SAMARINDA. Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup siknifikan, khususnya pada daerah di sekitar rencana Ibu Kota Negara (IKN).
Sejumlah persoalan seperti banjir dan longsor akan muncul apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan guna melakukan pembenahan. Bahkan, pada sejumlah daerah yang selama ini banjir dipastikan akan lebih parah.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung mengatakan sudah saatnya pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk beralih kepada pembangunan berkelanjutan dalam arti mengutamakan kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan.
“Segala proyek fisik hendaknya melihat kebutuhan masa depan. Pembangunan semestinya tidak mengorbankan generasi mendatang yang menyebabkan ancaman banjir dan longsor semakin meluas,” katanya.
Politikus Gerindra ini mengakui bahwa persoalan keuangan yang dialami Kaltim menjadikan penanganan banjir menjadi lebih sulit. Namun demikian, hal itu menurutnya tidak lantas membuat upaya agar bantuan keuangan penanggulangan banjir bagi Kota Samarinda tidak dikucurkan.
Pihaknya, mendorong agar anggaran pembiayaan pengendalian banjir baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) provinsi dan kabupaten bisa optimal. Di berharap 2020 mendatang kondisi keuangan Kaltim bisa jauh lebih baik sehingga dapat membantu banyak pembangunan di daerah-daerah. (pro)
