MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 22 November 2019 21:34
Efisienkan Tagihan RS, Tindakan Medis BPJS Bakal diperketat
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Upaya efisiensi di tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus dilakukan. Salah satu kebijakan yang tengah digodok adalah menertibkan rumah sakit untuk memperketat tindakan-tindakan medis yang dinilai tidak perlu.

Menteri Kesehatan Terawan mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan pelayanan berlebihan yang tidak sesuai dengan literatur kedokteran. Untuk sectio atau operasi sesar misalnya, dia melihat ada indikasi rumah sakit terlalu mudah memberikan rekomendasi sehingga angkanya mencapai 45 persen dari total persalinan.

"Sedangkan WHO itu 20 persen, itu menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi baik," ujarnya. Tingginya tindakan medis operasi sesar membuat tagihan dalam setahun di pos tersebut mencapai Rp 5 triliun.

Contoh lainnya adalah penanganan penyakit jantung yang tagihannya mencapai Rp 10,5 triliun. Berdasarkan evaluasinya, jika tindakan medis seperti operasi, lalu stent dapat dilakukan sesuai diagnosanya, maka bisa menghemat tagihan hingga 50 persen. "Banyak lho 10 triliun. Kalau bisa turun 50 persen saja, itu sudah membuat kita bahagia. 5 triliun dihemat," ungkapnya.

Untuk teknisnya, Terawan belum bisa mendetailkan. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dirut BPJS untuk mengurai pelayanan-pelayanan yang berlebihan. Meski demikian, dia membantah jika rencana tersebut sebagai penurunan layanan.

"Bukan pelayanan diturunkan. Lho kamu kalau (sakit jantung) belum waktunya di stent, lalu distent yo ndak mau kan," kata mantan Kepala RS Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto tersebut.

Sebagai gantinya, pelayanan-pelayanan yang dinilai kurang akan ditingkatkan. Misalnya dengan meningkat kualitas pelayanan faskes-faskes di Indonesia bagian timur. "Kami pilah pilah juga mana yang masih di bawah standar, kita coba naikkan, kan penduduk kita tidak cuma di Jakarta tok," ungkapnya.

Lantas, bagaimana teknis pengawasan terhadap tindakan medis RS? Terawan mengatakan dirinya akan mengawasi langsung melalui regulasi. Namun untuk detailnya, dia belum bisa menyampaikan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat. "Harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya," ujarnya.

   Selain itu, dia menginstruksikan agar tata kelola BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki untuk mengatasi persoalan defisit yang saat ini terjadi. Sebab, lanjut dia, secara teknis pemerintah sudah memberikan subsidi yang besar. Yakni 96 juta peserta dibiayai APBN, 37 juta dibiayai anggaran APBD dan 17 juta dari peserta TNI-Polri.

   "Artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki," ucapnya. (far)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 17 Januari 2020 14:01

Pelaku Buang Jenazah Hakim PN Medan ke Jurang, Ini Alasannya

MEDAN – Eksekusi baru saja selesai dilakukan. Tapi, di kamar…

Jumat, 17 Januari 2020 10:58

Aniaya Driver Go Car, Tentara Jerman Resmi Tersangka

BADUNG- Kasus penganiayaan warga negara asing (WNA) asal Jerman terhadap…

Jumat, 17 Januari 2020 10:55

Bule Ugal-ugalan di Jalan Raya Denpasar, Polisi Mengaku Kehilangan Jejak

DENPASAR- Seorang bule yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba viral karena…

Kamis, 16 Januari 2020 16:03

Kasus Suap KPU, PDIP Bantah OTT

JAKARTA– DPP PDIP akhirnya menyikapi secara resmi kabar tentang Sekjen…

Kamis, 16 Januari 2020 15:31

KPK Minta Bantuan Polri Cari Harun

JAKARTA - KPK bersikukuh bahwa keberadaan Harun Masiku, caleg PDIP…

Kamis, 16 Januari 2020 14:07

Bakal Diserbu Nelayan Pantura, Mahfud Janji Prioritaskan Nelayan Natuna

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Kamis, 16 Januari 2020 14:05

BPJS Kesehatan Berpotensi Langgar Tiga Aturan Perundangan

JAKARTA-- DPR masih bersikukuh menolak kenaikan iuran bagi peserta Jaminan…

Kamis, 16 Januari 2020 13:39

AS Melarang Kios Rokok Elektrik, Laaahhh...!! di Indonesia Malah Menjamur

JAKARTA- Pemerintah didesak untuk melarang peredaran rokok elektrik di Indonesia sebelum…

Kamis, 16 Januari 2020 13:36

Suami Menikah Lagi, Istri Membalas..!! Ngga Tanggung-Tanggung, 5 Lelaki Dipikat

Istilah tit for tat sepertinya berlaku di dalam rumah tangga Karin dan…

Rabu, 15 Januari 2020 13:42

Belum Putuskan Perubahan Skema Pensiun PNS

JAKARTA– Sejak diwacanakan pada 2014, pembahasan perubahan skema tunjangan pensiun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers