MANAGED BY:
KAMIS
06 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 12 November 2019 11:28
BNPT Masih Khawatir Kelompok Pendukung Terorisme
ilustrasi

PROKAL.CO,

JAKARTA— Kelompok teroris di Indonesia masih berpeluang berkembang di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) masih mengkhawatirkan kondisi tersebut, kendati banyak langkah telah dilakukan mencegah bertambahnya pendukung kelompok teroris.

Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Sujatmiko menuturkan, sesuai dengan penelitian dan survey dari Alvara pada 2018 terkait tipologi muslim milenial terdapat tiga kelompok. Yakni, berorientasi nasionalis sebesar 35,8 persen, lalu berorientasi nasionalis religius sebesar 40,9 persen dan 23,3 persen merupakan kelompok yang berorientasi religius. ”Kelompok ini memiliki karakter berbeda,” urainya.

Untuk yang berorientasi nasionalis merupakan umat Islam yang menganggap tidak boleh ada ideologi selain pancasila di Indonesia. lalu, pancasila dinilai kelompok ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. ”Dalam bermasyarakat harus memperhatikan norma adat yang berlaku,” paparnya.

Kelompok berorientas nasionalis religius sedikit berbeda dengan nasionalis. Kelompok ini merupakan umat Islam yang berpandangan agama dan negara bisa saling melengkapi. Lalu, Islam dipandang sebagai agama cinta damai. ”Tapi, di sisi lain kelompok ini tetap mendukung penerapan perda syariah di Indonesia,” ujarnya.

Kelompok ketiga yang berorientasi religius hampir bertolak belakang dengan kelompok nasionalis. Yakni, kelompok ini merupakan umat Islam yang cenderung mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka memandang semua pemimpin dari berbagai tingkatan harus dari kalangan Islam. ”Bahkan, kelompok ini menolerir penggunaan kekerasan dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar,” jelasnya.

Menurutnya, kelompok nasionalis religius yang besarnya 40,9 persen ini masih berpeluang ditarik menjadi kelompok berorientasi religius yang hanya 23,3 persen. Hal itu dikarenakan masih ada kelompok teroris yang terus melakukan rekrutmen. ”Kelompok ini ada dan sangat nyata, memiliki organisasi, tujuan dan produk,” tuturnya.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 05 Agustus 2020 12:21

Presiden Jokowi Tambah Cucu

ANGGOTA keluarga Presiden Joko Widodo kembali bertambah. Putri kedua presiden,…

Selasa, 04 Agustus 2020 11:08

Kejagung Tegaskan Status Djoko Tjandra Terpidana

JAKARTA– Dorongan agar Polri menggunakan Undang Undang Nomor 20 Tahun…

Senin, 03 Agustus 2020 12:00

Rahmad Pribadi Dinobatkan Sebagai Top Leader on CSR Top Commitment 2020

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menerima…

Senin, 03 Agustus 2020 11:52

Solusi Pembelajaran Jarak Jauh, Perlu Produksi Gawai untuk Siswa

JAKARTA- Pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah berjalan beberapa bulan. Banyak…

Senin, 03 Agustus 2020 11:26

Menko Polhukam Minta Usut Dugaan Suap Surat Jalan Djoko Tjandra

JAKARTA – Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali…

Senin, 03 Agustus 2020 10:50

DMI Dan SMSI Dorong Belajar Daring Fungsikan Masjid Hadapi Covid-19

Masjid sebagai sarana ibadah dan sosial, merupakan sarana vital di…

Sabtu, 01 Agustus 2020 11:27

Lima Bapaslon Perseorangan Gugat KPU, Ajukan Sengketa ke Bawaslu

JAKARTA- Sejumlah bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah jalur perseorangan…

Sabtu, 01 Agustus 2020 11:06

Baru 23 Bapaslon Perseorangan yang Lolos, 73 Jalani Perbaikan

JAKARTA- Para bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah dari jalur…

Jumat, 31 Juli 2020 12:39

Djoko Chandra Ditangkap

Tim Bareskrim dan Propam Polri berhasil menangkap buron kasus korupsi…

Rabu, 29 Juli 2020 11:24
Biaya Mahal, Rugi Kalau Calon Tunggal

Lirik Cucu Paku Buwono XII, PKS Galang Koalisi Lawan Gibran

JAKARTA– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupaya menggalang koalisi untuk memunculkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers