MANAGED BY:
MINGGU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 16 November 2019 23:00
Kasus Penyulingan Minyak Ilegal, Internal Pertamina Ada "Bermain"..??

Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Internal

Puluhan tandon di lokasi penyulingan minyak mentah di kelurahan Bantuas, Palaran, Samarinda.

PROKAL.CO, Indikasi keterlibatan orang dalam sedang diusut di internal Pertamina dan kepolisian. Pengawasan Pertamina disebut lemah.

 

KASUS illegal tapping yang beredar di enam lokasi terus menjadi sorotan. Menyebar di Kota Tepian, anggota Satreskrim Polresta Samarinda dibuat kewalahan.

Kasat Reskrim Polresta Samarinda AKP Damus Asa mengungkapkan, jajarannya tak ikut bergabung dalam pengungkapan awal di kawasan Sambutan. Tepatnya lokasi penangkapan Ardiansyah. Dan dua titik lain di Pelita 7 dan Jalan Veteran.

“Saya tunggu saat sore Jumat pekan lalu dan bingung ada yang diamankan dari lokasi, si tersangka (Ardiansyah) itu,” ujar perwira balok tiga tersebut.

Belum banyak saksi yang diperiksa polisi. “Tim yang turun pertama kali, termasuk anggota saya,” sambung Damus.

Tak hanya pemeriksaan keluar, di internal kepolisian, eks kasat Reskrim Polres Kukar itu juga turut menelusuri. “Saya fair, bakal serius menangani kasus ini (illegal tapping),” ungkap Damus.

Dia mengaku tidak banyak tahu aktivitas terselubung itu. Pihaknya juga sedang mencari indikasi keterlibatan anggota kepolisian. Namun, disebutnya belum ada informasi yang mengarah ke sana.

Perihal suplai minyak mentah, lanjut Damus, belum bisa dipastikan benar atau tidak datang dari Sangasanga, Kukar. Pasalnya, polisi belum mengantongi kejelasan sumber minyak mentah yang diolah di enam lokasi tersebut. Ardiansyah yang digadang-gadang bisa membuka jalan terkait mafia minyak ilegal, nyatanya justru “pasang badan”.

Kemarin (15/11), Damus turun tangan. Dia mendatangi lokasi penyulingan minyak di kawasan Sambutan. Saat ditanyakan perkembangan kasus, Damus hanya menyebut masih didalami, dan tidak berbeda dengan penjelasan sebelumnya.

Barang bukti yang ditemukan, lanjut Damus, diperiksa kembali. "Jadi pantauan, cuma mengecek barang bukti, apakah tetap atau berkurang," jelasnya.

Saat ditanya adanya indikasi pihak perusahaan legal yang ikut bermain, Damus menjawab hati-hati. Dia tidak berani menduga. "Saya tidak berani bicara asal-asalan, ketika ada bukti-bukti di lapangan, kami akan panggil yang bersangkutan," tegasnya.

Di lokasi, kepolisian juga sempat memastikan barang bukti tidak rusak dengan mempraktikkan ulang. Polisi juga berencana menggelar perkara tersebut. “Ada arah ke sana (tersangka baru), tapi dikumpulkan dulu alat buktinya,” tegas dia.

Sebelumnya, Government and Public Relations Analyst Pertamina EP Asset 5 Njo Fransiscus menyebut, belum bisa memastikan keterlibatan orang dalam. Namun, Pertamina juga memeriksa internal perusahaan.

“Belum bisa dipastikan, kami memang ada penyelidikan, tapi sejauh ini terkait illegal tapping,” ungkapnya. Njo membenarkan satu-satu perkara crude oil berawal dari peristiwa kebakaran di Sangasanga, Kukar. “Itu yang masih kami telusuri,” ungkapnya.

Beberapa tempat penyulingan di Kota Tepian, pihaknya memang sudah mendapat laporan terkait temuan tersebut. Beberapa titik yang diungkap petugas gabungan, ternyata sudah beroperasi cukup lama. “Tak terlalu berpengaruh ke produksi, memang mengalami penurunan tapi tidak signifikan,” sambungnya.

SISTEM PENGAWASAN LEMAH

Kasus pencurian minyak mentah di Kukar dan Samarinda menjadi atensi wakil rakyat asal Kaltim di Senayan. Minimnya pengawasan pada jalur pipa distribusi minyak mentah milik Pertamina diduga jadi penyebab utamanya. Apalagi kasus serupa juga pernah terjadi di Lawelawe, Penajam Paser Utara (PPU), 14 tahun silam.

Sekadar mengingatkan, kasus pencurian sejenis terjadi pada penampungan minyak mentah terapung atau single buoy mooring di Lawelawe, 2005 lalu. Sekitar 12.500 ton minyak mentah dibawa pencuri ke luar negeri. Apalagi alat pencatat lalu lintas minyak atau real time chart (RTC) di terminal penampungan Lawelawe maupun di Balikpapan tak berfungsi sejak 2004.

Akibatnya, tidak ada catatan pasti minyak mentah yang diproduksi dan dikirim ke terminal Balikpapan dan Lawelawe. Pelakunya sebagian adalah pegawai dan karyawan kontrak Pertamina. Dengan kerugian negara yang terhitung sekitar Rp 18,5 miliar.

“Kasus seperti ini bukan hal yang baru terjadi. Pasti dilakukan secara sistematis. Mulai dari pencuri, penampung, dan pembeli. Seperti di Lawelawe. Dan melibatkan semua oknum terkait,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud saat dihubungi Kaltim Post, Kamis (14/11).

Tak hanya itu, politikus Partai Golkar itu sangat menyayangkan Pertamina tidak memiliki sistem peringatan dini atau early warning sistem. Apabila ada kebocoran pipa distribusi minyak mentah. Sehingga dapat mencegah oknum yang ingin merusak pipa untuk mengambil minyak mentah pada pipa distribusi tersebut. Apalagi pencurian minyak mentah itu diduga sudah terjadi sejak 2016.

“Pertamina seharusnya mengawasi secara ketat terhadap seluruh jaringan pipa distribusi minyaknya. Paling tidak memiliki sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi pencurian minyak mentah melalui pipa distribusi mereka,” sindir pengusaha perminyakan itu.

Karena kasus pencurian minyak mentah tersebut, Rudy pun menentang rencana Pertamina membangun jaringan pipa distribusi BBM dari Kilang Minyak di Balikpapan menuju Samarinda. Melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Karena selama ini, distribusi BBM milik Pertamina diangkut melalui kendaraan. “Pipa yang ada saat ini saja terjadi pencurian. Apalagi dipasang di jalan tol nanti,” tentang Rudy.

Anggota DPR RI asal Kaltim itu pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pencurian minyak mentah tersebut. Sebab, menurut dia, persoalan pencurian dan pembocoran pipa minyak tersebut tidak hanya pada urusan kerugian negara. Tetapi menyangkut keamanan dan keselamatan warga sekitar yang dilintasi jalur pipa distribusi.

“Ini bukan persoalan uang saja. Tetapi ada bahaya yang besar. Terkait keselamatan warga yang berdekatan langsung dengan jaringan pipa,” tegas dia.

Dalam waktu dekat, pihaknya melalui Komisi VI DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup akan melakukan kunjung ke lokasi pencurian minyak mentah tersebut. Karena saat ini masih fokus menuntaskan rapat internal komisi. Sehingga belum bisa melakukan kunjungan kemitraan.

“Setelah itu, kami akan lakukan kunjungan ke sana (Samarinda dan Kukar). Karena masalah seperti juga menjadi perhatian kami di Komisi VII,” tandas dia.

Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Awang Faroek Ishak, menambahkan bahwa pelaku pencurian minyak mentah tersebut harus ditindak tegas. Polda Kaltim juga harus turut melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Menurut saya, kejadian itu adalah kejadian yang melawan hukum dan perlu ditindak sesuai cara peraturan perundang-undangan,” singkat dia, kemarin.

Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Ismail Thomas, merasa prihatin dengan pencurian yang merugikan negara tersebut. Karena Kaltim merupakan penghasil migas untuk devisa negara.

“Perlu koordinasi mulai dari polsek, polres, kemudian polda sampai Mabes Polri. Untuk segera menginvestigasi kejadian seperti ini,” tegas dia.

Mantan bupati Kubar periode 2006–2016 itu optimistis kasus pencurian minyak mentah dapat dituntaskan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Terutama membongkar jaringan pencurian minyak mentah yang diduga telah dilakukan dalam kurun tiga tahun itu. Apalagi kapolri baru yang merupakan lulusan Akpol 1988 tersebut berpengalaman dalam bidang reserse.

“Ini kesempatan kapolri yang baru menindak hal yang begini. Cukup sudah kita dirugikan sistem yang terorganisasi, seperti Petral. Apalagi yang seperti ini. Yang jelas ilegal,” harap Ismail.

Anggota Fraksi PDIP tersebut menjanjikan dalam waktu dekat melakukan investigasi. Menurut pria kelahiran Kutai Barat, 31 Januari 1955, itu DPR RI memiliki tugas melakukan pengawasan. Apalagi Pertamina merupakan mitra Komisi VII DPR RI. “Kami akan melakukan investigasi juga terhadap kasus itu,” janji pria berkacamata itu. (kip/*/dad/dra/dwi/k8)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 15 Desember 2019 10:00

Pemerintah Kaji Bus Amfibi Jadi Moda Transportasi di Calon Ibu Kota Negara

Melihat karakter geografis calon ibu kota negara, Kalimantan Timur, banyak…

Minggu, 15 Desember 2019 09:52

IKN Perlu Daya Listrik Empat Kali Lipat Jakarta

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim berdampak domino. Salah…

Minggu, 15 Desember 2019 09:47

Presiden ke Kaltim Lagi, Resmikan Tol Balsam lalu Tinjau Lahan IKN

SAMARINDA-Jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan diresmikan pekan depan. Tepatnya, Selasa…

Minggu, 15 Desember 2019 09:44

BPK Temukan Pajak Daerah Tak Maksimal

SAMARINDA–Di tengah kesulitan keuangan yang melanda beberapa daerah di Kaltim,…

Minggu, 15 Desember 2019 09:42

Mesti Ada Pengganti UN yang Berstandar

SAMARINDA–Rencana penghapusan ujian nasional (UN) direspons Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Jumat, 13 Desember 2019 13:19

Nego Proyek KFX – IFX Berlanjut, Prabowo Ingin Pastikan Indonesia Tidak Rugi

JAKARTA– Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Jeong Kyeong Doo berjumpa…

Jumat, 13 Desember 2019 11:35

Tahanan Kabur di PN, Ternyata Kasus Kedua dalam Tiga Tahun Terakhir

SAMARINDA–Kaburnya Syamsul Fajri (Ancu), terdakwa narkotika, saat hendak disidang di…

Jumat, 13 Desember 2019 11:34

Jaringan Listrik di IKN, Di Bawah Tanah

SELAIN infrastruktur jalan, kelistrikan di pusat pemerintahan IKN baru di…

Jumat, 13 Desember 2019 11:33

Pembangunan Jalan IKN Dimulai Duluan

BALIKPAPAN–Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 13 Desember 2019 11:23

Jadi Pro dan Kontra, Mendikbud Kukuh, Tetap Hapus UN

JAKARTA– Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.