MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Senin, 11 November 2019 12:04
Interpelasi yang Diusulkan DPRD Kaltim, Djailani : Seperti Meriam Menembak Nyamuk
M Djailani bersama ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dan anggota Aliansi Ormas Daerah Kaltim foto bersama usai pertemuan.

PROKAL.CO, SAMARINDA-Ketua Aliansi Ormas Daerah Kaltim M Djaelani mengibaratkan, hak interpelasi yang diusulkan anggota DPRD Kaltim terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor, seperti menembak nyamuk. “Harusnya meriam ini menembak yang sekelasnya. Artinya berikan lah kepercayaan dan kehormatan kepada gubernur,”  ungkapnya di ruang rapat ketua DPRD Kaltim (7/11). 

Mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kaltim ini berkata, menghormati hak interpelasi yang diusulkan anggota DPRD Kaltim. Namun pihaknya bukan menolak tapi banyak kegiatan lain yang strategis, ketimbang soal posisi sekprov. “Masih banyak yang harus dikawal seperti penegakan hukum, korupsi. Ada pula soal dana perimbangan pusat dan daerah (DBH) Migas. Lalu eksploitasi SDA, dan yang terpenting soal perpindahan IKN ke Kaltim,” ujarnya. 

Ia menghimnbau masyarakat Kaltim terutama yang di DPRD menjaga kondusifitas. Nah kalau soal sekprov itu hak internal dari pihak pemerintah. Dalam hal ini harusnya gubernur menjalankan perintah dari pusat. Namun dalam konteksnya harus juga menghormati hak gubernur sebagai kepala daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat. “Ini agar bersinergi juga antara atasan dengan staf-staf di bawah, karena bukan zamannya lagi saat ini istilahnya seperti kawin paksa. Artinya bukan lagi zamannya siti nurbaya dulu,” ujarnya. 

Pertemuan Aliansi Ormas Daerah Kaltim dengan pimpinan DPRD Kaltim.

Soal intepelasi ini jelas membuat kegaduhan, yang datang ke pimpinan DPRD Kaltim ini pimpinan 23 ormas se Kaltim untuk membangun dialog. Alhamdulillah yang disampaikan ketua DPRD aspirasinya sama. “Banyak persoalan saat ini seperti PHK yang akan terjadi secara besar-besaran, soal SDA yang tidak adil terhadap Kaltim, ini yang harus dicari solusinya,” tuturnya. 

Senada dengan pendapat Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Kata dia memang rumor yang berkembang itu menjadi hak anggota DPRD. Seperti interpelasi dan hak angket. Namun kemasan yang ada ini tak seperti yang beredar diluar. “Kami ingin membuat rumusan sebaik-baiknya, bahkan hasil rapat semua anggota DPRD Kaltim akan bertemu dalam musyawarah dengan Pak Gubernur. Tapi bukan soal interpelasi, namun soal yang menyangkut pembangunan Kaltim,” ucapnya.

 Mantan Bupati Berau ini berkata, bermusyawarah dengan gubernur bukan hanya soal Ibu Kota Negara (IKN) semata, namun soal pembangunan Kaltim 5-10 tahun kedepan. “Gubernur sudah siap untuk secara langsung datang ke Karang Paci. Harapan kami secepatnya Pak Gubernur hadir, karena dari undangan sebelumnya beliau berhalangan,” ucapnya. 

Undangan gubernur ke Karang Paci ini untuk menjalin kebersamaan, walaupun mungkin ada miskomunikasi dengan rumor-rumor yang ada di Karang Paci. “Sebenarnya gema di luar Karang Paci itu tidak semuanya benar,” tuturnya. 

Disinggung soal rumor yang beredar sanksi dari pemerintah pusat yang akan memangkas APBD Kaltim sebesar 20 persen, kata Makmur itu justru tak ada kaitanya dengan masalah sekprov. “Isu itu tidak terlalu relevan, saya pastikan tidak benar.  Dan itu pasti kalau ada pemangkasan akan dituntut anggota DPRD Kaltim, Kalau pun itu terjadi apa yang dilakukan pemerintah pusat itu tidak benar,” ujarnya.

 Namun soal sekprov ini Makmur berharap Gubernur Isran segera mengambil langkah, kalau memang tidak pas cari pengganti secepatnya. “Karena yang rugi diinternal kantor gubernur sendiri yakni soal kepegawaian,” tuturnya. 

Disisi lain politisi Golkar ini berharap anggota DPRD  kalau bicara keluar dijaga kondusifitasnya, jaga kebersamaannya. “Tapi saat rapat kemarin tak ada kawan-kawan anggota DPRD yang bicara menggebu-gebu, bahkan gubernur kami undang bukan membahas soal sekprov, tapi soal pembangunan dan IKN,” tuturnya. (adw)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 06 Desember 2019 14:27

Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT ke Kabid Perbendaharaan BPKAD Kaltim

SAMARINDA - PT TASPEN (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan THT…

Kamis, 05 Desember 2019 23:22

Perlu Duduk Bersama Bahas Pembebasan Lahan

SAMARINDA–Pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Mahkota II masih abu-abu. Dinas…

Kamis, 05 Desember 2019 23:19

Kasus Tambang di Lahan Sekolah, Ada Kesepakatan, Peraturan Terabaikan

Aktivitas pertambangan yang menghebohkan warga di Jalan Pusaka, Kelurahan Lok…

Kamis, 05 Desember 2019 23:17

Tak Diberi Uang Bensin, Suami Tega Pukul Istri

SAMARINDA–Lantaran tidak diberi uang Rp 100 ribu, Arisal (45) tega…

Kamis, 05 Desember 2019 23:15

Warga Perkarakan Penggunaan Lahan Sembarangan

Buhaera kaget mendengar sebagian tanahnya berubah jadi kubangan besar yang…

Kamis, 05 Desember 2019 21:46

ABK Tug Boat Danny 20 Tenggelam saat Perbaiki Baling-Baling, Begini Tim SAR Mencari Jasad Korban

SAMARINDA - Seorang Anak Buah Kapal (ABK) Rudiansyah (19) tenggelam…

Kamis, 05 Desember 2019 10:40

Minta Petani Kaltim Tangkap Peluang Ekspor Pisang ke Malaysia

SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Safuad berharap dengan…

Kamis, 05 Desember 2019 10:37

Penyelesaian Masalah Ini, DPRD Bontang Minta Bantuan ke DPRD Kaltim

SAMARINDA - Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Bontang menyambangi Kantor DPRD…

Kamis, 05 Desember 2019 10:35

Jangan Tumpuk Realisasi Anggaran di Akhir Tahun

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf berharap seluruh Organisasi…

Kamis, 05 Desember 2019 10:33

Minta Agar Website Disnakertrans Update dan Reward dari BPJS

SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh menginginkan agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.