Anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kembali dibahas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dana Rp 7 miliar akan digelontorkan dalam upaya pengamanan pilkada tahun depan.
SAMARINDA–Tejo Sutarnoto, Asisten I Pemkot Samarinda, menjelaskan saat ini pihaknya masih membahas mekanisme proses penyerahan anggaran tersebut. Jika naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah disepakati, proses pencairan anggaran sudah dapat dilakukan dan keseluruhan prosesnya bisa selesai pada tahun ini. “Dana tersebut disiapkan dalam APBD Murni 2020, dan ditujukan untuk dua institusi keamanan, yakni kepolisian dan TNI,” ungkapnya.
Tejo menjelaskan, pembagian anggaran pengamanan tersebut yakni untuk institusi kepolisian akan mendapatkan anggaran Rp 7 miliar. Sedangkan TNI hanya akan mendapat Rp 750 juta. “Memang dipusatkan ke pihak kepolisian, untuk TNI tugasnya hanya mem-backup saja, jika ada hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Dia menerangkan, proses hibah dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan telah diproses oleh Bagian Kerjasama Pemkot Samarinda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian, BPKAD akan mengusulkan SK Wali Kota Samarinda dan Bagian Kerjasama mengurus keluarnya NPHD.
“Anggaran pengamanan tidak masuk dana penyelenggara pilkada. Pasalnya, anggaran pilkada sebanyak Rp 56 miliar yang sudah disepakati tersebut nantinya dipegang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda selaku penyelenggara pilkada,” tegasnya.
Dia memastikan, selama 2019 ini, belum ada anggaran yang dikeluarkan untuk pengamanan pilkada. Pasalnya, sesuai dengan tahapan pilkada yang ditetapkan KPU Samarinda. “Bahwa segala kegiatan di tahun ini belum terlalu membutuhkan pasukan keamanan,” tutupnya. (*/dad/dns/k8)
