SAMARINDA–Usul interpelasi atas kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor yang tak kunjung memfungsikan Abdullah Sani sebagai sekretaris daerah (sekda) kian deras bergulir. Badan Musyawarah DPRD Kaltim menyisipkan agenda tambahan para wakil rakyat untuk memparipurnakan tahapan hak istimewa ini.
“Sudah diagendakan,” ucap Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (6/11). Paripurna itu dijadwalkan dihelat pada Selasa, 12 November. Dalam sidang istimewa itu, Fraksi PKB (F-PKB) selaku inisiator interpelasi bakal memaparkan landasan diajukannya hak meminta keterangan kepada gubernur Kaltim.
Hasil pemaparan itu, lanjut dia, ditentukan para penghuni Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim lewat voting. Jika hasil pemungutan suara itu mendapat persetujuan 50 plus 1 dari peserta paripurna, otomatis para dewan akan menggelar interpelasi ke gubernur. Sebelumnya, F-PKB mendapat dukungan dari empat fraksi lain.
Yakni F-PDI Perjuangan, F-Golkar, F-PPP, dan F-PKS untuk mencari tahu alasan gubernur Kaltim tak menjalankan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA/2018 tertanggal 2 November 2018. Keppres itu berisi pengangkatan Abdullah Sani sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di Pemprov Kaltim.
Namun, hingga kini, kursi Sekda Kaltim masih dihuni pelaksana tugas (plt), Muhammad Sabani. “Jadi, nanti bergantung hasil paripurna, lanjut atau tidaknya,” singkat politikus PDI Perjuangan Kaltim ini. Di momen terpisah, unsur pimpinan di Karang Paci justru bertandang ke Gajah Mada, Kegubernuran Kaltim untuk bertemu Isran Noor.
Andi Harun diketahui bertemu orang nomor wahid di Benua Etam itu kemarin pagi. Informasi yang dihimpun media ini, AH, begitu dia disapa, bertemu Isran di rumah dinas gubernur yang berada di sebelah Sekretariat Provinsi. Beberapa awak media yang mendapat informasi ini pun sempat mencegat mantan bupati Kutai Timur itu sebelum bertolak ke Balikpapan.
Isran mengelak adanya pertemuan dirinya dengan ketua DPD Gerindra Kaltim itu. “Enggak ada,” singkatnya dari dalam mobil dinasnya dan bergegas pergi. Sementara AH tak menampik pertemuan itu. Namun, ucap wakil ketua DPRD Kaltim ini, pertemuan itu hanya membahas soal rapat koordinasi persiapan Kaltim dari tahapan hingga kebijakan yang sudah diambil menjadi ibu kota negara (IKN) antara pemprov dan DPRD.
Menurut AH, pertemuan pimpinan dewan dengan gubernur merupakan hal lumrah. Disinggung soal pembahasan interpelasi yang tengah mengemuka dia pun memberi jawaban. “Enggak ada yang istimewa,” tegasnya. Menurutnya, soal cuitan Isran tentang pendatang dan tak mendukung kedaulatan Kaltim itu hanya kelakar.
Semisal, ketika ditanya tentang anak mati di lubang tambang atau kebakaran hutan dan dijawab Isran “memang takdirnya” atau “hanya api asmara yang tak bisa padam”. “Hal seperti ini jelas tak bisa ditelan mentah-mentah,” akunya. Karena itu, keintiman eksekutif dan legislatif tak mesti terganggu dengan hadirnya usulan interpelasi.
“Kami sudah harmonis, perlu dikuatkan lagi,” singkatnya. Sebelumnya, ketika usul hak istimewa ini digulirkan, Ketua F-PKB Syafruddin menuturkan, selain tak diindahkannya keppres tentang pengangkatan Abdullah Sani, Isran menurut dia, juga mengabaikan beberapa surat dari mendagri yang malah memperpanjang waktu kerja plt sekda.
Padahal, sekda ex officio sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Plt, lanjut Udin, begitu dia disapa, tentu tak bisa bergerak bebas dalam pembahasan anggaran karena kewenangan yang terbatas. “Kami hanya ingin tahu kenapa tak difungsikan,” tuturnya.
Udin menilai, hal ini bisa berdampak pada koordinasi pusat dan gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat.
“Kami ajukan ini ada dasar, keppres itu jelas,” singkatnya. (*/ryu/riz/k16)
