari 2020 12:09
Menjaga Eksistensi Usaha ala Hadlan Feriyanto Munajat

Jangan Lupa Bahagia, Kombinasikan Hobi dengan Bisnis

Berbisnis tak melulu soal keuntungan. Tapi akan lebih memuaskan jika…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers