TAK hanya mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bumi Etam, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku usaha. Tentu supaya produk yang dihasilkannya memiliki kualitas apik dan bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional.
Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), mereka melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam melakukan pelatihan kewirausahaan, perolehan izin usaha, hingga memberikan solusi masalah permodalan menggunakan dana CSR yang dimiliki perusahaan maupun instansi.
Konsultan Pendamping Bidang Pengembangan IT PLUT, Hamka menuturkan baru-baru ini pihaknya telah berhasil mendampingi 10 pelaku usaha UMKM yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan menyelesaikan kewajibannya memiliki sertifikat jaminan halal untuk produk yang dijual.
Ya, para pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya memang harus mengikuti beberapa tahapan. Seperti pelatihan SJH dari LPPOM. Juga memiliki keterangan layak sehat dari Dinas Kesehatan. "baru-baru ini kami memberikan pelatihan kepada 100 pelaku usaha dibantu dana CSR," ungkapnya, Rabu (30/10).
Selain mengikuti pelatihan, pelaku usaha harus memiliki Izin usaha atau surat keterangan usaha dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. pelaku usaha juga diwajibkan membayar pajak selama 2 tahun terakhir, sebanyak 0,5 persen dari omzet, "Jadi mereka harus mengurus pajaknya dulu baru akunnya bisa diisi," bebernya.
Hadirnya PLUT memberikan angin segar bagi pengusaha. Tak hanya memberikan pendampingan, anggaran yang dikeluarkan para pelaku usaha juga semakin minim. Biasanya untuk pelatihan mereka harus mengeluarkan biaya Rp 10 juta. “Namun ketika di PLUT, anggaran tersebut dapat dibagi dengan peserta pelatihan lain sehingga lebih ekonomis," ungkap Hamka.
Kemarin, PLUT juga mendampingi para pengrajin manik-manik dari Samarinda dalam meningkatkan kualitas produknya. Sebelum dikirim ke daerah lain, PLUT melakukan pelatihan dan pendampingan untuk mengumpulkan para pemanik dalam hal manajemen produksi.
"Ini untuk menyatukan persepsi dan mengedukasi pembeli, di mana pembeli tidak hanya terpikat dengan harga namun juga kualitasnya. Kebanyakan manik yang tersebar ini belum sesuai standar. Seharusnya pembuatan manik menggunakan 16 benang untuk menghindari putus. Namun masih ada pembuatan yang menggunakan benang yang tak sesuai akhirnya mudah putus," terangnya.
Beberapa kelompok seperti pembuat amplang juga akan kita inisiasi untuk dilakukan mediasi, untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dan masuk ke pasar yang lebih luas dengan meningkatkan promosi di media digital. "Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sesama pelaku usaha,. Nah ini tugas kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan pendampingan," pungkasnya. (*/ain/ndu/k18)
