JAKARTA - Skandal pengaturan skor yang menyeruak akhir tahun lalu, direspons PSSI dengan membentuk Komite AdHoc Integritas dalam Kongres Tahunan PSSI 2019 di Bali. Itu terjadi setelah Polri lebih dulu membentuk Satgas Antimafia Bola.
Namun, kini masa berlaku komite yang diketuai Ahmad Riyadh itu berakhir. Terus bagaimana kelanjutannya? “PSSI akan bentuk badan integritas. Nanti dipilih lagi siapa anggota dan ketuanya. Disesuaikan dengan visi dan misi ketua umum terpilih,” kata Riyadh.
Seperti diketahui, Komite Ad Hoc Integritas PSSI dibentuk terkait maraknya isu pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Tujuan awalnya ialah memberikan hukuman dalam ruang lingkup sepak bola kepada pelaku pengaturan skor. Dari sisi pidana, pelaku dan pelanggaran diserahkan kepada Satgas Antimafia Bola.
Tapi, setahun dibentuk, komite ad hoc tidak menunjukkan tajinya. Hanya memberikan sanksi setelah Satgas Antimafia Bola menetapkan 16 pelaku sebagai tersangka. Sebut saja sanksi seumur hidup tak boleh berkecimpung di sepak bola Indonesia untuk Johar Lin Eng dan larangan masuk stadion dua tahun plus denda Rp 150 juta untuk Hidayat.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan angkat bicara mengenai keseriusan pengurus baru dalam memberantas pengaturan skor. Dia berjanji memegang komitmennya tersebut. Entah melalui Badan Integritas PSSI yang bakal dibentuk pada Januari 2020 atau bantuan dari Satgas Antimafia Bola. ”Saya sudah sampaikan itu. Nanti kalau memang terbukti, didorong ke kepolisian,” cetusnya.
Disinggung soal langkah konkret, Iwan Bule (sapaan Iriawan) menegaskan, bakal langsung melapor ke Satgas Antimafia Bola jika memang ada indikasi pengaturan skor. Pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan satgas. ”Masalah evaluasi, itu nanti sama Satgas Antimafia Bola. Saya harus tahu mana yang belum selesai kasusnya,” beber dia. ”Kalau memang ada yang terlibat, akan kami tindak,” lanjutnya.
Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Sumantri menambahkan, PSSI tidak bisa hanya mengandalkan Satgas Antimafia Bola untuk bergerak. Pembenahan dari sisi internal juga harus diperhatikan. ”Peningkatan kualitas wasit hingga penertiban anggota yang terindikasi nakal. Kami harus bergerak cepat soal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tuturnya. (rid/mi/jpnn/is/k15)
