MANAGED BY:
SELASA
02 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 06 November 2019 13:58
Para Pejuang Aspirasi di Senayan Asal Kaltim: Aus Hidayat Nur (8)
Beda Pandangan dengan Parpol, demi Dukung Pemindahan IKN
Aus Hidayat

PROKAL.CO, Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim sudah diputuskan. Wakil Kaltim di Senayan --sebutan gedung DPR di Jakarta-- mendukung penuh rencana itu. Salah satunya Aus Hidayat Nur.

 

PRAM SUSANTO, Jakarta

 

TIGA periode di Senayan, sudah lebih dari cukup bagi Aus Hidayat Nur mengetahui berbagai persoalan di Kaltim. Karena itu pula, menyangkut pemindahan IKN, Aus memilih beda pandangan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tempatnya berkiprah selama ini. Kenapa? Berikut wawancara Kaltim Post dengannya.

 

Ini periode ketiga Anda mengabdi sebagai anggota DPR RI. Apa permasalahan krusial yang sering ditemui saat kunjungan ke daerah pemilihan (dapil)?

Infrastruktur Kaltim belum seperti Jawa.

 

Berarti Anda setuju ibu kota negara dipindah ke Kaltim seperti yang direncanakan pemerintah?

Setuju, dengan mengedepankan perbaikan infrastruktur dan kesiapan fisik serta mental penduduk Kaltim sebagai calon IKN.

 

Bukannya sikap PKS menolak IKN, kenapa Anda memilih beda pandangan dengan partai?

PKS itu call tinggi. Bilang tidak setuju namun tujuannya ‘kan agar pemerintah hati-hati melangkah. Jangan sampai rakyat Kaltim dikasih PHP (pemberi harapan palsu alias dibohongi) dan penantian tiada ujung. Sementara kontribusi Kaltim sudah cukup besar bagi negara ini.

Kaltim itu telah mengindonesia sebelum menjadi ibu kota. Dari sisi sumbangsih ke pusat dan strata kependudukannya yang beragam. Karena itu sebelum IKN, setidaknya perbaikan jalan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat harus jadi prioritas utama.

 

Maksudnya call tinggi?

Itu istilah yang biasa dipakai para politikus untuk tuntutan yang disembunyikan dengan mengatakan hal yang berharga tinggi, sehingga tetap dapat tujuan tersebut.

 

Jadi sebenarnya PKS setuju IKN, tapi ingin melihat hasil kajian dan RUU yang saat ini tengah disusun pemerintah?

PKS setuju untuk semua kemaslahatan masyarakat baik dari sisi pembangunan mental maupun fisik. Lha, buktinya saya sebagai kader yang dapil-nya Kaltim tetap ditempatkan di Komisi II DPR (bidang pemerintahan daerah) yang akan mengawal IKN dengan RUU Perpindahan Ibu Kota Negara hingga tuntas

Pimpinan PKS sadar sepenuhnya bahwa janji/sumpah anggota DPR adalah memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan, sebagai cerminan kepentingan negara dan bangsa. Pada periode 2009-2014 lalu, alhamdulillah saya bersama Komisi II DPR berhasil memperjuangkan terwujudnya Kaltara sebagai provinsi mandiri yang menguntungkan Kaltim.

 

Apa rencana IKN tidak akan menimbulkan masalah bagi negara, terutama dari segi keuangan. Sebab BUMN yang akan diajak kerja sama, keuangannya banyak yang tak sehat, belum lagi adanya ancaman resesi ekonomi dunia…

Masalah atau tidak bagi negara itu urusan pemerintah pusat. Adapun kami sebagai representasi dapil tetap menyambut kebaikan yang akan diberikan bagi Kaltim karena sudah selayaknya begitu. Karena itu solusinya perlu ada penyeimbang dari sisi pandangan jangan jorjoran mendukung ataupun anti-pati.

Kita lihat maslahat saja. Silakan pemerintah bangun infrastruktur Kaltim, sehingga layak jadi ibu kota, juga sejahterakan, dan tingkatkan budaya masyarakat Kaltim. Maka penduduknya memiliki mental yang layak menjadi penduduk IKN.

 

Lantas apa yang harus disiapkan masyarakat dan stakeholder di Kaltim menyambut IKN?

Agar stakeholder di Kaltim bekerja sama dengan pemerintah pusat dan memberi jaminan bahwa IKN bisa diwujudkan di Kaltim. Karena pemerintah provinsi 'kan perpanjangan pemerintah pusat. Jangan sampai Pemprov Kaltim pesimistis sehingga merugikan Benua Etam. Dalam masalah ini sikap Pak Isran Noor (gubernur Kaltim) sudah bagus. Tinggal diikuti jajaran aparat lainnya.

Memperjuangkan sesuatu harus dimulai dengan cita-cita kemudian keyakinan yang teguh bahwa kita mampu dan bisa. Pak Jokowi saja optimistis kok. Tecermin dalam pidato beliau sewaktu pelantikan. Bagaimana rakyat optimistis kalau stakeholder Kaltim pesimistis terhadap harapan baik dari Pak Jokowi itu.

 

Apa sudah ada pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan Anda?

Belum ada, mungkin mereka menyangka sikap saya berseberangan karena posisi PKS sebagai oposisi pemerintah. He-he-he. Padahal oposisi ini tidak akan terjadi dalam kemaslahatan masyarakat dan bangsa.

 

Apa tidak akan kena sanksi dari partai karena berseberangan soal IKN?

Enggak lah. Saya sangat mengerti pandangan DPP PKS, dan sudah bicara dengan Pak Sohibul Iman, presiden PKS soal ini. Makanya, sebelumnya saya akan ditempatkan di Komisi V yang membidangi infrastruktur. Tetapi kemudian dipindah di Komisi II lagi, yang secara langsung bertugas mengawal rencana pemerintah dengan RUU Pemindahan IKN.

 

Dengan melihat kondisi Kaltim, menurut Anda proses pembangunan IKN idealnya bagaimana, otorita atau gabungan pemerintah daerah-pusat atau sepenuhnya oleh pemerintah daerah?

Saya akan memperjuangkan gabungan, agar masyarakat Kaltim lain yang bukan ibu kota terakomodasi kepentingannya. Jangan sampai membangun menara gading yang di sekitarnya penuh ketimpangan. Selain itu penduduk Kaltim akan terkena dampak positif-negatifnya pembangunan ini.

Mereka harus mendapatkan keuntungan yang pantas baik ketika proses pembangunan maupun hasil ketika IKN sudah terwujud.

 

Apa dengan adanya IKN, Kaltim tak perlu lagi dimekarkan. Sebab pengendalian pemerintahan lebih dekat dengan pusat pemerintahan?

Ini masih memerlukan studi mendalam dan cukup detail terkait dengan tata kelola penunjang pemerintahan IKN. Ini menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan lembaga terkait lainnya. Namun demikian kita tetap berjuang agar moratorium pemekaran yang merugikan itu dicabut saja.

 

Memangnya sudah berapa banyak daerah di Kaltim yang mengajukan diri menjadi daerah otonom baru (DOB) ke DPR RI?

Ada beberapa seperti Kutai Tengah, Kutai Pesisir, Kutai Utara, dan lainnya. Namun semua terkendala oleh moratorium.

 

Dengan kata lain, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo maka DOB mustahil terwujud?

Pak Jokowi itu mau buat IKN yang biayanya sangat besar. Maka kalau bikin DOB itu sih kecil. Apalagi DOB itu justru untuk menyejahterakan masyarakat. Itu hanya masalah political will yang lemah dalam masalah DOB. Semoga masalah IKN serius dan berhasil. Jangan PHP

 

Berarti walau oposisi, masih mau bekerja sama tidak saklek nolak IKN?

Iya.

 

Selain letak geografis, selama tiga periode di DPR hambatan apa yang paling dirasakan saat koordinasi dengan pemerintah daerah di Kaltim?

Hambatan psikologis saja. Terkadang salah pengertian karena sikap partai (sebagai oposisi).

 

Hambatan sumber daya manusia termasuk juga?

Iya tahu sendirilah.

 

Dengan sikap Anda seperti itu dan PKS yang sebenarnya menerima juga. Berarti pembahasan RUU IKN menjadi undang-undang, diprediksi bakal mulus?

Semoga saja. Saya ingin mengawalnya untuk kepentingan rakyat Kaltim. (rom/k15)


BACA JUGA

Selasa, 02 Juni 2020 11:53

Akhirnya, Ibadah Haji 2020 Ditiadakan

Akhirnya kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini terjawab. Menteri…

Senin, 01 Juni 2020 22:53

INGAT..!! Masuk Balikpapan Wajib Punya Hasil Swab Negatif

BALIKPAPAN–Pintu masuk Kaltim melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS)…

Senin, 01 Juni 2020 22:49

Pemprov Tetap Bantu Tangani Banjir Samarinda

SAMARINDA-Pemprov Kaltim tetap memberi bantuan penanganan banjir di Samarinda. Penjabat…

Senin, 01 Juni 2020 22:47

Pulihkan Ekonomi, Dongkrak Konsumsi Kelas Menengah Atas

SEIRING dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan konsep new…

Senin, 01 Juni 2020 21:00
Kisah Tenaga Medis Berlebaran di Rumah Sakit saat Corona Mewabah (4)

Terharu ketika Pasien Terakhir Sembuh saat H-1 Idulfitri

Tim kesehatan penanganan Covid-19 RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda…

Senin, 01 Juni 2020 21:00

Pekan Ini, Salat Jumat Berjamaah di Balikpapan Dibolehkan

BALIKPAPAN–Salat Jumat berjamaah di masjid pada 5 Juni nanti mengawali…

Senin, 01 Juni 2020 13:52

Kerusuhan Meluas, Dua Warga Tewas, Trump Umumkan AS Mundur dari WHO

MINNESOTA – Kematian George Floyd harus dibayar mahal. Aksi massa…

Senin, 01 Juni 2020 12:08

Hadapi Pola Baru, Manusia Cepat Adaptif dan Cerdas

TAK semua orang siap dengan kebijakan new normal. Apalagi melihat…

Senin, 01 Juni 2020 12:07

New Normal Dunia Pendidikan, Dilema Ruang Kelas dan Disiplin Kesehatan

Kian hari, pasien terkonfirmasi covid-19 terus bertambah. Di Indonesia, yang…

Senin, 01 Juni 2020 12:05

Bangun Tidur Industri Pariwisata, Harus Ada Jaminan Aman Nyaman

SEMENJAK dikeluarkan surat edaran untuk menutup sementara tempat wisata guna…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers