JAKARTA– Tak ada syarat khusus untuk menerima kartu prakerja. Hanya warga negara Indonesia (WNI), usia di atas 18 tahun, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Artinya, mereka yang kaya raya pun bisa menikmati program ini.
Padahal, mereka sejatinya sangat mampu untuk membiayai diri untuk mengupgrade kemampuannya sendiri. Ditanya soal hal tersebut Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono tak memberi banyak penjelasan. ”Ya, itu saja persyaratannya,” katanya, (13/11).
Demikian pula ketika disinggung soal detil pelaksanaannya nanti. Bambang hanya mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagai acuan pelaksanaan kartu prakerja ini nanti. Saat ini, draf perpres pun sudah rampung dikerjakan. Tinggal menunggu paraf. ”Jadi nggak lama lagi akan dikeluarkan,” ujarnya singkat.
Yang pasti, kata dia, pelatihan akan diadakan sepanjang tahun. Tak ada tahapan-tahapan khusus. Pelatihan bakal melibat semua lembaga pelatihan, baik milik pemerintah (BLK atau training center kementerian lain), swasta (LPKS), maupun training center milik industry.
Persyaratan yang begitu longgar terhadap calon penerima kartu prakerja ini mendapat kritikan tajam oleh Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal. Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai malah salah sasaran.
”Harus ada rambu. Syarat mendapat bantuan ini apa? Segi kualitasnya atau di sisi lain mereka kurang mampu gitu,” ungkapnya. Sebab, lanjut dia, kalau diberikan pada mereka yang sudah mampu tentu akan tidak pas. Karena sejatinya tanpa kartu prakerja ini mereka sudah bisa membiayai training dan lainnya.
Pemerintah juga harus memastikan program ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Benar-benar ingin bekerja. Bukan hanya asal ingin ikut pelatihan, padahal mungkin tak terlalu butuh bekerja.
”Jangan longgar. Kalau longgar ujung-ujungnya penyerapan saja, yang penting diakhir tahun anggaran terserap. Jadi akhirnya siapa saja bisa masuk, tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Program kartu prakerja tidak lepas dengan kesiapan sumber daya manusia yang dicetak melalui dunia pendidikan. Khususnya pendidikan vokasi atau keterampilan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan salah atau tema bahasan pertemuan Kadin dengan Wapres Ma'ruf Amin peran swasta atau industri dalam pendidikan vokasi.
"Kita bicarakan bagaimana swasta sudah berperan aktif. Tapi bagaimana ini ditingkatkan lagi dalam skala yang lebih besar lagi," katanya.
Dia lantas menyinggung soal kebijakan insentif pajak 200 persen untuk perusahaan yang memberikan advokasi dan training education. Dia menegaskan program insentif tersebut memang menarik untuk kalangan industri. Namun ternyata sampai sekarang peraturan menteri keuangan (PMK) insentif pajak tersebut belum keluar.
"Sudah enam bulan ini. Jadi kita sampaikan juga bahwa perlu peraturan menteri keuangan," kata dia. Rosan menjelaskan ke depan bakal diagendakan pertemuan reguler dengan Wapres. Sehingga pemerintah bersama kalangan industri bisa mengatasi dinamika yang ada. Menurutnya ke depan dunia usaha harus bisa menyikapi situasi ekonomi secara cermat.
Secara umum Rosan mendukung penguatan SDM yang menjadi program utama pemerintah saat ini. Untuk mewujudkan program tersebut, harus menitikberatkan pada bidang pendidikan dan kesehatan. "Tentunya kesehatan dan pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan sumber daya manusia kita," jelasnya.
Praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengatakan sejumlah potensi kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Yakni para peserta program ini setelah ikut pelatihan, tetap jadi penganggur atau berhasil masuk lapangan kerja. "Program ini harus dikawal betul. Jangan sampai jadi program buang-buang uang lagi," katanya tadi malam.
Indra menceritakan dalam setahun ada 1,5 juta lulusan SMK. Kemudian ada 1,1 juta lulusan perguruan tinggi. Sementara itu menurut laporan bang dunia, lapangan kerja yang tersedia di negara ini sekitar 1,8 juta setiap tahunnya. Artinya ada potensi surplus penganggur sebanyak 800 ribu orang setiap tahun.
