Mayoritas Lembaga Publik Belum Informatif

- Jumat, 22 November 2019 | 11:32 WIB

JAKARTA– Kemarin (21/11) Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga atau badan publik (BP) yang dinilai informatif. Sedikitnya ada 34 lembaga, termasuk 11 kementerian yang menerima penghargaan tersebut. Meski begitu, jumlah lembaga yang informatif itu dinilai belum ideal. Sebab, ada 355 BP yang dievaluasi tahun ini.

’’Jumlah BP yang masuk kategori tidak informatif mencapai 189 atau 53,24 persen,’’ terang Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana setelah acara penyerahan penghargaan di kantor Wapres kemarin.

Menurut dia, saat ini sudah memasuki era keterbukaan informasi. Budaya terbuka itu harus dibiasakan di semua lembaga. Dengan masih minimnya BP yang informatif, Indonesia masih jauh dari keterbukaan. ’’Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wapres KH Ma’ruf Amin yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, selama lima tahun ke depan, pemerintah berupaya mengelola pemerintahan secara bersih, efektif, dan tepercaya. ’’Dalam konteks badan publik, yang tepercaya itu mustahil tanpa keterbukaan dan transparansi,’’ tuturnya.

Dia meminta semua BP bisa lebih informatif sesuai dengan standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Mereka tidak sekadar memberikan akses yang luas terhadap informasi di lembaganya, tetapi juga memberikan informasi yang berkualitas dan akurat. Jadi, masyarakat akan terbiasa menerima informasi yang benar.

Wapres meminta semua BP meningkatkan kualitas konten yang disajikan. Badan publik, tambah dia, harus mampu menjadi rujukan masyarakat dalam mendapat informasi. ’’Sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoax, misinformasi, atau disinformasi yang dapat menyesatkan,’’ tandas mantan Rais Am PB NU tersebut. (byu/c14/fat)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Ibu Melahirkan Bisa Cuti hingga Enam Bulan

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:30 WIB

Layani Mudik Gratis, TNI-AL Kerahkan Kapal Perang

Selasa, 26 Maret 2024 | 09:17 WIB

IKN Belum Dibekali Gedung BMKG

Senin, 25 Maret 2024 | 19:00 WIB

76 Persen CJH Masuk Kategori Risiko Tinggi

Senin, 25 Maret 2024 | 12:10 WIB

Kemenag: Visa Nonhaji Berisiko Ditolak

Sabtu, 23 Maret 2024 | 13:50 WIB

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

Sabtu, 23 Maret 2024 | 12:30 WIB

Operasi Ketupat Mudik Dimulai 4 April

Sabtu, 23 Maret 2024 | 11:30 WIB

Kaji Umrah Backpacker, Menag Terbang ke Saudi

Jumat, 22 Maret 2024 | 20:22 WIB
X