MANAGED BY:
SENIN
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Kamis, 07 November 2019 14:02
Pemprov Kaltim Harus Proaktif, Pajak Alat Berat Potensi Dukung Pengawasan Tambang
Pradarma

PROKAL.CO, Keberadaan pajak alat berat dinilai pengamat cukup penting. Dana segar itu diharapkan bisa meningkatkan PAD Kaltim. Termasuk meningkatkan pengawasan operasional sektor tersebut.

 

Sektor perpajakan dianggap tidak konsisten. Sebab, kendaraan umum seperti motor dan mobil di pajak tiap tahunnya sementara alat berat lepas dari pungutan pajak. Parahnya, lumsum payment dari sektor tambang batu bara yang sempat dipungut tersebut meninggalkan banyak piutang karena keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Pajak lagi-lagi tidak konsisten kendaraan umum seperti motor dan mobil tiap tahun kena pajak, kalau terlambat bayar di denda 2 persen. Harusnya jika pajak alat berat bisa direvisi. Pajak kendaraan ini juga direvisi juga misalnya hanya membayar pajak 5 tahun sekali seperti pelat kendaraan,” ungkap Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang, kemarin.

Dia mengatakan, harusnya tambang batu bara kontrak kerja (KK) atau PKP2B yang memiliki piutang pajak sebelum putusan MK tersebut menyelesaikan piutangnya. “Iya harusnya pemerintah proaktif melakukan penagihan piutang yang tersisa sebelum putusan MK tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah harusnya terbuka dengan penerimaan lumsum payment ini. “Kalau perlu piutang alat berat ini dipublikasikan yang kabarnya ada sekitar 5.000 alat berat yang sempat dipungut pajaknya,” terang dia.

Apalagi, Wabup Kaltim Hadi Mulyadi sempat mewacanakan lumsum payment ini untuk diberikan untuk insentif inspektur tambang agar dapat mengawasi tambang ilegal. “Korban anak-anak yang tenggelam dari lubang tambang ilegal juga sudah berapa kali terjadi. Kami kawal saja apakah dengan ada insentif dari lumsum payment ini inspektur tambang bisa memperketat pengawasannya, jangan sampai sudah diberi insentif tapi masih banyak penambangan ilegal yang meninggalkan kolam tambang,” tuturnya.

Sebelumnya selain pajak air tanah pemerintah juga memungut pajak alat berat seperti buldozer, backhoe, dump truck, grader, traktor dikenai pajak membuat gusar pengusaha. Namun para pengusaha ramai-ramai menggugat pemerintah daerah (pemda) yang menarik pajak dengan asumsi alat berat tersebut layaknya kendaraan umum.

Para pemohon yang mengajukan keberatan adalah tujuh pengusaha alat berat yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Pamapersada Nusantara, PT Swa Kelola Sukses, PT Ricobana Abadi, PT Nipindo Prima Mesin, PT Lobunta Kencana Raya, dan PT Uniteda Arkato. Mereka menguji Pasal 1 angka 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (4), dan Pasal 12 Ayat (2) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Aturan dalam UU tersebut dianggap merugikan hak konstitusional mereka yang menguasai alat-alat berat dalam operasinya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen. UU tersebut menyamakan alat-alat berat dengan kendaraan bermotor, padahal dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU 18/1997, alat-alat berat bukan kendaraan bermotor.

Sementara itu, lumsum payment merupakan cara pembayaran kewajiban perpajakan kepada daerah oleh perusahaan yang mengusahakan tambang batu bara sesuai ketentuan pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batu Bara (PKP2B).

Media ini melakukan konfirmasi ke Kabid Pajak Bapenda Kaltim Norhasanah, namun salah satu staf di ruangan tersebut meminta agar melakukan klarifikasi ke sekretaris, yang saat dicek keruangan sedang berdinas di luar kota. Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati juga tak ada di ruang kerjanya. “Ibu baru saja keluar ruangan,” ungkap salah satu stafnya. Namun, belakangan Ismiati membalas pesan aplikasi WhatsApp. “Besok ke kantor, saya akan klarifikasi,” tulisnya. (adw/dns/k8)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 04 Februari 2020 12:04

Kritik Kota lewat Lirik Rap, Wajah Samarinda dari Lagu “Samar Indah"

Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah Nikmati tepian…

Selasa, 04 Februari 2020 12:03

Berkas Pasar Baqa Dilimpah, Rabu, Sidang Perdana

SAMARINDA-Berkas dugaan korupsi tiga tersangka Pasar Baqa sudah digulirkan Korps…

Selasa, 04 Februari 2020 12:01

Terima Paket Ganja 2,5 Kilo, Mahasiswi Ini Mengaku Cuma Diupah Rp 300 Ribu

SAMARINDA - Tersangka inisial IT yang menerima paket 2,5 kilogram…

Selasa, 04 Februari 2020 12:00

Merasa Dipalak Ketika Berkendara di Samarinda? Dua Pria Ini Mungkin Pelakunya

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satreskrim Polres Samarinda akhirnya meringkus…

Selasa, 04 Februari 2020 11:59

Hanya Sakit Demam, RS AWS Bantah Merawat 1 Pasien Terkena Corona Virus

SAMARINDA - Rumah Sakit AW Sjahranie (RS AWS) Samarinda membantah…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:48

Pengedar Sabu Berbahan Tawas Ditangkap

SAMARINDA-Banyaknya pemakai narkoba jenis sabu rupanya menjadi peluang bagi Kene…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:10

Begini Kondisi Terakhir Sopir Truk yang Sebabkan 4 Nyawa Melayang di Gunung Manggah Itu...

SAMARINDA- Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) Polresta Samarinda, pada Kamis…

Sabtu, 01 Februari 2020 09:05

Jalin Kerjasama dengan Rumah Sakit, Poltekkes “Nyebrang” ke Malaysia

SAMARINDA-Terus melebarkan sayap, kini Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)…

Jumat, 31 Januari 2020 23:46

Samarinda Masih Kekurangan Pengajar

Di Samarinda, ada sekitar 2 ribu guru honorer. Mereka tengah…

Jumat, 31 Januari 2020 23:45

Perlu Waktu Realisasikan DOB Samarinda Seberang

SAMARINDA–Usul menjadikan Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers