BALIKPAPAN–Minimnya jumlah guru masih jadi persoalan sejumlah daerah di Kaltim. Salah satunya, Balikpapan. Kondisi itu yang membuat pemerintah kota kembali mengusulkan formasi tenaga pengajar tersebut.
Saat ini, jumlah tenaga pengajar berstatus PNS sekitar 1.600 orang. Terbagi atas 1.200 guru SD dan 400 guru SMP. Sebelumnya Pemkot Balikpapan mengusulkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini sebanyak 858 kursi. Terdiri atas tenaga pendidikan sebanyak 521 kursi, tenaga kesehatan 90 kursi, dan tenaga teknis 247 kursi.
Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) hanya menyetujui 250 kursi. Perinciannya, 126 kursi untuk guru atau tenaga pendidikan, lalu 42 kursi tenaga kesehatan. Sisanya 82 kursi tenaga teknis. “Itu masih kurang,” keluh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada harian ini.
Mantan pewarta itu pun menyiapkan solusi. Untuk menyiasati kekurangan jatah formasi guru dari pemerintah pusat. Seperti memaksimalkan guru dari tenaga honorer. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, jumlah guru non-PNS saat ini tercatat sebanyak 1.300-an orang. “Kekurangannya (formasi tenaga pendidik) akan ditutupi oleh guru honorer,” jelas Ketua DPC Partai NasDem Balikpapan itu.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan Robi Ruswanto menambahkan, pihaknya masih menunggu jadwal selanjutnya dari Kementerian PAN-RB.
Informasi awal mengenai seleksi CPNS 2019 dituangkan pada surat pengumuman Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditandatangani 28 Oktober 2019. “Untuk jadwal selanjutnya, menunggu surat resmi dari Menteri PAN,” imbuh dia.
Surat pengumuman tersebut menyebutkan pendaftaran CPNS 2019 direncanakan dimulai 11 November 2019. Secara online melalui SSCASN.BKN. Pelamar hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan 1 formasi jabatan di kementerian, lembaga, pemprov, pemkot, atau pemkab.
Dilanjutkan seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan computer assisted test atau CAT dimulai pada Februari 2020. Lalu, seleksi kompetensi bidang (SKB) pada Maret 2020. Lalu, pengumuman lebih lanjut terkait persyaratan pendaftaran dan lain-lain, akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi masing-masing. “Jadi tahun ini, pengumuman penerimaan dan seleksi administrasi saja,” katanya.
Sementara itu, jatah CPNS untuk Bontang terdapat 117 kursi. Perinciannya, 64 tenaga guru dan 53 tenaga kesehatan. Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menilai, angka itu merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Meski usulan yang diajukan oleh Pemkot Bontang lebih banyak, yakni 299 formasi.
“Tentunya Bontang memerlukan penambahan sumber daya manusia di lingkup pegawai pemerintahan. Itu hasil dari usulan terhadap keperluan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD),” kata Basri.
Penambahan itu bertujuan mempermudah pelayanan publik. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebab, 20 persen dari total anggaran keuangan daerah diprioritaskan untuk bidang pendidikan. Sementara itu, 10 persen menyasar bidang kesehatan.
Diharapkan dengan penambahan personel terjadi pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan. Termasuk mampu menjangkau masyarakat di daerah pulau pesisir Bontang. Meliputi; Pulau Gusung, Malahing, Selangan, dan Tihi-Tihi. “Karena pendidikan itu penting untuk mencetak generasi masa depan bangsa,” ucapnya.
Untuk diketahui, Pemkot Bontang mengajukan slot jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di dalamnya terdapat formasi untuk tenaga teknis. Sayangnya, formasi itu tidak diakomodasi oleh Kementerian PAN-RB. “Berarti pemerintah pusat menilai formasi itu sudah cukup,” tutur pria yang juga menjabat ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bontang itu. (kip/*/ak/rom/k8)
