MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 12 November 2019 13:05
Jokowi Singgung Terlalu Banyak Peraturan Menteri
Presiden Jokowi

PROKAL.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyinggung banyaknya regulasi dalam rapat terbatas tentang program cipta lapangan kerja di Kantor Presiden kemarin (11/11). Diantara yang dia sorot adalah banyaknya peraturan Menteri (permen). Dia menegaskan perbaikan ekosistem regulasi mendukung cipta lapangan kerja.

Jokowi mencontohkan kondisi birokrasi di Amerika Serikat (AS). Di sana setiap Menteri yang akan mengeluarkan permen baru, maka harus mencabut dua permen sebelumnya. ’’Di sini juga mestinya bisa seperti itu,’’ jelasnya. Ketika ada Menteri yang akan mengeluarkan permen, maka harus bisa mencabut sejumlah permen yang sudah ada. Sebab dia sekali lagi menegaskan, di Indonesia sudah terlalu banyak permen.

Untuk urusan penciptaan lapangan kerja dia juga menyinggung soal budaya birokrasi. Dia mengatakan sebaik apapun peraturan, jika birokrat nya belum berubah tetap akan menjadi masalah. Birokrat yang tidak menjalankan budaya reformasi birokrasi malah bisa menyumbat.

’’Oleh karena itu reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran. Beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi,’’ tuturnya. Jokowi mengingatkan birokrasi harus mengubah cari kerja dari yang manual atau analog ke cara-cara digital. Selain itu juga mengubah midset dari dilayani menjadi melayani.

Berikutnya Jokowi juga meminta Mendagri Tito Karnavian menata tata hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Baik itu provinsi, kota, atau kabupaten. Sehingga pemerintah pusat dan daerah semuanya sat ugaris beriringan dalam cipta lapangan kerja. Dia menegaskan antara gubernur, walikota, sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensi cipta lapangan  kerja.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan melebur Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM menjadi satu. Peleburan itu dalam rangka mendukung langkah Presiden Jokowi untuk program Omnibus Law.

‘’Untuk Undang-undang UMKM dan koperasi tidak perlu sendiri. Jadi bisa diintegrasikan dengan Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja,’’ ujar Teten saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin (11/11).

Teten mengatakan, penyederhanaan tersebut akan membuat adanya harmonisasi aturan antara satu dengan lainnya menjadi terintegrasi. Namun, masih ada beberapa poin yang harus dibahas agar tidak mengabaikan kepentingan antar usaha.

‘’Jadi kami hanya perlu pengecualian dan beberapa regulasi yang memang playing fieldnya tidak bisa sama untuk usaha besar dan kecil. Di bidang pembiayaan, bidang perizinan, soal sertifikasi. Jadi akan satu. Rencananya dua jadi satu,’’ jelasnya.

Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut wacana kebijakan omnibus law memang sejauh ini direspons positif oleh investor. ‘’Tapi, tetap saja, yang paling penting sebetulnya adalah sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.

Menurut Bhima, omnibus law berpotensi menjadi tidak efektif seandainya tidak dibarengi dengan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan regulasi harus disertai dengan pemangkasan reformasi birokrasi.

Hal itu, lanjut Bhima, disebabkan karena keputusan investasi kan memang harus didesentralisasi ke daerah, sehingga harus dibicarakan dengan baik dengan daerah. ‘’Belum lagi, kebijakan omnibus law juga kan pasti perlu waktu adaptasi ke berbagai aspek. Kalau dilihat, kebijakan itu kira-kira membutuhkan waktu penyesuaian antara enam bulan hingga satu tahun,’’ katanya. (wan/dee)


BACA JUGA

Jumat, 06 Desember 2019 00:31

Tol Balikpapan-Samarinda Mau Digratiskan, Gubernur Bilang Belum Bisa Dipastikan

Jalan Tol Balsam Gratis Liburan Natal dan Tahun Baru Masih…

Jumat, 06 Desember 2019 00:21

Suaka Orang Utan Jompo 10 Km dari Calon Istana Negara

 Pusat Suaka Orangutan (PSO) Arsari di Penajam Paser Utara, Kalimantan…

Kamis, 05 Desember 2019 23:13

Hakim Itu Dituntut 10 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

SAMARINDA–Air muka Kayat datar, kala mendengar jaksa penuntut umum (JPU)…

Kamis, 05 Desember 2019 11:32

Satu Tersangka Kembali Ditangkap

TENGGARONG-Dukungan kepada Pertamina, Polri dan TNI dalam mengungkap dalang di…

Kamis, 05 Desember 2019 11:31

Bawa Misi Dagang, Gubernur Jatim Berkunjung ke Gedung Biru Kaltim Post

Dalam lawatan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ke…

Kamis, 05 Desember 2019 11:31
Selama Libur Natal dan Tahun Baru, Difungsikan Penuh Maret 2020

Beroperasi Sebagian, Tol Balikpapan-Samarinda Bakal Digratiskan

Teka-teki pengoperasian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akhirnya terjawab. Jalan bebas…

Kamis, 05 Desember 2019 00:29

Dirut Pupuk Kaltim Diperiksa Terkait Perjanjian Pengangkutan Amoniak

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT. Pupuk…

Rabu, 04 Desember 2019 12:00

KPK Periksa Dirut PT Pupuk Kaltim

JAKARTA- Kasus dugaan suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik…

Rabu, 04 Desember 2019 11:55

Stefano ’’Teco’’ Cugurra, Telepon Pembuka Jalan, dan Sejarah di Liga Indonesia

Kedekatan dengan pemain dan kepiawaian meramu taktik dengan ketahanan fisik…

Rabu, 04 Desember 2019 11:37

Illegal Tapping Terkuak, Hasil Produksi Meningkat

TENGGARONG–Pihak PT Pertamina Field Sangasanga mulai membeberkan hasil investigasi internal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.