MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 17 November 2019 14:59
MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan
ILUSTRASI SELEKSI CPNS (Radar Banten/Jawa Pos Group)

PROKAL.CO, v class="content"> Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung memunculkan polemik. Itu terkait dengan adanya persyaratan khusus yang diterapkan Kejaksaan RI. Yakni, pelamar tidak boleh memiliki kelainan orientasi seksual.

Dikutip dari laman rekrutmen kejaksaan.go.id  pelamar tidak buta warna, baik parsial maupun total; tidak cacat fisik; dan tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender).

Persyaratan tambahan tersebut menuai kritik. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ricky Gunawan menilai, pemerintah memiliki kebencian sekaligus ketakutan luar biasa terhadap homoseksual. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencabut homoseksual dari daftar gangguan jiwa.

Demikian pula dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III Kementerian Kesehatan 1993, homoseksual sebagai gangguan jiwa telah dihapus. ”Persyaratan rekrutmen yang tidak menerima LGBT adalah persyaratan diskriminatif,” katanya.

Merekrut dan menempatkan seseorang ke dalam fungsi kerja tertentu, lanjut dia, berdasar kompetensi. ”Menolak seseorang diterima kerja hanya karena orientasi seksual atau identitas gendernya adalah wujud diskriminasi langsung,” tandasnya.

Padahal, dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tertulis, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Ditambah, pada pasal 38 ayat 1 sampai 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur soal hak-hak semua manusia atas pekerjaan.

Ada juga UU Nomor 11 Tahun 2005 terkait pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalamnya disebutkan bahwa negara mengakui hak untuk bekerja kepada setiap orang dan memperkenankan setiap orang untuk bebas memilih pekerjaan. Karena itu, kata Ricky, dengan persyaratan tersebut, tes CPNS telah melanggar konstitusi.

Menanggapi syarat khusus tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menuturkan, penyusunan persyaratan adalah kebijakan instansi masing-masing. Sebab, Peraturan Men PAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Pengadaan CPNS 2019 tidak mengatur syarat spesifik. ”Biasanya yang menjadi pertimbangan (instansi) berdasarkan jenis jabatan/jenis pekerjaannya,” kata Tjahjo saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.

Terkait persyaratan spesifik lainnya, dia meminta bisa menanyakan kepada panitia di instansi masing-masing. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti latar belakang pertimbangan syarat khusus tersebut.

Namun, Tjahjo mengatakan, terkait syarat-syarat yang dipandang tidak menguntungkan para penyandang disabilitas, rencananya dikeluarkan surat edaran menteri pada Senin (18/11) kepada instansi pemerintah untuk melihat atau meninjau kembali persyaratan yang telah dikeluarkan tersebut. Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono mengungkapkan, sempat ada pembahasan antar kementerian/lembaga di kantor Kementerian PAN-RB terkait syarat tersebut. Namun, dia mengaku tidak menghadiri rapat. ”Kesimpulannya belum update,” katanya. (han/c10/fal/jpc)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 06 Desember 2019 00:31

Tol Balikpapan-Samarinda Mau Digratiskan, Gubernur Bilang Belum Bisa Dipastikan

Jalan Tol Balsam Gratis Liburan Natal dan Tahun Baru Masih…

Jumat, 06 Desember 2019 00:21

Suaka Orang Utan Jompo 10 Km dari Calon Istana Negara

 Pusat Suaka Orangutan (PSO) Arsari di Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Kamis, 05 Desember 2019 23:13

Hakim Itu Dituntut 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

SAMARINDA–Air muka Kayat datar, kala mendengar jaksa penuntut umum (JPU)…

Kamis, 05 Desember 2019 11:32

Satu Tersangka Kembali Ditangkap

TENGGARONG-Dukungan kepada Pertamina, Polri dan TNI dalam mengungkap dalang di…

Kamis, 05 Desember 2019 11:31

Bawa Misi Dagang, Gubernur Jatim Berkunjung ke Gedung Biru Kaltim Post

Dalam lawatan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ke…

Kamis, 05 Desember 2019 11:31
Selama Libur Natal dan Tahun Baru, Difungsikan Penuh Maret 2020

Beroperasi Sebagian, Tol Balikpapan-Samarinda Bakal Digratiskan

Teka-teki pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akhirnya terjawab. Jalan bebas…

Kamis, 05 Desember 2019 00:29

Dirut Pupuk Kaltim Diperiksa Terkait Perjanjian Pengangkutan Amoniak

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT. Pupuk…

Rabu, 04 Desember 2019 12:00

KPK Periksa Dirut PT Pupuk Kaltim

JAKARTA- Kasus dugaan suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik…

Rabu, 04 Desember 2019 11:55

Stefano ’’Teco’’ Cugurra, Telepon Pembuka Jalan, dan Sejarah di Liga Indonesia

Kedekatan dengan pemain dan kepiawaian meramu taktik dengan ketahanan fisik…

Rabu, 04 Desember 2019 11:37

Illegal Tapping Terkuak, Hasil Produksi Meningkat

TENGGARONG–Pihak PT Pertamina Field Sangasanga mulai membeberkan hasil investigasi internal…

Ke Markas Polres Samarinda, Ini Arahan Kapolda Kaltim yang Baru

Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT ke Kabid Perbendaharaan BPKAD Kaltim

Ini Dia Trend Kecantikan 2020

Tingkatkan Ekosistem 4G LTE, Telkomsel Gratiskan Ganti Kartu dan Upgrade Simcard

Tol Balikpapan-Samarinda Mau Digratiskan, Gubernur Bilang Belum Bisa Dipastikan

Suaka Orang Utan Jompo 10 Km dari Calon Istana Negara

Perlu Duduk Bersama Bahas Pembebasan Lahan

Kasus Tambang di Lahan Sekolah, Ada Kesepakatan, Peraturan Terabaikan

Tak Diberi Uang Bensin, Suami Tega Pukul Istri

Warga Perkarakan Penggunaan Lahan Sembarangan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.