Tanpa misi dan visi, Irwan mengaku akan mengalir saja sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan hingga lima tahun ke depan. Dia meyakini pembangunan infrastruktur akan membuat Bumi Etam lebih sejahtera. Berikut petikan wawancara wartawan Kaltim Post Pram Soesanto dengan Irwan.
================
Anda pendatang baru di DPR RI, apa sudah punya agenda yang akan diperjuangkan?
Dari awal saya sadari fungsi DPR RI sudah jelas diatur UU. Ada legislasi, budgeting, dan controlling. Saya enggak ada visi-misi, yang terpenting bagaimana benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat Kaltim di parlemen.
Mungkin dibilang visi-misi saya pada saat ditugaskan di komisi apa. Konsen saya sekarang, ingin benar-benar ada percepatan pembangunan infrastruktur.
Jadi ingin masuk komisi berapa?
Komisi V (bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal). Sebab, dengan pembangunan infrastruktur di Kaltim ada percepatan, maka dalam beberapa tahun ke depan, kita harus ada konektivitas infrastruktur dengan semua sektor.
Apa ada pengalaman khusus hingga Anda memutuskan masuk Komisi V?
Selama kampanye, saya keliling ke seluruh Kaltim. Saya temui semua sektor; pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, kemudian pemukiman perkotaan, itu semua belum semua terkoneksi dengan baik. Masih banyak jalan negara kita yang hancur, jalan provinsi, kabupaten, jalan desa, apalagi jalan-jalan usaha pertanian.
Saya temui masyarakat tanam karet selama lima tahun, giliran panen tak bisa jual. Tanam sawit, giliran panen, dia harus bermalam mengangkut hasil panennya itu untuk keluar hanya ke jalan kabupaten, karena di samping jalannya rusak atau malah terputus.
Yang saya tahu, di Kaltim itu ada tiga poros. Poros selatan, tengah, dan utara. Selatan menghubungkan dari Kalimantan Selatan, terus ke Paser, PPU, Balikpapan, sampai Samarinda. Poros tengah dari Samarinda, Tenggarong, Kubar, Mahulu. Sementara poros utara, mulai Samarinda, Bontang, Kutim, Berau berakhir di Kaltara. Ini (poros) belum terkoneksi dengan baik. Jalannya rusak. Bahkan ada yang tak bisa difungsikan.
Bukannya dengan adanya IKN, pemerintah punya rencana sendiri bangun infrastruktur Kaltim?
