MANAGED BY:
JUMAT
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 14 November 2019 10:43
Dapat Novum Baru, KPU Tetap Larang Eks Koruptor, Ini Tanggapan Parpol..

Parpol Ramai-Ramai Menolak

Jajaran KPU Pusat. Meski mendapat penolakan bertubi-tubi dari parlemen, KPU bersikukuh tetap mencantumkan larangan eks terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Larangan tersebut tetap diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

PROKAL.CO, JAKARTA – Meski mendapat penolakan bertubi-tubi dari parlemen, KPU bersikukuh tetap mencantumkan larangan eks terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Larangan tersebut tetap diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan pihaknya menemukan novum baru yang bisa menguatkan aturan tersebut. Pihaknya tidak khawatir dengan banyaknya penolakan dari DPR. ’’Saya kita bukan penolakan ya. Komisi II hanya meminta untuk diselaraskan dengan undang-undang (UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, Red),” kata Arief Budiman di Jakarta, kemarin (13/11).

Hingga kini KPU tetap komitmen memasukkan larangan eks napi korupsi dalam PKPU. Menurut Arief, pihaknya menemukan fakta-fakta baru yang bisa memperkuat argumen KPU tersebut. Fakta baru, papar dia, terkait sejumlah calon kepala daerah yang bertarung di pilkada kemudian terpilih dan memang. Namun yang bersangkutan ditahan KPK karena kasus korupsi.

Fakta tersebut jelas merugikan masyarakat sebagai pemilih. Masyarakat memilih calon A, tapi ternyata yang menjalankan roda pemerintahan adalah orang lain. ’’Ini kan merugikan publik sebagai pemilih,” papar Arief Budiman.

Salah satunya mengacu pada pemilihan bupati (Pilbup) Tulungagung. Dalam kontestasi Pilkada 2018, Syahri Mulyo terpilih sebagai bupati Tulungagung untuk periode kedua. Namun kini dia gagal menjabat karena divonis 10 tahun penjara.

Ada juga kasus pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku Utara. Dalam pilkada 2018, mantan Bupati Sula, Ahmad Hidayat Mus memenangi Pilgub Maluku Utara. Namun yang bersangkutan gagal dilantik karena ditahan KPK.  

Ada juga kepala daerah yang mantan terpidana korupsi di periode pertama pemerintahannya. Namun pada periode kedua menjabat, yang bersangkutan kembali ditangkap KPK karena korupsi juga. Itu merujuk pada kasus Bupati Kudus M.Tamzil yang terjerat KPK Juli lalu dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.  

Sebelumnya, Tamzil juga mendekam di penjara karena kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004. ’’Seharusnya periode diberi kesempatan bertaubat. Tetapi dengan kasus ini, sekarang gugur lagi argumentasi tersebut,” jelas Arief.

Anggota KPU Ilham Saputra menambahkan deretan novum tersebut bisa menjadi alasan yang kuat. Sehingga penting untuk dimasukkan dalam PKPU agar memberikan menu yang baik bagi calon-calon pemimpin daerah ke depan. ’’Masyarakat juga punya komplain. Ini (PKPU, Red) adalah salah satu aspirasi dari masyarakat,” kata Ilham.

Terkait dengan kemungkinan adanya pihak tertentu yang melakukan perlawanan dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya sama sekali tidak khawatir. Sebab itu adalah hak warga negara untuk melakukan gugatan. ’’Silakan saja.  Itu kan hak semua orang,” katanya.

Rencana KPU yang hendak menerapkan PKPU tersebut kini mendapat perlawanan sengit dari DPR. Anggota Komisi II Hugua meminta KPU sebaiknya tidak membuat aturan sendiri. Dia berharap KPU fokus agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berjalan lancar. ’’Jangan bikin ketentuan baru lah,” kata Hugua, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Dikatakan, dengan membuat PKPU yang melarang mantan napi korupsi maju pilkada, KPU telah melampaui kewenangannya. Menurutnya, lembaga tersebut telah berubah menjadi lembaga peradilan. ’’Ini kan menyangkut hak politik seseorang,” tegas politisi PDIP itu.

Anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi mengaku bisa memahami niat baik KPU untuk menjaring kepala daerah yang kredibel. Namun PKPU, imbuh dia, sebaiknya tidak sampai bertabrakan dengan UU di atasnya. ’’KPU adalah pelaksana UU. Bukan penafsir UU. Lakukanlah tugas sesuai tupoksi,” imbuh wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu. (mar)


BACA JUGA

Jumat, 13 Desember 2019 11:23

Jadi Pro dan Kontra, Mendikbud Kukuh, Tetap Hapus UN

JAKARTA– Perubahan sistem pendidikan selalu memantik pro-kontra. Begitu pula dengan…

Kamis, 12 Desember 2019 13:50

KOK BISA..?? Terdakwa Narkotika Kabur di Pengadilan

SAMARINDA–Sidang yang bertumpuk dan pengunjung yang padat di Ruang Soebekti,…

Kamis, 12 Desember 2019 13:46

Perbaikan Runway Sesuai Progres, 16 Desember Bandara APT Pranoto Bakal Kembali Dibuka

SAMARINDA–Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Samarinda ditutup selama 25 hari.…

Kamis, 12 Desember 2019 13:24

Ujian Nasional Akhirnya Dihapus, Ini Gantinya....

JAKARTA– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memastikan ujian…

Kamis, 12 Desember 2019 12:11

Selamat Tinggal Koruptor..!! MK Tunda Hak Politik eks Terpidana

JAKARTA– Publik Patut mengapresiasi KPK atas status terdakwa residivis koruptor…

Rabu, 11 Desember 2019 13:25

Efek IKN, Investasi ke PPU Meningkat

SAMARINDA–Pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda menyisakan 2,2 kilometer lagi. Posisinya…

Rabu, 11 Desember 2019 13:25

Bekas Lokasi Penyulingan Kembali Ditemukan

TENGGARONG–Penindakan demi penindakan untuk memutus mata rantai pencurian minyak mentah…

Rabu, 11 Desember 2019 13:24

Membongkar Teka-teki dari Kasus Tewasnya Yusuf Ahmad Gazali

Senyum tipis Yusuf Ahmad Gazali jadi penyemangat Melisari selepas pulang…

Rabu, 11 Desember 2019 13:23

Bakal Pakai Bendungan, Enam PLTA Suplai IKN Baru

BALIKPAPAN–Kelistrikan di lokasi ibu kota negara (IKN) direncanakan mengandalkan pasokan…

Rabu, 11 Desember 2019 13:15

Masuk ke Pusat Suaka Orang Utan, Jangan Pakai Parfum, Lihat Wanita Gelisah karena Belum Pernah Kawin

Sebagai orang utan, yang mereka butuhkan adalah hutan. Belasan tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.