BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim terus dimatangkan. Rabu (20/11), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan tertutup sekitar empat jam di Hotel Grand Tjokro Balikpapan.
Rapat itu turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah yang masuk zona IKN. Sejumlah usulan terkait pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan IKN mengemuka. Nicko Herlamban, kepala bagian (kabag) Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan bahwa pemerintah pusat dapat melibatkan penuh Pemkab PPU dalam setiap tahapan pemindahan IKN.
Mulai perencanaan hingga pembangunan IKN. Khususnya di wilayah Benua Taka–sebutan PPU. “Hal ini penting karena apa yang terjadi di daerah kami, maka kami yang mengetahui. Karena itu, kami perlu dilibatkan,” tegas dia. Lanjut dia, pembangunan IKN tidak meninggalkan filosofi dasar pembangunan di PPU. Yaitu pengembangan wilayah pesisir.
Jadi, kota baru yang akan hadir tidak hanya mengadopsi konsep forest city semata. Tetapi juga mengusung konsep water front city yang lebih dulu dimulai Pemkab PPU. “Tujuannya masyarakat kami yang didominasi berada di wilayah pesisir, bisa menikmati hasil pembangunan IKN. Artinya jalan yang menuju ke wilayah masyarakat di pesisir terbangun dengan bagus,” pesan Nicko.
Menurut dia, segenap aspek penataan ruang di wilayah IKN harus bersinergi dengan konsep penataan ruang PPU. Selain itu, aspek pengelolaan air minum di areal IKN tetap menjadi kewenangan Pemkab PPU melalui PDAM Danum Taka. “Artinya kami masih diperankan untuk mengelola air minum di IKN nanti. Kalaupun ada opsi membentuk PDAM regional, PDAM PPU bisa mendapat share saham atau peran di situ,” pinta dia.
Selanjutnya, poin utama yang tak kalah penting adalah pengembangan Kawasan Industri Buluminung (KIB). Kemudian, pengembangan kota mandiri sisi areal water front city di Nipahnipah dan kawasan areal kota mandiri sisi IKN dengan konsep forest city di Sepaku. Dia menerangkan, KIB harus tetap dipertahankan untuk menampung warga yang sebelumnya beraktivitas di industri kayu ke wilayah selatan PPU yang berada di Kecamatan Penajam.
Termasuk pengembangan kota mandiri di Kelurahan Nipahnipah, sehingga wilayah selatan PPU bisa berkembang. Dengan harapan, sebagian perusahaan yang akan pindah ke IKN, bisa berkantor di kawasan tersebut. “Bupati juga berharap di kota mandiri di Sepaku yang berada di sisi utara PPU menjadi titik gerbang utama masuknya dari Kubar, Kukar, dan IKN,” terangnya.
Nicko juga menyinggung Jembatan Tol Balikpapan-PPU dan Jembatan Pulau Balang. Menurutnya, dua jembatan itu harus tetap hadir pada tahapan pemindahan IKN nanti. Sebab, dua jembatan utama itu memiliki fungsi yang terpisah. Jembatan Pulau Balang yang saat ini dibangun menjadi akses pendukung menuju IKN. Sementara Jembatan Tol Balikpapan menjadi akses utama untuk kawasan pesisir yang eksis di sisi selatan.
“Jadi, tidak boleh menghilangkan salah satunya atau keduanya,” ungkapnya. Rekomendasi akses pengembangan jalan agar dijadikan prioritas juga disuarakan dalam pertemuan tertutup itu. Yakni rencana pembangunan tol IKN-Samboja, jalan akses Pulau Balang, jalan penghubung Km 5 menuju akses Pulau Balang, jalan Penajam menuju akses Pulau Balang, hingga rencana coastal road dari Jembatan Tol Balikpapan-PPU menuju Tol Balsam.
Tak kalah penting, peningkatan jalan provinsi Sotek (PPU) ke Bongan (Kubar) sepanjang 103 kilometer. “Walau berada di luar zona IKN, Jalan Sotek-Bongan perlu dikeluarkan dari kawasan hutan agar Pemprov Kaltim maupun Pemkab PPU akan lebih mudah melakukan pembangunannya,” pesan Nicko.
Setelah delegasi PPU yang diwakili Nicko, giliran Pemkot Balikpapan mengajukan usulan. Staf ahli Bidang Pemerintahan Setkot Balikpapan Arbain Side didampingi Arfiansyah selaku kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Bappeda Balikpapan memulai pemaparan dengan menyampaikan usulan pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Kemudian, jalan akses dan Jembatan Pulau Balang serta jalan poros Kawasan Industri Kariangau (KIK). Lalu, pembangunan jalan tol layang Mulawarman di Balikpapan Timur yang menghubungkan gerbang tol Manggar menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan Selatan.
Hingga pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional Sepaku-Semoi di PPU. Yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan SPAM Regional Tebasabo (Tenggarong-Balikpapan-Samarinda-Bontang) Kaltim. “Guna percepatan proyek, maka diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN),” kata Arfiansyah. Menjadi perhatian utama, pembangunan SPAM Sepaku-Semoi seluas 387 hektare di wilayah PPU.
SPAM tersebut berkapasitas 1.520 liter per detik. Adapun biaya investasinya diperkirakan Rp 998 miliar. “Kami mengusulkan untuk memanfaatkan sumber air baku dari Sepaku-Semoi sebagai PSN untuk mengatasi air baku Balikpapan dan PPU serta IKN dalam jangka menengah,” katanya. Sementara untuk jangka panjang, diusulkan, SPAM regional Tebasabo dengan sumber air baku utama dari Sungai Mahakam.
Walau belum ada studi khusus mengenai hal itu, telah disusun rencana tata ruang kawasan metropolitan Tebasabo 2018. Dengan membangun jaringan pipa distribusi melalui buffer jalan tol. “Untuk proyek ini, modalnya intake, IPA, dan pembangunan jaringan distribusi utama yang melewati buffer jalan tol(Balsam), sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan. Makanya kami usulkan biar pemerintah pusat yang melakukan kajiannya,” terang dia.
