MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 08 November 2019 21:11
KPK Minta MA Kuatkan Putusan Rita
Rita Widyasari

PROKAL.CO, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) agar menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. KPK juga meminta MA supaya menguatkan hukuman 10 tahun penjara, yang dijatuhkan pada Rita. 

Untuk diketahui, Rita dinyatakan terbukti telah menerima suap dan gratifikasi selama dua periode menjabat sebagai Bupati Kukar dari tahun 2010 hingga 2017. “Kita meminta MA agar menolak kasasi yang diajukan pemohon sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya,” kata jaksa KPK Joko Hermawan selepas menyerahkan kesimpulan di Pengadilan Tipikor Jakarta, (7/11). 

Joko menolak menyebut alasan hukum apa saja yang dibuat KPK untuk mematahkan dalil PK yang diajukan pengacara Rita, Sugeng. “Karena yang menyidangkan nanti hakim agung, maka disidang (pendahuluan) ini kita hanya menyerahkan kesimpulan saja, tanpa dibacakan,” jelas Joko seraya berlalu. Sebaliknya Sugeng berharap, MA dapat mengabulkan PK yang diajukan kliennya. 

Ini didasari penilaian tim penasihat hukum bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada 6 Juli 2018 mengandung beberapa kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan hakim. Mulai perhitungan nilai gratifikasi Rp 110,7 miliar yang dianggap Sugeng tak sebanyak itu. “Menurut kita ada dobel penghitungan, seharusnya dikurangi 49 miliar rupiah. Jadi kalau dikurangi yang harus dipertanggungjawabkan sekitar Rp 60 miliaran,” ungkap Sugeng. 

Bukti baru atau novum lain yang diajukan, tambah dia, adalah adanya keterangan beberapa saksi. Bahwa Rita tak menerima suap atau gratifikasi seperti yang dituduhkan KPK. Dalil lainnya, sambung Sugeng, terkait berhak tidaknya Rita mengajukan PK. Seperti diberitakan, Kamis pekan lalu, pakar hukum pidana asal Universitas Al Azhar, Jakarta, Suparji Ahmad dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menguatkan alasan PK Rita. 

Suparji waktu itu menyebut, Rita tetap berhak mengajukan PK walau tak mengajukan banding ataupun kasasi. Seperti sebelumnya, Rita kembali irit bicara saat ditanya soal upaya hukum luar biasa yang tengah dia tempuh. “Harapan saya PK ini bisa mengurangi hukuman, syukur-syukur bebas. Sebab tak ada bukti saya memerintah atau menerima uangnya,” ucapnya. 

Rita dan Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama dinyatakan bersalah menerima gratifikasi senilai Rp 110,7 miliar semenjak Juni 2010 sampai Agustus 2017. Rita juga terbukti menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun alias Abun, menyusul terbitnya izin lokasi PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Muara Kaman, Kukar. (pra/riz/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Januari 2020 10:07
Jalinan Kedekatan Natuna dengan Negara-Negara Tetangga

Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan…

Sabtu, 18 Januari 2020 10:03

Diduga Penularan Antraks dari Daerah Lain

JAKARTA- Kementerian Kesehatan kemarin (17/1) mengunjungi Gunung Kidul guna memastikan…

Jumat, 17 Januari 2020 23:00

Banjir Samarinda Cuma Komoditas Politik

SAMARINDA-Gaya komunikasi Wali Kota Syaharie Jaang dalam menyikapi banjir di…

Jumat, 17 Januari 2020 22:00

KLHK Investigasi Tambang Ilegal di IKN

BALIKPAPAN–Kegiatan pertambangan di sekitar lokasi calon ibu kota negara (IKN)…

Jumat, 17 Januari 2020 21:00

Tahu Sumedang yang Tiada Henti Diuji, Efisiensi setelah Tol Beroperasi, Omzet Tersisa 25 Persen

Setelah Bandara APT Pranoto Samarinda, kini Tol Balikpapan-Samarinda yang menggerus…

Jumat, 17 Januari 2020 14:31
Minta Polri Usut Tuntas Masalah ASABRI

Direksi ASABRI Bersikeras Bantah Terjadi Korupsi

JAKARTA– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi…

Jumat, 17 Januari 2020 11:51
Dari Penerbangan Perdana Susi Air Samarinda-Maratua

Selamat Tinggal Perjalanan Melelahkan ke Surga Pelepas Penat

Pulau Maratua kini hanya berjarak 1 jam 20 menit dari…

Jumat, 17 Januari 2020 11:42

Titik Longsor Bertambah, Penghuni Kuburan Bisa Keluar

Meski hujan yang mengguyur Kota Tepian tengah mereda. Namun, bahaya…

Jumat, 17 Januari 2020 11:26

Sudah Tidak Ada WNI yang Ditawan Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Filipina memenuhi janjinya kepada pemerintah Indonesia. Melalui…

Jumat, 17 Januari 2020 11:21

Kasus Jiwasraya, Kejagung Blokir 84 Aset Tanah Tersangka

JAKARTA-- Setelah mengamankan sejumlah mobil mewah dan motor sejak Rabu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers