Menggali potensi sumber Pendapat Asli daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Komisi II DPRD Kaltim berkunjung ke Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Jawa Timur (Jatim) ,pada Kamis (14/11/2019) lalu.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kaltim dipimpin oleh Ali Hamdi dan dihadiri sejumlah anggota komisi II yakni Akhmed Reza Fachlevi, Nidya Listiyono, dan Puji Hartadi. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kasubag Perencanaan dan Kelembagaan BUMD Herlina Rahmawati, Kasubag Perindustrian Marta Mukti Widodo, dan Kasubag Evaluasi BUMD Adi Wiyanto.
Disampaikan Ali Hamdi, pertemuan dengan pihak Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Jatim sebagai upaya mendorong BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Oleh karena itu, pemerintah dan DPRD harus bekerjasama dalam memberikan target-target yang jelas. Jangan sampai ada BUMD yang ibaratnya hidup segan mati tak mau. Yang terus menerus harus disuplai dari APBD, sementara tidak memberikan kontribusi terhadap daerah,” ujarnya.
Untuk itu, Ali Hamdi meminta kepada gubernur agar memberikan evaluasi kepada BUMD yang tidak dapat memberikan kontribusi kepada keuangan daerah. “Jadi, perusahaan yang tidak bisa dipertahankan, bagaimana sebaiknya agar ini tidak menjadi beban daerah,” harapnya.
Ia juga mengingatkan, agar pimpinan atau direktur dari BUMD, tidak merangkap jabatan dan haruslah orang-orang yang berkompeten. “Karena ini penentu maju dan berkembangnya BUMD kita,” sebut Politikus PKS ini.
Hal senada juga disampaikan Akhmed Rza Fachlevi, Anggota Komisi II DPRD Kaltim. Menurut dia, seharusnya BUMD yang dibentuk oleh pemerintah idealnya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Namun faktanya, masih ada BUMD yang tidak mampu memberikan PAD yang signifikan. Harusnya, BUMD yang hanya menjadi beban daerah, lebih baik dilebur atau dibubarkan,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Reza ini mendorong agar Kaltim memiliki Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengelolaan, pembinaan dan Pengawasan BUMD.
“Sebab permasalahan BUMD di Kaltim banyak sekali, contohnya terkait modal, jaringan dan koneksi bisnis, serta soal jajaran kepengurusan. Sehingga kedepan diharapkan BUMD di Kaltim bisa bekerja lebih aktif berinovasi dalam peningkatan PAD,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, Bank Jatim, salah satu BUMD milik Pemprov Jatim telah menghasilkan PAD yang cukup besar. Dengan penyertaan modal hanya Rp 1,9 triliun, kini telah memiliki aset hingga Rp 7,2 triliun. “Harapnya, BUMD Pemprov Kaltim bisa belajar dari Pemprov Jatim,” sebut Reza.
Politikus Gerindra ini dengan tegas meminta agar BUMD yang tidak sehat dan tidak efektif, solusinya adalah dimerger. “Lebih baik meningkatkan kualitas BUMD, daripada jumlah banyak namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” pungkasnya. (p)
