SAMARINDA–Heri Susanto Gun alias Abun telah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasasi yang membelitnya. Kini, giliran Jafar Abdul Gaffar yang mencoba menempuh langkah hukum luar biasa itu di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
Jika Abun, dalam kasasi Mahkamah Agung (MA), dijatuhi vonis 6 tahun atas perkara pungutan liar (pungli) retribusi parkir di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran. Gaffar divonis MA selama 12 tahun atas dugaan pemerasan lewat penetapan tarif bongkar muat Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) di TPK Palaran sejak 2012. “PK diajukan Oktober lalu,” ucap Juru Bicara PN Samarinda Abdul Rahman Karim.
Dia menjelaskan, dasar utama PK ditempuh dua terpidana kasus mega-pungli garapan Tim Sapu Bersih Pungli Mabes Polri nyaris serupa soal jomplangnya putusan di PN Samarinda dan kasasi di MA. Ketika perkara masih bergulir di lembaga peradilan tingkat I akhir 2017, keduanya divonis bebas. Namun, kasasi yang ditempuh jaksa diamini MA sehingga putusan PN itu dibatalkan.
Untuk diketahui, selain Abun, ada Noor Asriansyah dalam perkara dugaan pungli retribusi parkir. Sementara itu, Gaffar menjadi pesakitan dari kasus dugaan pemerasan tarif bongkar muat bersama Dwi Hari Winarno. Untuk Gaffar selain vonis selama 12 tahun, ada denda Rp 2,5 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan.
Rahman mengaku jadwal sidang PK itu masih dibahas majelis hakim yang ditunjuk ketua PN Samarinda pada 29 Oktober 2019 untuk menangani sidang ini nantinya. Majelis hakim yang ditunjuk itu akan dipimpin Agus Rahardjo. “Sementara Burhanuddin dan Hendry Dunant Manahua sebagai anggota majelis,” tutupnya. (*/ryu/dns/k8)
