BALIKPAPAN–Usulan istana negara juga dibangun di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mencuat. Itu karena pusat pemerintahan ibu kota negara (IKN) yang baru difokuskan di Penajam Paser Utara (PPU). Padahal, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa IKN baru nanti di sebagian wilayah PPU dan sebagian wilayah Kukar.
Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Masjaya berpendapat, posisi istana negara bisa menghidupkan aksesibilitas di kawasan penyangga IKN. “Kayak model DKI Jakarta sekarang. Istana negara ada di Jakarta dan Bogor. Kalau sudah ada dua tempat tinggal kepala negara itu akan dibangun aksesnya yang mudah,” kata dia kemarin.
Saat ini, istana kepresidenan di DKI Jakarta terdiri dari dua bangunan utama. Yang disebut Istana Negara dan Istana Merdeka. Mereka merupakan dua bangunan utama yang luasnya 6,8 hektare. Letaknya di antara Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Dikelilingi sejumlah bangunan yang sering digunakan kegiatan kenegaraan.
Posisi Istana Merdeka menghadap ke Taman Monumen Nasional di Jalan Medan Merdeka Utara, dan Istana Negara yang menghadap ke Sungai Ciliwung di Jalan Veteran. Sementara itu, Istana Bogor pada era Presiden Joko Widodo dijadikan istana kepresidenan utama. Sebagai tempat istirahat, sekaligus tempat menyambut tamu negara. Lokasinya bersebelahan dengan Kebun Raya Bogor.
Masjaya melanjutkan, dirinya tidak spesifik menyebut lokasi di Kukar yang cocok untuk dibangunkan istana negara. Dia hanya mengusulkan agar tempat tinggal presiden itu bisa dibangun di wilayah Kukar. Karena pusat pemerintahan IKN baru nanti sudah diumumkan di PPU. Tepatnya di Kecamatan Sepaku, walau secara resmi belum ditetapkan desa atau kelurahannya.
“Saya secara plotting lokasi tidak bisa memberikan komentar. Karena bukan ranah kami. Yang pasti, kita bersyukur di Kaltim, kearifan lokal itu harus diakomodasi. Dan bagaimana Kaltim, PPU, Kukar, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya bisa mendapat manfaat,” harap dia.
Ketua Komisi II DPRD Kukar Andi Faisal merespons pernyataan Masjaya. Dia memberikan masukan, istana negara bisa di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu. Alasannya berkaitan dengan pusat kerajaan tertua di Kaltim. Sekira 30 km ke Kerajaan Kutai di Tenggarong. Juga tak jauh ke Kerajaan Sendawar (Dayak) di Kutai Barat (Kubar). Pun demikian ke Kerajaan Paser yang ada di Paser, saat aksesnya dibangun.
“Jadi akan ada kehidupan baru. Bukan posisi IKN saja, tapi ada istana negara. Seperti DKI Jakarta dengan Bogor, ada sentral pembagian keramaian,” ucap dia.
Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti masih enggan berspekulasi mengenai lokasi istana negara. Apakah di PPU atau Kukar. Pasalnya, saat ini Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN masih berlangsung.
“Kalau istana (negara), terus terang masih ada beberapa alternatif. Saya enggak bisa (menyampaikan). Karena kami harus melakukan desain,” kata dia.
Perempuan berkacamata itu menerangkan, lokasi pembangunan istana negara sudah ada kriteria yang ditetapkan. Salah satunya, menjadi tempat kebanggaan yang membuat orang berada di sana merasa nyaman. Selain itu, lokasi istana negara juga harus aman. Karena menjadi tempat tinggal pemimpin tertinggi di Indonesia.
Namun, menurut Diana, diperlukan diskusi lebih lanjut mengenai penentuan lokasi istana negara pada IKN baru nanti. “Faktor-faktor itu yang menjadi pertimbangan,” jelas dia.
Dalam beberapa kesempatan yang lalu, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, istana negara pada IKN baru akan ditempatkan di PPU. Pria yang kini menjabat menteri Riset dan Teknologi sekaligus kepala Badan Riset Inovasi Nasional mengatakan, istana negara menjadi bangunan yang pertama dibangun pada IKN baru. Dengan konstruksi awal yang direncanakan dimulai 2020.
“Yang pertama kali dibangun ya pasti istana (negara), kemudian tempat ibadah, masjid. Kemudian yang tidak kalah penting kantor pemerintahan, kementerian dan parlemen, DPR, dan perumahan penunjang," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto sempat mengatakan, Markas Besar (Mabes) TNI akan dipindah ke wilayah Kukar. “Rencananya kita 117 km dari wilayah ibu kota nantinya," kata Joni dalam rapat kerja bersama Pansus Pemindahan Ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 26 September lalu. (kip/dwi/k8)
