MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Selasa, 12 November 2019 13:38
8,34 Persen Wilayah Kukar Lubang Tambang
ilustrasi lubang bekas tambang. DOK KP

PROKAL.CO, DRD mengadakan diskusi di kantor Bappeda Kukar kemarin (11/11). Bupati Edi Damansyah membeberkan keadaan konsesi pertambangan saat ini di Kukar.

 

TENGGARONG - Tak bisa dimungkiri, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dikepung konsesi pertambangan. Lahan terganggu pascatambang di Kukar pun menjadi persoalan serius yang patut ditangani. Bupati Kukar Edi Damansyah membeberkan persoalan tersebut di hadapan sejumlah stakeholder di ruang serba guna kantor Bappeda Kukar, kemarin (11/11).

Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi bersama stakeholder yang digelar Dewan Riset Daerah (DRD) Kukar. Diskusi itu dihadiri pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Bupati tak menampik Kukar masih bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA). Setidaknya, 64,91 persen struktur ekonomi Kukar masih berasal dari sektor pertambangan.

Sementara pertanian dalam arti luas hanya sekitar 12,98 persen. Edi pun memiliki harapan luasan serta besarnya pengaruh aktivitas tambang di Kukar tersebut, bisa dibalik dan menarik sektor pertanian menjadi lebih besar. Salah satu yang dilakukan dengan memanfaatkan kawasan lahan pascatambang bisa dimanfaatkan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Apalagi saat ini sebaran perizinan tambang di Kukar sangat mendominasi. Nah, ini yang ingin saya selesaikan. Bagaimana nanti lahan-lahan pascatambang ini bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurut dia, sekitar 8,3 persen luas wilayah Kukar merupakan lubang eks tambang. Persentase tersebut setara dengan 218.311,99 hektare. Luasan itu lebih besar daripada ketersediaan lahan untuk mengakomodasi pembangunan yang baru sekitar 6,3 persen dari wilayah Kukar atau seluas 27.263 kilometer persegi.

“Makanya kami coba identifikasi lahan-lahan yang tersedia. Termasuk menyamakan pemahaman kita antar-stakeholder. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, regulasi dan pemahaman antar banyak pihak terkadang berbeda. Misalnya, antara pemerintah daerah dan pusat,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, hasil identifikasi persoalan pascatambang di Kecamatan  Sangasanga. Ia memerincikan, jumlah IUP di Sangasanga yang sudah berakhir masa izinnya ada 23 perusahaan. Tercatat lahan yang terganggu 870,31 hektare sedangkan tidak terganggu 710,48 hektare. Ironisnya, sebagian besar perusahaan yang telah berakhir izinnya masih menunggak dalam urusan reklamasi.

"Nah, kami ingin mengusulkan atau mengajukan pengelolaan pascatambang juga kadang terkendala penyerahan lahan pascatambang kepada pemerintah pusat. Mungkin penyebabnya juga karena secara administrasi belum diselesaikan. Inilah yang kami segera cari solusinya,” imbuh Edi lagi.

Ia berharap, pengelolaan pascatambang nantinya bisa didorong menjadi kawasan pertanian. Ini juga menjadi salah satu peluang untuk menciptakan ketahanan pangan sebagai persiapan ibu kota negara. Hal ini sudah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Tenggarong Seberang. (qi/kri/k16)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 05 Desember 2019 23:09

Waspada Potensi Bencana, Tim BPBD Siaga 24 Jam

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Berau meminta masyarakat waspada…

Rabu, 04 Desember 2019 12:28

Banyak TMS, Berkas CPNS Diverifikasi Faktual

SANGATTA–Seusai melaksanakan rapat persiapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS),…

Rabu, 04 Desember 2019 12:23

Bincang-Bincang dengan Kepala BPN Kukar Herman Hidayat

Sosok Herman Hidayat tidak asing di kalangan pejabat agraria. Mantan…

Rabu, 04 Desember 2019 12:20

Total Ada 2.128 Pendaftar Online CPNS Paser

TANA PASER - Hingga hari penutupan 30 November 2019, Plt…

Rabu, 04 Desember 2019 12:17

Dua Calon Independen Sudah Penuhi Target Syarat Suara

TANA PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paser secara resmi…

Rabu, 04 Desember 2019 12:14

Lahan Bandara Paser Sudah Klir Sertifikatnya

TANA PASER - Kendala pembangunan kelanjutan Bandara Paser  di Desa…

Selasa, 03 Desember 2019 10:48

Gaji dan Insentif Dianggarkan Setahun

Sering terlambat pembayaran gaji tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dan…

Selasa, 03 Desember 2019 10:47

Mirisnya, Lima Tahun Perpustakaan Berjalan, tapi Banyak Ditinggalkan

Zaman serba digital. Di tengah kemajuan teknologi tinggi, hampir semuanya…

Selasa, 03 Desember 2019 10:44

Sembilan Rumah Hangus di Jembayan

TENGGARONG - Peristiwa kebakaran kembali melanda warga di Kecamatan Loa…

Selasa, 03 Desember 2019 10:44

Bantuan Masjid Beloan Tak Kunjung Cair

SENDAWAR - Dua sumber bantuan kelanjutan pembangunan Masjid Khairul Ummah,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.