MANAGED BY:
SENIN
10 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Jumat, 08 November 2019 20:58
Evaluasi Pemerintahan Desa se-Indonesia

Kemendagri Klaim Pengajuan Pembentukan Desa Sudah Berat

ILUSTRASI DESA: Ratusan ekor bangau putih di areal persawahan di Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, April 2019. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)

PROKAL.CO,

JAKARTA– Polemik desa Fiktif tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia. Selain untuk efektivitas pemerintahan, juga terkait dengan penyaluran dana desa di wilayah tersebut. Agar tidak terjadi kecemburuan dengan wilayah lainnya.

UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur sejumlah syarat untuk pembentukan desa baru. Dua hal yang utama adalah peta batas wilayah dan jumlah penduduk minimal (lihat grafis). Peta batas wilayah itu mengacu penetapan oleh kepala daerah yang juga memperhatikan peta yang dikeluarkan Badan geospasial.

Syarat jumlah penduduk minimal berbeda-beda tergantung wilayah. Di Jawa, masyarakat boleh mengajukan pembentukan desa baru bila penduduknya minimal 6.000 jiwa atau 1.200 KK. Setara dengan penduduk gabungan 2-3 RW di Surabaya. Sementara, di Papua, desa bisa terbentuk bila penduduknya minimal 500 orang atau 100 KK. Setara penduduk 1-2 RT di Jakarta.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Aferi S Fudail menjelaskan, pihaknya berencana mengevaluasi desa-desa di seluruh Indonesia. ’’Melihat situasi ini, bahkan kami meminta untuk melakukan penataan secara menyeluruh kepada desa di semua kabupaten/kota,’’ terangnya (7/11).

Menurut dia, sangat tidak rasional jika sebuah desa memiliki kurang dari 100 KK mendapatkan dana yang besarnya sama dengan desa yang jumlah penduduknya lebih banyak. ’’Menurut saya itu mendesak untuk dilakukan,’’ lanjut Aferi. Hanya saja, bagaimana teknis penataannya bergantung dari kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Dia menjelaskan, penambahan sekitar 5.000 desa lima tahun belakangan itu sebetulnya bukan pembentukan desa baru. Melainkan, pengesahan atas desa-desa yang sudah terbentuk sebelum 2014 namun belum didaftarkan ke pusat. Desa-desa itu mendapatkan kode wilayah administrasi dari Kemendagri.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 07 Agustus 2020 09:45

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

JAKARTA- Bimbingan teknis untuk penguatan news room SMSI yang dilaksanakan…

Kamis, 06 Agustus 2020 11:45

Protokol Covid-19 di Pesantren, Paling Sulit Terapkan Jaga Jarak

JAKARTA– Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan hasil pemantauan penerapan protokol kesehatan…

Kamis, 06 Agustus 2020 10:23

Pelanggar Protokol Kesehatan Pasti Disanksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres terkait sanksi…

Rabu, 05 Agustus 2020 12:21

Presiden Jokowi Tambah Cucu

ANGGOTA keluarga Presiden Joko Widodo kembali bertambah. Putri kedua presiden,…

Selasa, 04 Agustus 2020 11:08

Kejagung Tegaskan Status Djoko Tjandra Terpidana

JAKARTA– Dorongan agar Polri menggunakan Undang Undang Nomor 20 Tahun…

Senin, 03 Agustus 2020 12:00

Rahmad Pribadi Dinobatkan Sebagai Top Leader on CSR Top Commitment 2020

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menerima…

Senin, 03 Agustus 2020 11:52

Solusi Pembelajaran Jarak Jauh, Perlu Produksi Gawai untuk Siswa

JAKARTA- Pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah berjalan beberapa bulan. Banyak…

Senin, 03 Agustus 2020 11:26

Menko Polhukam Minta Usut Dugaan Suap Surat Jalan Djoko Tjandra

JAKARTA – Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali…

Senin, 03 Agustus 2020 10:50

DMI Dan SMSI Dorong Belajar Daring Fungsikan Masjid Hadapi Covid-19

Masjid sebagai sarana ibadah dan sosial, merupakan sarana vital di…

Sabtu, 01 Agustus 2020 11:27

Lima Bapaslon Perseorangan Gugat KPU, Ajukan Sengketa ke Bawaslu

JAKARTA- Sejumlah bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah jalur perseorangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers