MANAGED BY:
SENIN
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 02 November 2019 21:33
Baru 180 IUP Kantongi RKAB, Dinas ESDM Pastikan Terapkan Sanksi Tahun Depan
ilustrasi

PROKAL.CO, SAMARINDA-Peringatan keras bagi perusahaan tambang batu bara. Mulai tahun depan, perusahaan yang tidak menyerahkan laporan Rencana Kerja Anggaran dan Pembiayaan (RKAB) akan diberi sanksi. Hukuman terberat, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Baihaqi Hazami. Dia menjelaskan, ada sejumlah alasan bagi perusahaan mengapa penting menyerahkan RKAB. Di antaranya, RKAB layaknya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bagi pemerintah.

Selain itu, dari RKAB, perencanaan kerja setiap perusahaan dapat diketahui. Misalnya, rencana kegiatan eksplorasi, konstruksi, produksi, penjualan, hingga rencana pembinaan terhadap masyarakat akan dituangkan semua dalam RAKB. Begitu juga dengan rencana pembiayaannya.

Untuk kegiatan produksi misalnya. Perusahaan sudah pasti membeli bahan peledak hingga alat berat. Anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk itu mesti dicantumkan di RKAB. Begitu juga dengan target yang ingin dicapai dalam berbagai kegiatan selama setahun mesti dilampirkan.

"Saat akan melaksanakan kegiatan eksplorasi pun, perusahaan wajib mencantumkan seberapa luas areal yang hendak digarap. Kemudian mereka harus mendetailkan rencana konstruksi, proses produksi, dan jetty mesti dimuat dalam rencana itu," jelasnya. Baihaqi menyebutkan, kewajiban menyampaikan RKAB tertuang dalam Undang-Undang (UU) 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Menteri (Permen) ESDM 11/2018, Permen 26/2018, dan Keputusan Menteri ESDM 1806K/30/MEM/2018.

”RKAB ini menjadi suatu kewajiban. Semua perusahaan berkewajiban menyampaikan itu pada awal kegiatan mereka memproduksi batu bara,” tegasnya. Bagi perusahaan yang tidak menyerahkan RKAB, Baihaqi menegaskan, instansinya tak akan segan-segan melayangkan sanksi.

 Mulai sanksi tertulis berupa teguran secara administrasi hingga pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi (OP) penanaman modal dalam negeri (PMDN) bakal diambil nantinya. Langkah itu dinilai perlu diambil agar tidak ada lagi perusahaan yang abai dalam menyampaikan RKAB. Di sisi lain, keberadaan RKAB menjadi dasar acuan bagi pemerintah untuk mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan selama setahun.

"Kalau mereka tidak menyampaikan RKAB untuk 2020, kami akan mengenakan sanksi administrasi, memerintahkan perusahaan menghentikan kegiatan produksi," sebutnya. Penghentian itu tidak hanya untuk kegiatan operasi produksi, tetapi juga untuk kegiatan lain. Misalnya, kegiatan eksplorasi. Sementara untuk kegiatan penataan lingkungan, Dinas ESDM Kaltim akan tetap mewajibkan perusahaan terkait untuk melaksanakannya.

Sebab, dianggap bersisian dengan keselamatan masyarakat. "Tetapi kalau itu, kegiatan produksi yang akan membawa benefit bagi mereka (perusahaan), itu sudah pasti akan kami hentikan," imbuhnya. Pemberian sanksi ini akan diawali dengan melayangkan surat peringatan kepada perusahaan terkait. Kemudian dalam proses pengawasan, Dinas ESDM Kaltim akan mengirimkan inspektur tambang untuk mengevaluasinya.

"Nanti akan dilihat kondisinya. Inspektur tambang boleh menutup kegiatan tambang kalau memang itu harus ditutup," ujar Baihaqi.

 

Hingga Juli 2019, jumlah IUP yang tercatat di Dinas ESDM Kaltim sebanyak 515 IUP. Namun, yang diakui izinnya masih aktif hanya 386 IUP. Sebab, 129 IUP masih dalam proses perpanjangan hingga peningkatan perizinan. (lihat grafis). Baihaqi menyebutkan, jumlah IUP di Kaltim berdasar hasil koordinasi dan supervisi (korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019, tercatat ada 414 IUP yang telah operasi produksi.

Sementara 97 IUP sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Jumlah perusahaan pemegang IUP yang telah menyerahkan atau menyampaikan RKAB pada 2019 baru 153 IUP dari total IUP yang tercatat sebanyak 515. Artinya, masih ada 362 IUP yang belum menyampaikan RKAB pada tahun ini.

"Dari IUP yang izinnya masih aktif ada sekitar 386. Itu IUP yang kami akui sampai saat ini. Namun, jumlah itu masih bisa berubah (bertambah) lagi. Tetapi yang telah mendapatkan persetujuan RKAB pada 2019 baru 180 IUP, baik itu yang tahap eksplorasi maupun produksi," ungkap dia.

Baihaqi menegaskan, jika sampai 2020 masih ada IUP yang beroperasi dan tidak mendapatkan pengakuan dari Dinas ESDM Kaltim, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas berupa menutup paksa kegiatan perusahaan terkait.

"Kalau memang ada IUP lain yang berproduksi di luar itu yang mungkin berproduksi tetapi tidak memiliki RKAB, tentunya kita stop. Akan kami hentikan kegiatannya," imbuhnya. Selain itu, IUP yang belum mendapatkan persetujuan RKAB 2020 dapat dipastikan akan dilarang melakukan berbagai kegiatan penambangan maupun penjualan. Jika itu sampai dilakukan, perusahaan terkait dapat dipastikan bakal mendapatkan sanksi.

"Kami akan memberikan sanksi kepada pemegang IUP apabila tetap melakukan kegiatan penambangan kalau RKAB mereka untuk 2020 belum mendapatkan persetujuan," ancamnya.

 

Reklamasi hingga Penutupan Lubang Tambang Harus Diawasi

Langkah yang diambil Dinas ESDM Kaltim memperketat pengawasan kegiatan pertambangan, dinilai tidak boleh hanya berhenti pada kewajiban perusahaan menyerahkan RKAB. Namun, mesti sampai implementasinya. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menyebutkan, kewajiban menyerahkan RKAB sedianya tidak hanya sekarang ini.

 Namun, itu sudah dilakukan sebelum IUP suatu perusahaan diterbitkan pemerintah. "Tidak ada alasan bagi perusahaan tidak menyerahkan RKAB tahunan. Enggak mungkin perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi atau produksi secara asal-asalan, tidak terukur," imbuh dia.

Terpisah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai kegiatan perusahaan pertambangan. Hasilnya kemudian mesti disampaikan kepada publik.

"Memperketat RKAB ini seharusnya sejak dulu dilakukan. Sama seperti kewajiban reklamasi dan pascatambang. Belakangan sering dikompromikan," kata dia, kemarin. Dia mengusulkan, supaya tidak ada lagi perusahaan menyepelekan RKAB, Dinas ESDM Kaltim harus berani mengumumkan nama setiap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.

Apalagi berkaitan dengan kewajiban menyerahkan RKAB. "Kami mengapresiasi itu. Namun, saya kira, hal itu saja tidak cukup. Harusnya pemerintah mengumumkan perusahaan yang tidak menyerahkan RKAB agar menjadi satu bentuk sanksi sosial," tuturnya. Selain itu, ada banyak kewajiban perusahaan yang hingga kini belum benar-benar dijalankan.

Misalnya, kewajiban menutup lubang tambang, reklamasi, pemasangan rambu keselamatan, dan penempatan pos jaga. Padahal, itu hanya bagian kecil dari kewajiban pemegang IUP yang tanpa harus diingatkan pemerintah mesti dilaksanakan. "Agenda keselamatan harus jadi prioritas. Masyarakat berhak tahu mana saja perusahaan yang belum menyerahkan RKAB agar tidak sebatas menjadi pencitraan. Namun, memang untuk kepentingan masyarakat," tandasnya. (riz/k16)

 

 


BACA JUGA

Senin, 25 Mei 2020 12:03

POLOS DAN LUCU..!! Ini Pengakuan Lengkap M Nuh soal Lelang Motor Jokowi

M Nuh, pemenang lelang sepeda motor Gesits milik Presiden Joko…

Senin, 25 Mei 2020 11:40

Banjir Semakin Meluas di Samarinda, 20 Ribu Warga Terdampak

SAMARINDA - Banjir di kota Samarinda semakin meluas, Senin (25/5/2020)…

Minggu, 24 Mei 2020 20:35

15 Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Hari Lebaran, Banjir Bakal Lama

SAMARINDA - Luapan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang…

Minggu, 24 Mei 2020 13:30

Lebih Ganas, Banjir Lumpuhkan Perumahan Bengkuring di Hari Raya

SAMARINDA - Banjir melumpuhkan perumahan Bengkuring Sempaja di hari raya…

Minggu, 24 Mei 2020 10:56

Pemerintah Usulkan Pilkada Tetap 9 Desember, KPU Beri Banyak Prasyarat

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menyampaikan sikapnya terkait nasib pelaksanaan Pilkada…

Minggu, 24 Mei 2020 10:40

Jangan Ada “Klaster Lebaran” Corona di Kaltim

BALIKPAPAN–Tidak ada lagi perdebatan soal awal 1 Syawal 1441 Hijriah.…

Minggu, 24 Mei 2020 10:32

Waspada Orang Tanpa Gejala dan Transmisi Lokal

HINGGA Jumat (22/5), 271 orang di Kaltim dinyatakan positif terjangkit…

Minggu, 24 Mei 2020 10:27

Robot Pengingat Penggunaan Masker

BANGKOK–Di berbagai belahan dunia, mal memang menjadi daya tarik sendiri.…

Minggu, 24 Mei 2020 10:23

JANGAN MAIN-MAIN..!! Pegawai Mudik, Kadis Terancam Dicopot

SANKSI pencopotan mengintaiaparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik Lebaran…

Minggu, 24 Mei 2020 10:21

Waspadai Siklon Mangga saat Lebaran

SAMARINDA – Jelang Lebaran, sebagian wilayah di Kaltim diguyur hujan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers