MANAGED BY:
MINGGU
09 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 12 November 2019 12:54
Tersandung Gratifikasi, Proyek Belum Jelas

Peningkatan Jalan Senilai Rp 155 M yang di-OTT KPK

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Kelanjutan proyek preservasi jalan nasional Samarinda, Bontang, dan Sangatta senilai Rp 155 miliar masih samar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melakukan telaah seusai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga kontraktor.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Kaltim Anashtasia Tota Frisca menuturkan, paket kegiatan yang telah selesai dilelang masih dikonsultasikan dengan bagian hukum Kementerian PUPR. Termasuk meminta tanggapan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Sampai sekarang, kami masih menunggu jawaban tertulis dari pusat, Pak,” katanya kepada Kaltim Post, Senin (11/11). Lanjut dia, PPK yang baru untuk menangani proyek tersebut juga telah ditunjuk. Yakni, Hery Susanto yang sebelumnya bertugas di Satker PJN Wilayah II Kaltim.

Nantinya, PPK yang baru ditunjuk bertugas mengawasi kelanjutan proyek preservasi jalan yang dikerjakan sejak tahun lalu itu. “Jadi, per 15 Oktober tetap on schedule (sampai hari ini),” ucapnya. Ditemui terpisah, Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan Budiamin yang belum lama dilantik, tak berkomentar banyak mengenai kelanjutan proyek yang bermasalah hukum itu.

“Saya tidak paham dengan detail pekerjaan tersebut,” katanya seraya menuturkan, baru sebatas mengetahui penunjukan PPK yang baru. “Hanya itu yang saya tahu,” imbuhnya. Dikatakan, pihaknya masih melakukan konsolidasi internal terkait dengan kelanjutan preservasi jalan yang membentang dari Samarinda-Bontang hingga Sangatta itu.

Terutama dengan PJN Wilayah II Kaltim selaku penanggung jawab kegiatan tahun jamak itu. “Proyeknya masih jalan. Kepala Satkernya (Satker PJN II Kaltim) masih konsultasi dengan pimpinan di Jakarta. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada keputusan pimpinan,” kata mantan kepala BPJN IX Mataram itu.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 08 Mei 2021 12:30

Waspada Tren Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-Libur

TAK berbeda jauh dengan tahun lalu, masyarakat Kaltim pada Lebaran kali…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:28
Penyekatan Dikeluhkan, DPRD Minta Petugas Konsisten

Soal Penyekatan, Siang Dijaga, Sore hingga Malam Bebas

Berkaca pada data kasus Covid-19 tahun lalu, penyebaran virus corona…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:27

Hilal di Bawah Ufuk, Lebaran 13 Mei

SIDANG Isbat penetapan 1 Syawal atau Lebaran akan dilaksanakan Kementerian…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:26

PTM Ditunda, Inovasi Pemprov Apa?

BALIKPAPAN-Gubernur Kaltim masih belum memberi lampu hijau pelaksanaan kegiatan pembelajaran…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:25

14 Posko Didirikan, Polres Samarinda Pantau secara Digital dan Manual

SAMARINDA–Sebanyak 14 posko didirikan Polresta Samarinda jelang Idulfitri 2021. Pos…

Sabtu, 08 Mei 2021 12:22

Panen Buah Pakai Robot

Penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas sehari-hari kian masif. Bahkan untuk…

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39

Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses…

Jumat, 07 Mei 2021 17:50
Rektor Uniba Isradi Zainal dalam Talk Show IKN Garapan Kaltim Post

Keluar dari Pendidikan Kaku, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Industri

Jelang pemindahan ibu kota negara (IKN), dunia pendidikan harus bersiap.…

Jumat, 07 Mei 2021 17:43

Minta DK PBB Embargo Senjata Myanmar

YANGON-  Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK)…

Jumat, 07 Mei 2021 17:39

ALAMAK NAIK LAGI KAH..?? Pemerintah Beri Sinyak Kenaikan Tarif PPN

JAKARTA– Pemerintah memberikan sinyal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers