MANAGED BY:
JUMAT
06 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 22 November 2019 11:49
Kasus First Travel, DPR Salahkan Kemenag
Aset First Travel yang disita.

PROKAL.CO, JAKARTA – Sorotan terhadap Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa aset First Travel (FT) dirampas negara terus bermunculan. Kali ini disampaikan Komisi VIII DPR. Mereka juga mempertanyakan pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyampaikan, putusan MA merupakan sesuatu yang aneh dan janggal. ’’Negara tak dirugikan sepeser pun. Kok malah aset FT dirampas negara,’’ ujar Ace dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, negara justru lalai dalam pengawasan penyelenggaraan umrah. Seharusnya negara memproteksi calon jamaah umrah. ’’Negara seperti ingin cuci tangan,’’ ungkap politikus Partai Golkar itu.

Sebenarnya, lanjut dia, kasus FT terjadi karena ketidakmampuan negara dalam memantau, mengawasi, dan memberikan perlindungan terhadap warga yang ingin melaksanakan umrah. Komisi VIII sudah beberapa kali memanggil para pejabat Kemenag. Saat itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah, termasuk First Travel atau travel-travel lainnya.

Ace menyampaikan, kala itu sebagian besar penyelenggara umrah menarik dana masyarakat tanpa dikontrol pemerintah. ’’Misalnya, bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,’’ ucap ketua DPP Partai Golkar tersebut. Jadi, sejak awal pemerintah lalai. Sekarang negara malah semakin aneh. Aset First Travel malah disita dan diserahkan kepada negara. ’’Inilah yang menurut saya agak aneh dan janggal. Alih-alih negara memberikan perlindungan, justru yang terjadi harta sitaan First Travel diserahkan kepada negara,’’ bebernya.

Menurut Ace, persoalan itu harus dicarikan solusi. Dia tidak tahu solusi hukumnya seperti apa. Tetapi, intinya, sitaan yang diambil negara perlu dikelola dengan baik. Menurut dia, aset-aset tersebut belum tentu mampu memenuhi sejumlah kerugian para korban. Kalau tidak salah, ucap dia, kerugiannya sampai 1 triliun.

Pria kelahiran Pandeglang, Banten, itu menyebutkan, setelah ini pihaknya memanggil Kemenag untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut dia, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Salah satunya, para korban melakukan upaya hukum agar aset FT yang disita bisa diberikan kepada korban. ’’Bisa dengan proses perdata,’’ ujarnya.

Tetapi, kata dia, yang terpenting negara harus memberikan kepastian terhadap para korban. Caranya, aset perlu dihitung ulang sehingga diketahui nilainya. Sisanya, kalau perlu, negara yang membiayai. Sebab, itu terjadi karena kelalaian negara. ’’Lalu, sumbernya dari mana? Ya, negara yang harus memikirkan,’’ tegasnya.

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menjelaskan, ada kekhilafan hakim atas putusan tersebut. Tidak ada satu aset pun yang menjadi milik negara, tetapi kenapa negara menyitanya. Padahal, para korban juga menuntutnya. Memang, kata dia, korban sempat menolak karena nilai asetnya hanya sekitar Rp 40 miliar. Padahal, nilai kerugiannya hampir Rp 1 triliun. Mereka akan sulit membaginya jika aset itu diserahkan kepada korban.

Namun, lanjut Yenti, hal itu tidak bisa dijadikan dasar hakim untuk memutuskan aset travel tersebut disita negara. Menurut dia, kasus itu berbeda dengan korupsi yang hartanya bisa disita negara. Korban FT sama dengan korban penggelapan. Jadi, uangnya harus dikembalikan kepada para korban. ’’Yang berhak adalah korban yang tertipu,’’ tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Mukri menjelaskan, banyak pertimbangan yang diambil sebelum instansinya membuat putusan terkait dengan aset FT. Selain menunggu kajian langkah terobosan yang perlu diambil, Kejagung menanti putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok pekan depan. ’’Kami lihat seperti apa putusannya. Makanya, kami juga tunggu itu,’’ terangnya kemarin.s – Sorotan terhadap Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa aset First Travel (FT) dirampas negara terus bermunculan. Kali ini disampaikan Komisi VIII DPR. Mereka juga mempertanyakan pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyampaikan, putusan MA merupakan sesuatu yang aneh dan janggal. ’’Negara tak dirugikan sepeser pun. Kok malah aset FT dirampas negara,’’ ujar Ace dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, negara justru lalai dalam pengawasan penyelenggaraan umrah. Seharusnya negara memproteksi calon jamaah umrah. ’’Negara seperti ingin cuci tangan,’’ ungkap politikus Partai Golkar itu.

Sebenarnya, lanjut dia, kasus FT terjadi karena ketidakmampuan negara dalam memantau, mengawasi, dan memberikan perlindungan terhadap warga yang ingin melaksanakan umrah. Komisi VIII sudah beberapa kali memanggil para pejabat Kemenag. Saat itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah, termasuk First Travel atau travel-travel lainnya.

Ace menyampaikan, kala itu sebagian besar penyelenggara umrah menarik dana masyarakat tanpa dikontrol pemerintah. ’’Misalnya, bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,’’ ucap ketua DPP Partai Golkar tersebut. Jadi, sejak awal pemerintah lalai. Sekarang negara malah semakin aneh. Aset First Travel malah disita dan diserahkan kepada negara. ’’Inilah yang menurut saya agak aneh dan janggal. Alih-alih negara memberikan perlindungan, justru yang terjadi harta sitaan First Travel diserahkan kepada negara,’’ bebernya.

Menurut Ace, persoalan itu harus dicarikan solusi. Dia tidak tahu solusi hukumnya seperti apa. Tetapi, intinya, sitaan yang diambil negara perlu dikelola dengan baik. Menurut dia, aset-aset tersebut belum tentu mampu memenuhi sejumlah kerugian para korban. Kalau tidak salah, ucap dia, kerugiannya sampai 1 triliun.

Pria kelahiran Pandeglang, Banten, itu menyebutkan, setelah ini pihaknya memanggil Kemenag untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut dia, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Salah satunya, para korban melakukan upaya hukum agar aset FT yang disita bisa diberikan kepada korban. ’’Bisa dengan proses perdata,’’ ujarnya.

Tetapi, kata dia, yang terpenting negara harus memberikan kepastian terhadap para korban. Caranya, aset perlu dihitung ulang sehingga diketahui nilainya. Sisanya, kalau perlu, negara yang membiayai. Sebab, itu terjadi karena kelalaian negara. ’’Lalu, sumbernya dari mana? Ya, negara yang harus memikirkan,’’ tegasnya.

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menjelaskan, ada kekhilafan hakim atas putusan tersebut. Tidak ada satu aset pun yang menjadi milik negara, tetapi kenapa negara menyitanya. Padahal, para korban juga menuntutnya. Memang, kata dia, korban sempat menolak karena nilai asetnya hanya sekitar Rp 40 miliar. Padahal, nilai kerugiannya hampir Rp 1 triliun. Mereka akan sulit membaginya jika aset itu diserahkan kepada korban.

Namun, lanjut Yenti, hal itu tidak bisa dijadikan dasar hakim untuk memutuskan aset travel tersebut disita negara. Menurut dia, kasus itu berbeda dengan korupsi yang hartanya bisa disita negara. Korban FT sama dengan korban penggelapan. Jadi, uangnya harus dikembalikan kepada para korban. ’’Yang berhak adalah korban yang tertipu,’’ tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Mukri menjelaskan, banyak pertimbangan yang diambil sebelum instansinya membuat putusan terkait dengan aset FT. Selain menunggu kajian langkah terobosan yang perlu diambil, Kejagung menanti putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok pekan depan. ’’Kami lihat seperti apa putusannya. Makanya, kami juga tunggu itu,’’ terangnya kemarin.

Instansinya, lanjut dia, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan matang sebelum mengambil putusan. ’’Untuk mencari opsi apa yang paling tepat,’’ kata dia. Yang pasti, Kejagung sudah bulat dan tegas ingin mengembalikan seluruh aset FT kepada calon jamaah umrah yang menjadi korban. Sebab, merekalah yang dirugikan dalam perkara tersebut. Karena itu, sejak awal tuntutan jaksa adalah meminta aset-aset FT dikembalikan kepada korban.

Namun, hakim berpendapat lain. Mereka memutuskan supaya aset FT disita negara. ’’Itu hak majelis hakim,’’ imbuh Mukri. Terkait dengan langkah terobosan yang bakal dilakukan Kejagung, peninjauan kembali alias PK memang sempat mengemuka. Hanya, Mukri menyampaikan, pihaknya sadar betul ada ketentuan yang mengatur jaksa tidak boleh mengajukan PK. Ketentuan itu sudah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016. ’’Kami paham, kami tahu itu,’’ ujarnya.

Apakah tetap akan mengajukan PK atau memilih jalan lain, Mukri belum bisa menyebutkan. ’’Ini harus menjadi kebijakan pimpinan,’’ ungkapnya. Selama belum ada putusan, Kejagung mengambil sikap bahwa pihaknya menunda eksekusi putusan MA. Walau aset FT yang disita sudah berada di tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, lelang aset belum dilaksanakan. Mereka menunggu kajian yang tengah berlangsung untuk memastikan aset itu bisa kembali kepada korban. (lum/syn/c19/oni)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.