Tuntas bekerja di Kubar, Ismail Thomas paham betul birokrasi di daerah. Kini politikus senior PDIP ingin membangun Kaltim, terutama Kubar melalui Senayan.
RIKIP AGUSTANI, Jakarta
ISMAIL Thomas sudah khatam berkiprah di kampung halamannya, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Dia menghabiskan waktu selama 16 tahun. Baik sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif.
Setahun menjadi anggota DPRD Kubar (2000–2001). Dilanjutkan wakil bupati Kubar selama lima tahun (2001–2006). Dan bupati Kubar dalam kurun sepuluh tahun (2006–2016).
Mengawal dan mengawasi pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim menjadi fokus utama Ismail Thomas. Dia tidak ingin, infrastruktur, sumber daya alam, dan sumber daya manusia tidak mendapat perhatian. Seperti yang terjadi di Kutai Barat (Kubar). Tempat dia mengabdikan diri sebagai bupati selama 10 tahun. Berikut petikan wawancara khusus Ismail Thomas dengan Kaltim Post, belum lama ini.
Apa yang ingin Anda lakukan setelah resmi menjadi anggota DPR RI?
DPR RI itu kerjanya kolektif kolegial. Tidak terlepas dari hasil musyawarah dengan teman-teman di fraksi atau komisi, mengenai apa yang akan dilakukan ke depannya. Akan tetapi, dalam waktu dekat, saya ingin beradaptasi dulu. Di samping mengurus keperluan yang ada kaitannya dengan tugas saya lima tahun ke depan. Seperti ruang kerja dan rumah dinas. Dan ruangan kami yang ada di komisi.
Sebelumnya, Anda menyampaikan ingin bergabung di Komisi XI (Keuangan dan Perbankan). Karena ingin fokus mengawal pemindahan IKN ke Kaltim. Lalu mengapa Anda justru ditempatkan di Komisi VII (Energi, Ristek, dan Lingkungan)?
Penempatan komisi anggota DPR RI itu adalah kewenangan DPP (Dewan Pengurus Pusat) partai. Dalam hal ini, PDIP. Saya kira penilaian DPP sudah tepat. Karena saya tahu sendiri, tambang di Kaltim butuh pengawasan. Jadi, wajar saja jika saya ditempatkan di Komisi VII. Apalagi saya punya pengalaman 10 tahun di perusahaan pertambangan. Jadi sangat pas ditempatkan di Komisi VII.
