SANGATTA–Kutim masih optimistis mengejar program universal health coverage (UHC), yang targetnya belum maksimal. Melalui Dinas Kesehatan, kabupaten ini berupaya mengejar target 95 persen dari total penduduk yang ada.
UHC merupakan program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapat pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hingga awal November ini, Kutim baru menembus 79,69 persen, atau setara dengan 335.990 jiwa. Sekitar 85.626 jiwa belum masuk jaminan kesehatan nasional (JKN).
Kepala Dinas kesehatan (Diskes) Kutim Bahrani Hasanal menuturkan, terus berupaya mencapai target. Meski tersisa dua bulan lagi. Ditargetkan sudah tembus pada hari terakhir tahun ini. Dia menjabarkan, UHC di wilayah BPJS Kesehatan Sangatta, meliputi 18 kecamatan, dan belum sesuai target. Hal itu disebabkan tingkat peserta JKN-KIS di baru mencapai 78 persen.
"Tidak hanya di Kutim, di beberapa daerah Indonesia juga begitu. Setiap kabupaten harus mencapai 95 persen, artinya kurang 21 persen. Diupayakan bagaimanapun caranya," jelas dia.
Diungkapkan Bahrani, penerima bantuan iuran (PBI) merupakan syarat keikutsertaan masyarakat miskin yang ditanggung pemerintah, dan dialokasikan dari tiga sumber, yakni APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten. Untuk APBD Kutim, dialokasikan Rp 5,1 miliar. Beberapa faktor menjadi penyebab belum tercapai target. "Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Kedua, banyak aparat desa yang belum di-backup BPJS. Ketiga, masih ada masyarakat miskin belum masuk pendataan Dissos, terakhir data tumpang tindih pegawai TK2D, sehingga ribuan nama yang dicatat tidak diterima," ujar dia.
Pihaknya masih mencari orang untuk diakomodasi dalam program PBI. Namun, hal tersebut tidak bisa memasukkan data ribuan TK2D yang belum tercatat. Berdasarkan aturan yang ada, tenaga kontrak tergolong pekerja penerima upah (PPU). Sehingga, dalam kepesertaan memiliki tanggungan sekira 1–2 persen kepada yang bersangkutan.
"Kami kerja keras dan melibatkan semua pihak. Jadi bukan hanya BPJS dan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor, tetapi OPD lain yang berkaitan," tegasnya.
Berdasarkan data yang diterbitkan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda per November ini, untuk mencapai target, Pemkab Kutim harus giat melakukan upaya dalam meningkatkan peserta.
"Dana tersebut telah tersedia, hanya masyarakat yang akan ditanggung yang tidak ada, masih kurang," tandasnya.
Bahrani sangat memanfaatkan data peserta melalui nomor induk kependudukan (NIK). Dengan berkoordinasi ke Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Pihak-pihak terkait terjun ke kecamatan untuk mendata. Tapi masih kekurangan data, jadi terus kami diupayakan," tutupnya. (*/la/dra2/k8)
