MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Minggu, 17 November 2019 14:27
Revisi RTRW Diusulkan di Prolegda 2020
Pembenahan kawasan kumuh di Sungai Karang Mumus (SKM) jadi atensi yang perlu dikawal agar kesan kumuh menjauh dari Kota Tepian.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Pembenahan kawasan kumuh di Sungai Karang Mumus (SKM) jadi atensi yang perlu dikawal agar kesan kumuh menjauh dari Kota Tepian. Menuangkannya dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar pembangunan tidak menyentuh batas minimal sempadan SKM tengah ditempuh dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW Samarinda 2014–2034.

Hero Mardanus, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Samarinda, mengaku kondisi pembangunan Samarinda sudah mengalami perubahan signifikan dari perda yang ada. “Perubahannya lebih 40 persen dan tersebar se-Samarinda,” tuturnya.

Dengan begitu, revisi RTRW jadi opsi agar koridor penataan ruang tak melenceng. Semisal perubahan sempadan SKM yang disulih rupa jadi ruang terbuka publik atau pengembalian fungsi alamnya.

Uji publik revisi perda sendiri, terang dia, sudah dua kali digelar untuk mengakomodasi pendapat warga untuk arah pembangunan kota 20 tahun ke depan. “Masih perlu masukan lagi. Tapi, kami dibatasi pada 22 November nanti terakhir untuk dikoordinasikan ke Kementerian ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional),” ulasnya.

Selain itu, DPUPR sudah mengusulkan revisi ini masuk Program Legislasi Daerah 2020.

Lebih lanjut diterangkan koordinator revisi RTRW Mudzakkiro Yaomi. Menurut dia, perubahan signifikan wajah pembangunan terlihat jelas selepas Pemkot Samarinda mengajukan peninjauan kembali (PK) pada 2018. Jadi, ada perbedaan lebih 40 persen penataan kota dari RTRW yang ada.

Karena itu, sambung dia, timnya menyusun agar pembagian ruang hidup bisa lebih ideal. Baik kawasan budi daya atau kawasan lindung. “Untuk kawasan lindung yang tak boleh diganggu, KRUS (Kebun Raya Unmul Samarinda) dan Utara Samarinda yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara,” tuturnya.

Tapi, untuk ruang terbuka hijau minimal harus 30 persen dari luasan Samarinda. Geliat pembangunan yang signifikan berubah dari Perda RTRW sebelumnya berada di Palaran. Karena itu, tim revisi akan berkoordinasi dengan penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Palaran.

Untuk SKM, memang perlu memiliki payung hukum yang lebih relevan agar pembangunan tidak sporadis. “Karena masih ada waktu sampai 22 November ini. Kami maksimalkan untuk koordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) dan mengumpulkan sebanyak mungkin masukan warga,” singkatnya. (*/ryu/dns/k8)

 

 

 


BACA JUGA

Jumat, 06 Desember 2019 14:27

Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT ke Kabid Perbendaharaan BPKAD Kaltim

SAMARINDA - PT TASPEN (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan THT…

Kamis, 05 Desember 2019 23:22

Perlu Duduk Bersama Bahas Pembebasan Lahan

SAMARINDA–Pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Mahkota II masih abu-abu. Dinas…

Kamis, 05 Desember 2019 23:19

Kasus Tambang di Lahan Sekolah, Ada Kesepakatan, Peraturan Terabaikan

Aktivitas pertambangan yang menghebohkan warga di Jalan Pusaka, Kelurahan Lok…

Kamis, 05 Desember 2019 23:17

Tak Diberi Uang Bensin, Suami Tega Pukul Istri

SAMARINDA–Lantaran tidak diberi uang Rp 100 ribu, Arisal (45) tega…

Kamis, 05 Desember 2019 23:15

Warga Perkarakan Penggunaan Lahan Sembarangan

Buhaera kaget mendengar sebagian tanahnya berubah jadi kubangan besar yang…

Kamis, 05 Desember 2019 21:46

ABK Tug Boat Danny 20 Tenggelam saat Perbaiki Baling-Baling, Begini Tim SAR Mencari Jasad Korban

SAMARINDA - Seorang Anak Buah Kapal (ABK) Rudiansyah (19) tenggelam…

Kamis, 05 Desember 2019 10:40

Minta Petani Kaltim Tangkap Peluang Ekspor Pisang ke Malaysia

SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Safuad berharap dengan…

Kamis, 05 Desember 2019 10:37

Penyelesaian Masalah Ini, DPRD Bontang Minta Bantuan ke DPRD Kaltim

SAMARINDA - Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Bontang menyambangi Kantor DPRD…

Kamis, 05 Desember 2019 10:35

Jangan Tumpuk Realisasi Anggaran di Akhir Tahun

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf berharap seluruh Organisasi…

Kamis, 05 Desember 2019 10:33

Minta Agar Website Disnakertrans Update dan Reward dari BPJS

SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh menginginkan agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.