MANAGED BY:
MINGGU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 15 November 2019 13:15
Kepercayaan Publik ke KPK Menurun, Presiden Harus Turun Tangan
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA - Tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berdatangan pasca berlakunya undang-undang (UU) baru hasil revisi. Selain kegiatan penindakan yang terseok, KPK juga dirundung persoalan menurunnya tingkat kepercayaan publik hasil kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Yakni dari 89 persen (pra pilpres) menjadi 85,7 persen (pasca pilpres). 

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan hasil survei itu menjadi preseden buruk bagi presiden. Sebab, KPK yang menjadi lembaga negara paling dipercaya publik kini mengalami degradasi kepercayaan. "Revisi (UU KPK) ini kan dianggap masyarakat sebagai bentuk pelemahan, sehingga publik susah untuk percaya kerja KPK nanti akan lebih baik," ujarnya, kemarin (14/11).

Hasil survei LSI Denny JA menyatakan mereka yang percaya bahwa KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89 persen pra pilpres. Namun pasca pilpres mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85,7 %. Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5 % pra pilpres menjadi 8,2 % pasca pilpres.

Boyamin mengatakan presiden harus menjawab degradasi kepercayaan itu dengan sikap tegas mendukung KPK. Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK. Sebab, kalau tidak segera mengeluarkan perppu, kepercayaan itu akan terus menurun. "Bayangkan kalau publik tidak lagi percaya dengan KPK, presiden juga akan kehilangan kepercayaan," ujarnya. 

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap menyambut baik hasil survei LSI itu. Menurutnya, survei itu menunjukkan bahwa publik masih tetap percaya dengan KPK di tengah gempuran isu revisi UU dan tudingan-tudingan tanpa bukti yang menjauhkan KPK dari masyarakat. "Kami berterimakasih kepada masyarakat yang masih percaya KPK," kata Yudi.

Yudi menilai survei yang menunjukkan adanya degradasi kepercayaan memperkuat pendapat bahwa publik percaya pelemahan KPK itu nyata. Menurutnya, poin-poin pelemahan benar-benar menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi. "Mereka (publik) juga tak ingin koruptor dengan bebasnya mengorupsi uang rakyat," ungkapnya. 

Untuk diketahui revisi UU KPK memberikan kewenangan yang luas bagi dewan pengawas (dewas). Rencananya dewas akan mulai bekerja bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru 21 Desember mendatang. Dengan demikian presiden sejatinya masih punya waktu menyelamatkan KPK dengan mengeluarkan perppu. "Kami percaya presiden akan mengeluarkan perppu," imbuhnya. (tyo) 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 15 Desember 2019 09:52

IKN Perlu Daya Listrik Empat Kali Lipat Jakarta

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim berdampak domino. Salah…

Minggu, 15 Desember 2019 09:47

Presiden ke Kaltim Lagi, Resmikan Tol Balsam lalu Tinjau Lahan IKN

SAMARINDA-Jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan diresmikan pekan depan. Tepatnya, Selasa…

Minggu, 15 Desember 2019 09:44

BPK Temukan Pajak Daerah Tak Maksimal

SAMARINDA–Di tengah kesulitan keuangan yang melanda beberapa daerah di Kaltim,…

Minggu, 15 Desember 2019 09:42

Mesti Ada Pengganti UN yang Berstandar

SAMARINDA–Rencana penghapusan ujian nasional (UN) direspons Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Jumat, 13 Desember 2019 13:19

Nego Proyek KFX – IFX Berlanjut, Prabowo Ingin Pastikan Indonesia Tidak Rugi

JAKARTA– Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Jeong Kyeong Doo berjumpa…

Jumat, 13 Desember 2019 11:35

Tahanan Kabur di PN, Ternyata Kasus Kedua dalam Tiga Tahun Terakhir

SAMARINDA–Kaburnya Syamsul Fajri (Ancu), terdakwa narkotika, saat hendak disidang di…

Jumat, 13 Desember 2019 11:34

Jaringan Listrik di IKN, Di Bawah Tanah

SELAIN infrastruktur jalan, kelistrikan di pusat pemerintahan IKN baru di…

Jumat, 13 Desember 2019 11:33

Pembangunan Jalan IKN Dimulai Duluan

BALIKPAPAN–Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 13 Desember 2019 11:23

Jadi Pro dan Kontra, Mendikbud Kukuh, Tetap Hapus UN

JAKARTA– Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan…

Kamis, 12 Desember 2019 13:50

KOK BISA..?? Terdakwa Narkotika Kabur di Pengadilan

SAMARINDA–Sidang yang bertumpuk dan pengunjung yang padat di Ruang Soebekti,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.