BALIKPAPAN – Tersisa dua bulan sebelum 2019 berakhir, serapan anggaran belanja daerah untuk organisasi perangkat daerah (OPD) masih berkisar 43 persen. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan mencatat nilai anggaran yang sudah terserap sekitar Rp 1,2 triliun dari dari target Rp 2,7 triliun.
Ada tiga OPD yang mendapat jatah anggaran terbesar tahun ini. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan Kota (DKK), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Kepala BPKAD Balikpapan Madram Muhyar menyebutkan, persentase masih terus berjalan karena ada beberapa proyek yang saat ini masih dalam progres.
“Beberapa OPD juga masih berjalan proyeknya dan ada yang baru tahap lelang proyek,” katanya. Dia berharap, seluruh OPD bisa menuntaskan seluruh kegiatan dan proyek hingga Desember. Sehingga dapat terhindar dari pemangkasan anggaran tahun depan.
Sementara itu, laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan hingga Oktober ini telah mencapai 66 persen atau setara Rp 1,65 triliun. Ada pun target PAD 2019 sebesar Rp 2,5 triliun. Dia menjelaskan, sumber pendapatan daerah bersumber dari tiga jenis yakni PAD, dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah provinsi maupun pusat, dan lain-lain termasuk bunga deposito.
Pemkot Balikpapan mendapatkan DBH dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 48,8 miliar. Di mana, dana tersebut antara lain berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
“Kemudian bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim yaitu Rp 64,2 miliar. Seluruh dana ini masuk ke dalam APBD-Perubahan 2019 total mencapai Rp 2,7 triliun,” bebernya. Sehingga beberapa dana tersebut menjadi dana tambahan bagi APBD-P 2019.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU Andi Yusri Ramli mengakui, serapan belanja daerah belum rampung karena beberapa kegiatan Dinas PU masih berlangsung. Dia optimistis tersisa dua bulan untuk merampungkan proyek hingga akhir tahun. “Saat ini penyerapan anggaran untuk Dinas PU sekitar 50 persen dari total Rp 458 miliar,” jelasnya.
Menurutnya serapan belanja daerah belum rampung karena proses pengadaan yang telat. “Kami memulai pengadaan saat pertengahan tahun. Kegiatan yang butuh waktu panjang akhirnya baru rampung akhir tahun,” imbuhnya. Hal ini juga menjadi pembelajaran pihaknya agar tidak terjadi kejadian serupa.
“Kalau telat proses pengadaan, maka telat penyelesaian. Belajar dari itu, kami akan berusaha segera menyusun persiapan pengadaan untuk 2020,” ungkapnya. Proyek prioritas masih penanganan banjir atau genangan seperti sistem aliran air. (gel/ms/k18)
