MANAGED BY:
JUMAT
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 06 November 2019 14:08
Didukung 20 legislator, Interpelasi Menguat

Hanya Minta Keterangan Gubernur, Bukan Memakzulkan

Abdullah Sani saat menghadap Gubernur Isran Noor beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Polemik penghuni kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim membuat relasi pemprov dan penghuni Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim memanas. Langkah interpelasi kian kuat terealisasi. Seiring terpenuhinya kuota minimal pengusul hak istimewa dewan tersebut.

Dua pekan selepas diusulkan Fraksi PKB (F-PKB), terdapat 15 anggota dewan yang bersepakat untuk memintai keterangan Gubernur Kaltim Isran Noor. Karena setahun lebih tak menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA/2018 tertanggal 2 November 2018 lalu. Keppres itu berisi pengangkatan Abdullah Sani sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di Pemprov Kaltim.

Dukungan sudah dikantongi, F-PKB pun menyorong usul itu ke pimpinan DPRD Kaltim untuk penggunaan hak interpelasi, kemarin (5/11). Total ada 20 legislator dari lima fraksi yang bersepakat untuk menempuh hak istimewa ini. Mereka, Syafruddin, Yeni Eviliana, Sutomo Jabir, Jahidin, dan Puji Hartadi dari F-PKB selaku inisiator hak interpelasi.

Lalu, ada delapan anggota F-PDI Perjuangan. Yakni Martinus, Safuad, Muhammad Samsun, Romadhony Putra Pratama, Baba, Edi Sunardi, dan Herliana Yanti. Empat anggota F-Golkar pun turut serta. Yakni Nidya Sulitiyono, Andi Harahap, Salehuddin, dan Hasanuddin Mas’ud.

Untuk F-PKS diwakili Harun Al Rasyid dan Ali Hamdi dan F-PPP ada Rusman Yaqub dan Siti Rizky Amalia. “Karena dukungan sudah cukup kami ingin unsur pimpinan menentukan usulan ini untuk diparipurnakan,” ucap politikus PKB Syafruddin.

Tuntutan dari hak ini sangat sederhana. Mengapa gubernur abai atas keppres yang terbit setahun lalu. Diketahui, Kemendagri tiga kali melayangkan surat ke gubernur untuk melantik Abdullah Sani sebagai sekda definitif namun tak kunjung ada respons dari Kegubernuran di Jalan Gajah Mada.

Pertama, surat mendagri Nomor 123.64/10060/OTDA tertanggal 31 Desember 2018. Lalu, surat mendagri Nomor 821/485/SJ tertanggal 21 Januari 2019 tentang Tanggapan terhadap Usul Perpanjangan Penjabat Sekda Kaltim dan Penegasan Pelaksanaan Keppres. Terakhir, surat Dirjen Otonomi Daerah Nomor 821/3471/OTDA pada 1 Juli 2019 yang meminta DPRD untuk berkomunikasi dengan gubernur tentang pelantikan sekda definitif itu.

Tak kunjung dilantik, Kemendagri, kala itu dipimpin Tjahjo Kumolo, pada 19 Juli 2019 pun mengambil sikap dan melantik langsung Abdulah Sani sebagai Sekda Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengaku, jika menukil Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 70 Ayat 2 harus ada dasar pengajuan interpelasi ini. Dari alasan hingga materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Memang, kata politikus Gerindra Kaltim ini, dari usulan interpelasi 20 wakil rakyat di Karang Paci memiliki kedua dasar itu. Tapi, usul yang disodorkan ini harus melewati paripurna. “Kami rapim (rapat pimpinan) dulu untuk menentukan usulan ini dibawa ke paripurna atau tidak,” ucap AH, begitu dia disapa.

Menurutnya, pengusulan hak ini bukan hal mewah. Mengingat ini merupakan hak prerogatif dewan atas suatu kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan yang dirasa terdapat kejanggalan. “Enggak perlu didramatisasi,” singkatnya. Dua jam berselang, selepas usulan itu diajukan, pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD Kaltim memutuskan untuk mengakomodasi usulan hak interpelasi ini.

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim pun segera menyusun agenda paripurna. “Paripurna awal nanti khusus untuk inisiator memaparkan alasan mengajukan interpelasi ini,” ucap Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun selepas rapim. Landasan mengapa usul ini diakomodasi unsur pimpinan, menurut Samsun, cukup lugas.

Kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor yang tak menghiraukan keppres itu. Sikap acuh gubernur ini dapat berpengaruh dan memberi efek domino ke Kaltim, khususnya ke legalitas anggaran dan kinerja pemerintah sendiri. Karena posisi sekda masih dihuni pelaksana tugas (plt) M Sabani.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, mulai bergulirnya hak interpelasi ini tak sampai memakzulkan posisi Isran Noor sebagai orang nomor wahid di Benua Etam. “Hanya meminta keterangan atas kebijakan strategis gubernur yang tak kunjung melantik Abdullah Sani sebagai sekda. Padahal ada keppres yang memayungi itu,” tuturnya.

Interpelasi ini bisa saja urung digulirkan jika alasan dasar gubernur diketahui dewan. Mengapa akhirnya memilih langkah ini dan tak memilih membahas lewat rapat koordinasi (rakor) antara pemprov dan dewan, Samsun mengaku interpelasi ini jadi langkah formal dewan untuk membahas polemik sekda ini.

“Untuk rakor yang sudah diagendakan banmus itu fokus membahas soal IKN. Memang bisa disisipkan soal ini,” singkatnya. Sejak interpelasi mengemuka pada 22 Oktober lalu, Gubernur Kaltim Isran Noor yang sempat dikonfirmasi awak Kaltim Post selalu menghindari pertanyaan soal langkah dewan ini.

Pada 24 Oktober misalnya, Isran justru menegaskan penolakannya untuk menjawab hal ini. “Jangan tanya yang enggan saya jawab,” singkatnya. Begitu pun pada 4 November lalu, Isran kembali mengalihkan pertanyaan awak media soal ini. “Apa itu? Dari mana yang ajukan? Pendatang saja itu,” tukasnya berlalu. (*/ryu/riz/k15)

 

Fraksi yang Mendukung Interpelasi

 

Partai Kebangkitan Bangsa (FKB)

Syafruddin, Yeni Eviliana, Sutomo Jabir, Jahidin, dan Puji Hartadi.

PDI Perjuangan

Martinus, Safuad, Muhammad Samsun, Romadhony Putra Pratama, Baba, Edi Sunardi, dan Herliana Yanti.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Harun Al Rasyid dan Ali Hamdi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Rusman Yaqub dan Siti Rizky Amalia

Golongan Karya (Golkar)

Nidya Sulitiyono, Andi Harahap, Salehuddin, dan Hasanuddin Mas’ud.

 

Sumber: Wawancara


BACA JUGA

Kamis, 20 Februari 2020 16:55

Orangtua Yusuf Minta Keadilan ke Presiden

KASUS Yusuf Ahmad Gazali, balita yang ditemukan tewas tanpa kepala…

Kamis, 20 Februari 2020 14:56

Terancam Longsor, Warga Desa Mulawarman Mengungsi

Adanya pergerakan tanah di Desa Mulawarman membuat warga setempat mengungsi.…

Kamis, 20 Februari 2020 11:47

Pemerintah Serahkan RUU IKN ke DPR Pekan Depan

JAKARTA– Persiapan pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara (IKN) yang…

Kamis, 20 Februari 2020 10:43

Kedatangan Harun Baru Tercatat 19 Januari, Imigrasi Berdalih Server Tidak Sinkron

JAKARTA -- Tim gabungan independen beberapa kementerian dan lembaga mengumumkan…

Rabu, 19 Februari 2020 12:08

Lokasi Ibu Kota Negara Tak Terdampak Banjir di Penajam

Gara-gara foto dan narasi tak terkonfirmasi di media daring, banyak…

Rabu, 19 Februari 2020 12:05

Makmur Diklaim Usung Isran, Musda Golkar Kaltim, Calon Tunggal Menguat

SAMARINDA–Hiruk-pikuk mencari pengganti Rita Widyasari memimpin Golkar Kaltim lima tahun…

Rabu, 19 Februari 2020 12:04

Makam Dibongkar, Bawa Tulang ke Jakarta

Jasad Yusuf Ahmad Gazali digali dari kuburnya kemarin (18/2). Untuk…

Rabu, 19 Februari 2020 12:02

Keluarga Berharap Ada Titik Terang

TATAPAN Bambang Sulistyo beberapa kali melihat ke arah makam anaknya,…

Rabu, 19 Februari 2020 11:29

Pengusaha Malaysia Mulai Petakan Peluang

Hadirnya ibu kota negara (IKN) di Kaltim membuat mata investor…

Rabu, 19 Februari 2020 11:24

Coastal Road Tunggu Izin Reklamasi

BALIKPAPAN – Meski awalnya target pembangunan fisik berjalan Februari, proyek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers