Keberadaan sejumlah jembatan di Kukar berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD). Legislatif pun mendorong pemkab jeli melihat peluang bisnis dengan keberadaan jembatan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kukar Ahmad Yani berharap, rencana Pemkab Kukar menggandeng Pelindo IV untuk memandu kapal tongkang saat melintas di bawah jembatan yang masuk kawasan Kukar perlu diseriusi.
Dia menyebut, jembatan yang dimiliki Kukar merupakan aset pemerintah daerah yang memiliki nilai lebih. Termasuk, kapal tongkang yang melintas di bawah jembatan milik Pemkab Kukar.
Dia mengapresiasi Bupati Kukar Edi Damansyah yang melibatkan Pelindo IV untuk melakukan eksekusi kerja sama tersebut. "Jadi intinya memang harus diseriusi. Karena semakin banyak jembatan, semakin banyak potensi pemasukan daerah," ujar politikus PDIP itu.
Meski melibatkan Pelindo IV, dia meminta keterlibatan perusda di Kukar direalisasikan. Kapal pemandu yang nantinya disediakan Pemkab Kukar, bakal menjadi potensi pemasukan bagi daerah. Bisnis ini, menurut dia, akan membuat jembatan semakin aman dari tabrakan ponton.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin mengatakan, kerja sama Pelindo IV dengan perusda akan berdampak positif dan patut diseriusi.
Dia membeberkan, salah satu bidang usaha yang berpotensi di tangan perusda di Kukar adalah bisnis angkutan batu bara. Mayoritas pemilik konsesi perusahaan tambang bukan warga Kaltim. Hal tersebut mungkin bisa dimaklumi lantaran terkait potensi investasi.
Namun, yang disayangkan adalah peluang pengusaha lokal dan pemerintah daerah dalam bergelut di bisnis pengangkutan juga terindikasi dimonopoli pengusaha luar Kaltim.
“Bisa saja nanti perusda bekerja sama dengan asosiasi pengusaha lokal yang memiliki bisnis pengangkutan batu bara tersebut. Secara teknisnya nanti bisa diatur dalam regulasi agar menguntungkan pemerintah juga,” tambahnya. (qi/dwi/k8)