MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 21 November 2019 10:35
Giliran Pimpinan KPK Gugat UU KPK

Maju Atas nama Pribadi Yang Bekerja di KPK

Tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif memasukkan permohonan uji formil UU nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.

PROKAL.CO, JAKARTA– Upaya membatalkan hasil revisi UU KPK lewat jalur Mahkamah Konstitusi belum usai. Upaya itu tidak hanya datang dari masyarakat, namun juga dari internal KPK sendiri. Kemarin (20/11), tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif memasukkan permohonan uji formil UU nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.

Total ada 13 pemohon untuk uji formil itu. Dari pimpinan KPK hanya 3 yang terdaftar sebagai pemohon. Yakni Laode M Syarif, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo. Sementara Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan tidak ikut serta. Laode mengatakan nama keduanya memang tidak dimasukkan sebagai pemohon. "(Alex dan Basaria) tidak memasukkan nama, tapi mendukung," kata Laode.

Selain pimpinan KPK, pihak yang terdaftar sebagai pemohon diantaranya adalah mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan M. Jasin. Kemudian mantan pansel capim KPK Betti Alisjahbana. Ada pula tokoh lain seperti Ismid Hadad. "Dan bukan kami yang pengusungnya, jadi (pengusungnya) dari koalisi," imbuh akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut.

Agus memastikan bahwa dia dan para pemohon lain datang sebagai pribadi warga negara Indonesia. Tidak mewakili institusi KPK. mereka menguji konstitusionalitas UU KPK yang baru. ’’Walaupun kami masih berharap presiden mengeluarkan Perppu,’’ terangnya di MK kemarin.

Senada, Laode juga menjelaskan perihal status mereka dalam perkara tersebut. Mengingat ada kaitannya dengan kedudukan hukum pemohon. Menurut dia, selain warga negara, yang berurusan langsung dengan KPK adalah pegawainya. ’’Sebagai pegawai KPK, sebagai pribadi, kami mengajukan (permohonan),’’ terangnya.

Menurut dia, yang paling memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat UU KPK adalah pegawai KPK dan komisioner KPK. Sebab, mereka terkait langsung. Itulah mengapa ketiga pimpinan maju sebagai pemohon. Ada kerugian konstitusional di mana UU tersebut akan menghambat kerja KPK. Dalam hal ini pimpinan dan para pegawainya.

Mengenai substansi, Laode menyebut ada beberapa hal yang membuat UU KPK harus batal dari sisi formil. Misalnya, proses pembahasan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan konsultasi publik. ’’DIM (Daftar Isian Masalah)-nya saja tidak diperlihatkan kepada KPK sebagai stakeholder utama dari Undang-Undang KPK,’’ terangnya.

Bahkan, tiak ada naskah akademik dari UU tersebut. juga tidak masuk dalam prolegnas. Ada pula sejumlah pasal yang tidak sinkron satu sama lain. ’’Misalnya pasal 69 dan 70 itu bertentangan,’’ lanjutnya. Khususnya antara pasal 69D dan 70C.

Pasal 69D menyebut, sebelum ada dewan pengawas, tugas dan wewenang KPKdilaksanakan menggunakan UU lama. Namun, pasal 70C mengatur bahwa setelah UU revisi berlaku, semua tindakan lidik, sidik, dan penuntutan yang belum selesai harus dijalankan berdasarkan ketentuan UU revisi. ’’Itulah kalau kita membuat undang-undang secara terburu-buru dan sembunyi-sembunyi,’’ tutur Laode.

Kemudian, ada pembentukan dewan pengawas. Salah satu wewenangnya yang paling menonjol adalah memberi izin penyidik untuk melakukan tugasnya. Padahal, UU tidak menyebutkan bahwa pengawas memiliki wewenang pro justisia. Wewenang tersebut sebelumnya ada pada pimpinan KPK yang memang diberikan mandat sebagai penyidik dan penuntut.

Misalnya, ke depan penyidik bila akan memulai penyelidikan tertutup, harus melakukan gelar perkara bersama dewan pengawas. Padahal, barang yang akan digelar belum ada karena baru akan diselidiki. ’’Apa yang mau digelar,’’ tambahnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan pihaknya sementara hanya mengajukan gugatan uji formil terhadap UU KPK. Sementara untuk uji materil, pihaknya masih terus mengumpulkan beberapa bukti untuk memperkuat permohonan. "Jadi, kami resmi mengajukan judicial review untuk ranah formil, ya," tegasnya. Ada 39 orang yang menjadi lawyer para pemohon tersebut.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menuturkan, dia saat ini sedang melakukan sejumlah langkah terkait gugatan itu. Yang utama adalah mendekati para pemohon lain yang sama-sama mengujikan UU KPK untuk mencabut permohonannya. Sebelum Laode dkk, sudah ada enam gugatan yang masuk ke MK.

Dia mengapresiasi upaya para pemohon sebelumnya yang ikut memperjuangkan penolakan terhadap revisi UU KPK. Karena itu, dia berupaya memohon pengertian mereka untuk mencabut permohonan. ’’Untuk membuka ruang bagi pimpinan KPK dan tokoh-tokoh senior, mengajukan dan bertarung membuka problematika paling serius dalam pembentukan UU KPK,’’ ujarnya.

Feri menuturkan, uji konstitusionalitas di MK tidak ada korelasinya dengan Perppu yang dijanjikan presiden. Secara logika, bila permophonan mereka dikabulkan, maka tidak perlu lagi ada Perppu. Sebaliknya, bila ditolak, belum tentu presiden berani mengeluarkan perppu. ’’Karena ini sudah dinyatakan konstitusional atau tidak konstitusional,’’ lanjutnya.

Bila misalnya MK menolak permohonan, artinya UU KPK dinyatakan konstitusional. Maka tindakan presiden justru akan dipertanyakan bila sampai mengeluarkan Perppu. Sebab, Perppu akan membatalkan sesuatu yang dianggap konstitusional. Karena itu, menurut dia dalam hal Perppu presiden hanya sekadar mengulur waktu. (byu/tyo)


BACA JUGA

Rabu, 26 Februari 2020 10:24

Kerawanan Pilkada Didominasi Wilayah Timur

JAKARTA- Indonesia Timur nampaknya masih menjadi kawasan yang membutuhkan treatment…

Selasa, 25 Februari 2020 17:13

Cuma Sehari, Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Mobil Dinas Ketua KPU Samarinda

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satuan Reserse Kriminal Polres Samarinda…

Selasa, 25 Februari 2020 15:25

Mahathir Jadi Pelaksana Tugas sampai PM Baru Terpilih

KUALA LUMPUR– Politik Malaysia meledak dalam 24 jam terakhir. Perdana…

Selasa, 25 Februari 2020 15:22

Di Kawasan Ini Diperbolehkan Bangun Pabrik Semen, Bagaimana Nasib Wisatanya...??

SAMARINDA –Draf rencana peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau…

Selasa, 25 Februari 2020 15:19

Main Aman di Musda Golkar, Hindari Konflik Antarkader, Pemilik Suara “Dikondisikan”

SAMARINDA–Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim tinggal menghitung hari. Rencananya, ajang…

Selasa, 25 Februari 2020 15:14

Tol Balsam Gratis sampai Lebaran

BALIKPAPAN–Tampaknya Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) bakal dilintasi secara gratis hingga libur…

Selasa, 25 Februari 2020 13:18

Tanpa Corona Batu Bara Sudah Susah

Pada awal 2020, Tiongkok yang menjadi tujuan utama ekspor Kaltim…

Selasa, 25 Februari 2020 11:47

PPU Banjir, Apakah Lokasi IKN Rawan Banjir Juga..?

JAKARTA- Salah satu kawasan yang hendak dijadikan lokasi ibu kota negara…

Selasa, 25 Februari 2020 11:41

WOW..!! Pembangunan Tol dan Mal Menjadi Incaran Swasta di Ibu Kota Baru

JAKARTA- Ibu Kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi incaran…

Senin, 24 Februari 2020 17:27

Dicalonkan Ketua Golkar Kaltim, Isran Tersenyum dan Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

SAMARINDA - Isran Noor kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Kali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers