MANAGED BY:
JUMAT
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 22 November 2019 21:47
40 Tahunan Sengketa, Akhirnya Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Kaltara Disepakati

Indonesia-Malaysia Sepakati Dua Batas Darat

Salah satu garis batas Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Nunukan.

PROKAL.CO,

KUALA LUMPUR– Satu per satu sengketa tentang batas negara antara Indonesia dan Malaysia mulai diselesaikan. Kamis (21/11) Mendagri Tito Karnavian hadir di Kuala Lumpur untuk menyaksikan penandatanganan MoU penegasan dua batas darat antara kedua negara. Dua segmen tersebut berlokasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

Kawasan sengketa yang juga disebut outstanding boundary problems (OBP) itu berjumlah sembilan segmen. Dua di antaranya disepakati. Yakni, kawasan Sungai Simantipal di Labang seluas 4.500 hektare dan segmen C500-C600 di Kecamatan Lumbun seluas 400 hektare. Keduanya berada di Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, tahun depan rencananya ada tiga segmen lagi yang disepakati. Yakni, segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B 2700-3100. ”Kita hari ini (kemarin, Red) mengukir sejarah. Setelah 41 tahun, akhirnya kedua negara dapat menyepakati batas wilayah,” ujar Tito. Sengketa batas wilayah tersebut, khususnya di Simantipal, memang berlangsung sejak 1978.

Penandatanganan MoU dilakukan perwakilan dari kedua negara. Indonesia diwakili Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, sedangkan Malaysia diwakili Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Daya Air Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh. Hasil survei demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga ditandatangani.

Menurut Tito, penandatanganan tersebut memberikan kepastian hukum bagi kedua negara. Dengan begitu, Indonesia dan Malaysia sudah bisa mengembangkan kawasan masing-masing karena batasnya sudah jelas. Indonesia sendiri akan membangun pos lintas batas negara (PLBN). ’’(Lokasinya) tidak jauh dari Sungai Simantipal, yaitu di Labang,’’ lanjutnya.

Deputi Bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon menjelaskan, MoU tersebut hanya memberikan kepastian hukum terhadap batas negara. ’’Tidak mengubah (posisi) patok batas,’’ terangnya saat dikonfirmasi tadi malam. Sehingga, tidak berdampak pula terhadap luas wilayah kedua negara.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 26 Februari 2021 13:10

15 Bangunan Kayu di Depan Masjid Tua Samarinda Seberang Ludes Terbakar 

SAMARINDA - Sebanyak 15 bangunan rumah kayu di Samarinda Seberang…

Jumat, 26 Februari 2021 10:48

Enam Kepala Daerah di Kaltim Dilantik, Banyak PR Menanti, Tak Ada Bulan Madu

Melihat genealogi politik para kepala daerah yang menggantikan petahana, mereka…

Jumat, 26 Februari 2021 10:37

Mal Terpukul Kaltim Steril, Kunjungan Terus Menurun, Akhir Februari Hanya 22 Ribu Orang

BALIKPAPAN – Pemberlakuan Kaltim Steril, khususnya pembatasan kegiatan masyarakat pada…

Jumat, 26 Februari 2021 10:36

Lansia Boleh Divaksin, Gubernur Langsung Disuntik

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor menerima vaksin Covid-19 kemarin…

Jumat, 26 Februari 2021 10:29
Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Terminal Peti Kemas Kariangau

Kejari Klaim Kerugian Negara Lebih Rp 10 Miliar

Sejak operasionalnya, PT KKT selaku pengelola TPK Kariangau hanya mendapat…

Jumat, 26 Februari 2021 10:27

Pajak Alat Berat Melayang, Pemprov Kehilangan Ratusan Miliar, Revisi Ditentang Pengusaha

BALIKPAPAN–Potensi pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat pada tahun…

Jumat, 26 Februari 2021 10:26
Dugaan Korupsi Pengelolaan Saham PI Blok Mahakam

Jabatan Dirut PT MGRM Dicopot sebelum Jadi Tersangka

TENGGARONG–Ketidakberesan pengelolaan saham hak kelola atau participating interest (PI) 10…

Jumat, 26 Februari 2021 10:22

Rawan Konflik, KPK Beri Catatan Khusus soal Pertanahan IKN

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango…

Jumat, 26 Februari 2021 10:20

Penghargaan IPMA Serikat Perusahaan Pers 2021 untuk Kaltim Post, Inovasi dan Totalitas, Modal Hadapi Era Disrupsi Media

Zaman berubah, era analog mulai menuju era digital. Kondisi ini…

Jumat, 26 Februari 2021 10:18

Ketua DPRD Dorong Gubernur Perjuangkan Insentif Nakes ke Pusat

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta agar Gubernur Kaltim Isran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers