BALIKPAPAN – Pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK) masih belum menarik di mata investor. Setelah 10 tahun berlalu sejak pencanangannya, pengembangan KIK tergolong lambat. Padahal kawasan ini diproyeksi menjadi salah satu alternatif penggerak ekonomi Ibu Kota Negara (IKN), serta di Balikpapan tak lagi mengandalkan batu bara.
Sejumlah upaya dilakukan perusda Balikpapan sebagai salah satu pengelola kawasan seluas 133,8 hektare (ha) tersebut. Salah satunya dengan meluncurkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) bersama BKPM sejak 2 tahun silam untuk menggaet minat pemodal.
Manager Divisi Properti, Supporting Kawasan Kariangau Perusahaan Daerah Didi Purnomo mengatakan, akses infrastruktur, khususnya jalan pendukung menjadi alasan utama para investor ragu untuk merealisasikan investasinya ke wilayah ini.
Berdasarkan data Bappeda Balikpapan, terdapat 10 perusahaan eksisting, 3 perusahaan dalam tahap pembangunan dan 30 perusahaan yang mengajukan izin. “Sebetulnya sudah banyak investor baik lokal dan asing yang menyatakan ketertarikannya, tetapi infrastruktur jalan itu yang menjadi ganjalan. Itu yang membuat mereka masih wait and see,” ungkapnya, Selasa (5/11).
Menurutnya sejumlah investor masih mempertanyakan realisasi pembangunan jalan akses ke Pulau Balang yang menjadi salah satu penghubung menuju kawasan yang terletak di Balikpapan Utara tersebut. Terkait akses tersebut, dia mengungkapkan sejauh ini desain jalan pendekat sudah ada dan kemungkinan dibangun tahun depan.
Selain itu perusda juga memiliki rencana untuk menggunakan jalan provinsi. Untuk perizinannya, sudah ada untuk dibangun. Namun pembangunan belum dilakukan karena lahan tumpang tindih akses jalan dari KIK menuju Kariangau Kaltim Terminal (KKT).
Rencananya memang terdapat dua akses jalan yang bisa dibangun. Pertama, yakni jalan pendekat ke Pulau Balang dan jalan lainnya dengan kondisi sangat ekstrim. Saat ini pembebasan lahan masih dalam proses.
“Dengan kondisi tersebut, sulit bagi kami untuk melakukan action lebih lanjut. Progres saat ini, site plan yang sudah ada dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Dalam peruntukan lahan seluas 133 ha itu akan dibangun beberapa zona,” ungkapnya.
Sejumlah zona tersebut yakni konstruksi, agro perkebunan, transportasi dan lainnya. Perusda juga memiliki rencana membangun depo peti kemas lebih awal. Dalam perencanaannya, depo peti kemas itu akan berdiri di atas lahan seluas 2–6 hektare dan telah mengantongi perizinan. Sebagai langkah awal investasi, anggaran depo sudah dikeluarkan senilai Rp 500 juta.
Selanjutnya, pihaknya telah melaporkan rencana itu kepada pemerintah. Lokasi depo peti kemas itu terbelah oleh rencana jalan ke Pulau Balang atau akses masuk sedangkan akses yang sudah terbangun hanya ke KKT. “Sebenarnya tinggal bangun saja. Progres sampai sekarang masih perencanaan depo. Kenapa belum terealisasi? Lagi-lagi karena faktor infrastruktur jalannya,” tutupnya. (aji/ndu/k18)
